BUNGA RAMPAI


BUNGA RAMPAI ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER 2016: MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

Kamis, 2 Maret 2017 | 07:47:02 WIB - Jumlah Dilihat: 320
 

Peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kapasitas inovasi terhadap aspek-aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sangat penting.  Beberapa  ulasan peneliti  Lembaga Administrasi Negara dalam Seri  Bunga Rampai  Administrasi  Publik: Manajemen Sektor Publik di Indonesia ini  dapat menjadi  acuan dalam  meningkatkan kapasitas inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pertama, Octa Soehartono, Pengolah Data Kajian pada Pusat Inovasi  Pelayanan Publik menyampaikan Policy Advice Local Government Action And Financial Literacy: Keys To Poverty Alleviation In Indonesia. Disebutkan bahwa ketidakmampuan untuk mengelola uang dan aset dapat menyebabkan orang miskin terjebak dalam tidak pernah berakhir kemiskinan. Mereka cenderung untuk mengkonsumsi lebih banyak daripada menyimpan. Ini berarti bahwa kehendak miskin cenderung menghadapi kondisi keuangan yang tidak stabil dan kehidupan berisiko untuk waktu yang lama. Pada dasarnya, kemiskinan bukan hanya tentang uang. Ini juga tentang memiliki akses ke keterampilan, sumber daya informasi dan pilihan yang diperlukan untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Oleh Karena itu, diperlukan adanya upaya konkrit pemerintah daerah untuk secara terus menerus melakukan advokasi  terkait hal  ini.

Kedua, Riris Elisabeth, Analis Kebijakan Pertama pada Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur mengupas tentang Potret Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum. Dalam konteks kapasitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kewenangan diskresi atau discretionary power sangatlah dibutuhkan sebagai pelengkap hukum tertulis untuk melaksanakan tupoksi yang dibebankan padanya (pejabat publik). Oleh Karena itu, pejabat pemerintahan yang diberikan kewenangan diskresi hanya dapat mengisi kekosongan hukum, sehingga memberikan kepastian hukum dan hanya dilakukan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum dengan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya dan memiliki itikad yang baik dengan tetap mengacu kepada azas-azas untuk pemerintahan yang baik.

Ketiga,  Witra Apdhi Yohanitas, Peneliti Pertama pada Pusat   Inovasi Pelayanan Publik  mengupas  tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Disebutkan bahwa pengelolaan pengaduan menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pengelolaan pengaduan yang baik,  tentunya juga harus melibatkan masyarakat secara terbuka dan transparan. Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam membuka partisipasi masyarakat sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan. Melalui penjabaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam rangka membuka partisipasi masyarakat akan memberikan pandangan tentang pentingnya partisipasi masyarakan dalam perbaikan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan.

.

Keempat, Marsono, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik, yang menyoroti  Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Bersih Perhotelan Di Kota Yogyakarta oleh PDAM Tirtamarta. Disebutkan bahwa peningkatan kualitas air bersih bagi kalangan perhotelan di lingkungan Kota Yogyakarta tidak terlepas dari strategi peningkatan kapasitas pengelola PDAM Tirta Marta. Aspek-aspek yang perlu ditingkatkan kapasitasnya antara lain : sarpras, jaringan perpipaan, sumber air baku dan SDM perusahaan.  Terkait dengan SDM perusahaan, juga dilakukan peningkatan kualitas SDM yang profesional di bidangnya serta meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Kelima, Abdul Muis, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan mengupas tentang Revitalisasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Rangka Pemantauan Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat. Disebutkan bahwa  hasil kajian  Bank Dunia  terhadap kinerja SDM Aparatur  masih relatif  rendah. Oleh Karena itu, kebutuhan akan revitalisasi manejemen PNS juga sejalan dengan 8 (delapan) Program Reformasi Birokrasi aspek SDM Aparatur, yakni : 1) Penataan sistem rekrutmen pegawai ; 2) Analisis Jabatan; 3) Evaluasi Jabatan; 4) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; 5) Assesment individu berdasarkan kompetensi; 6) Penerapan sistem penilaian kinerja; 7) Pembangunan/pengembangan database pegawai; dan 8) Pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Keenam,  Harditya Bayu Kusuma,  Peneliti Pertama  pada Pusat Inovasi  Pelayanan Publik  mengupas tentang  Potret Inovasi Pelayanan Publik Di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemberian  pelayanan publik  tidak hanya dilakukan pemerintah  saja akan tetapi  juga diberikan oleh  Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Bahkan beberapa pelayanan publik  sudah mampu  diberikan oleh swasta. Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan berbagai inovasi pelayanan publik yang dilakukan di BUMD yang menjadi lokus penelitian, seperti : Bank Jogja, Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, Pedaringan Solo, PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak dan PD BPR Bank Daerah Karanganyar, yang memperlihatkan hasil yang baik dan sudah memberikan manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat.

Ketujuh, Wisber Wiryanto, Peneliti Madya pada Pusat Kajian Reformasi Administrasi, mengupas tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di Kota Mataram. Fokus penelitian melihat pada aspek-aspek pendidikan yang meliputi : kebijakan, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan kualitas pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penerapan aspek-aspek tersebut dalam pelaksanaan pendidikan di daerah tetapi perlu ditingkatkan pelaksanaannya dengan menjadikan area perubahan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Jakarta,   Desember 2016

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik,

 

Erfi Muthmainah

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 BUNGA RAMPAI ADMINISTRASI PUBLIK MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA 397 Public