BUNGA RAMPAI


BUNGA RAMPAI ADMINISTRASI PUBLIK SEPTEMBER 2016: PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE MELALUI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Kamis, 2 Maret 2017 | 07:41:22 WIB - Jumlah Dilihat: 316
 

Akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, perlu didukung dengan berbagai kreativitas, terobosan baru dan ide-ide baru inovasi pelayanan publik. Walaupun beberapa daerah telah melakukan inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan publik, namun pada kenyataannya masih banyak daerah yang sampai saat ini belum mengembangkan inovasinya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Oleh karena itu, untuk lebih mamacu  pemerintah daerah  melakukan berbagai inovasi maka peneliti  Lembaga Administrasi  Negara menerbitkan sebuah  Seri Bunga Rampai Administrasi  Publik: Perwujudan Good Governance Melalui Inovasi Pelayanan Publik, untuk dapat dijadikan acuan dan referensi dalam  meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah.

Pertama, Abdul Muis, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan yang mengupas tentang Kebijakan Badan Layanan Umum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Disebutkan bahwa untuk menunjang fleksibilitas Satker/UPT dalam menyelenggarakan pelayanan umum, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di atas, dimungkinkan bagi Satker/UPT untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dimana pada intinya Satker/UPT diberikan sedikit fleksibilitas pengelolaan dan penggunaan keuangan negara dari penerimaan hasil penjualan barang/jasa layanan umum kepada masyarakat. Sehingga uang penerimaan negara tersebut dapat dikelola untuk digunakan langsung dan tidak harus disetor kepada kas negara/daerah, dan dapat digunakan untuk keperluan biaya operasional penyelenggaraan pelayanan umum sesuai rencana bisnis atau kegiatan usahanya.

Kedua, Milawaty, Peneliti Pertama pada PKP2A II LAN Makasar mengupas tentang Kinerja Layanan Kesehatan Pemerintah Daerah Di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Kelompok Perempuan. Disebutkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi terkait pelayanan kesehatan yang dijanjikan dan diberikan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti belum transparannya proses pembahasan alokasi anggaran kesehatan (APBD), transparansi pelayanan, dan belum adanya upaya dan komitmen kuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Aparatur yang berkualitas, masyarakat yang mendukung, dan sistem yang melindungi, menjadi tiga dari serangkaian key factors untuk mewujudkan layanan kesehatan yang mumpuni.

Ketiga, Marsono, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi  Pelayanan Publik LAN, yang menyoroti  Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Surakarta  Melalui Pembentukan PD Pedaringan. Disebutkan bahwa pembentukan Perusahaan Daerah dalam bentuk PD Pedaringan di bidang layanan jasa pergudangan terpadu, layanan jasa angkutan barang, layanan jasa parkir dan layanan jasa sewa ruang ini menjadi hal yang sangat strategis mengingat sumber daya pembangunan yang bersumber dari anggaran Negara/daerah semakin terbatas. Oleh Karena itu, dengan pendirian PD Pedaringan tersebut, menjadi alternatif sumber pendapatan bagi Pemerintah Kota Surakarta.

Keempat, Harditya Bayu Kusuma,  Peneliti Pertama pada Pusat Inovasi  Pelayanan Publik  mengupas tentang  Model Arisan Jamban Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan. Terkait dengan model  inovasi ini  disebutkan bahwa arisan jamban merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan keterbatasan jamban yang ada di Indonesia. Arisan jamban merupakan inovasi yang original berasal dari masyarakat Indonesia yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Indonesia. Praktik terbaik yang berhasil menerapkan arisan jamban adalah di Desa Kapok Kabupaten Bangka dan Puskesmas Tampo Kabupaten Banyuwangi. Banyak manfaat yang sudah diperoleh dari adanya arisan jamban di dua daerah tersebut. Dampak utama adalah adanya perubahan mindset, peningkatan kesehatan dan keterlibatan masyarakat.

Kelima, Wisber Wiryanto, Peneliti Madya pada Pusat Kajian Reformasi Administrasi, mengupas tentang Dari Street Level Bureaucrats Ke Street Level Inovation: Model Akselerasi Inovasi Di Daerah.  Terkait dengan hal ini disebutkan bahwa keberhasilan birokrasi dengan kebijakan inovasinya tidak hanya ditentukan oleh peran birokrasi level tertinggi yang berperan dalam mengambil kebijakan melainkan juga ditentukan oleh peran birokrasi level terbawah yang melaksanakan kebijakan tersebut di tengah-tengah masyarakat yang dilayaninya. Oleh Karena itu, perlu dibangun konsep  dan implementasi  street-level innovation terkait dengan street-level bureauctrats.

Keenam, lebih terkait dengan pelayanan publik perkotaan, Witra Apdhi Yohanitas, Peneliti Pertama pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik  mengupas tentang Bandung Smart City : Penerapan Good Governance Di Kota  Bandung. Terkait dengan hal ini, Smart City merupakan program Pemerintah Kota Bandung yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi masa kini untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Program in merupakan konsep yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Ketujuh, terkait dengan pelayanan sanitasi, Teguh Henry Prayitno, Pengelola Data Dan Informasi  Kajian pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik mengupas  tentang  Implementasi  Kebijakan Program IPAL Komunal  Pokja Sanitasi Kota Blitar. Disebutkan bahwa inovasi pengelolaan sanitasi menjadi hal penting dalam menunjang perbaikan kesehatan. Upaya ini memerlukan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mendukung pertumbuhan penduduk dan pemukiman yang bersih dan sehat. Dengan pembenahan sanitasi yang komprehensif, Kota Blitar dapat meningkatkan budaya hidup sehat pada penduduknya. Sistem pengelolaan sanitasi yang bersumber dari dana masyarakat membuat mereka merasa memiliki program IPAL Komunal.

Jakarta,   September 2016

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik,

 

Erfi Muthmainah

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 BUNGA RAMPAI ADMINISTRASI PUBLIK PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE MELALUI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 127 Public