BUNGA RAMPAI


BUNGA RAMPAI ADMINISTRASI PUBLIK JUNI 2016: AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Kamis, 2 Maret 2017 | 07:35:32 WIB - Jumlah Dilihat: 300
 

Upaya membangun pelayanan publik yang berkualitas telah dilakukan oleh pemerintah secara terus-menrus, baik melalui penyiapan kebijakan, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, perbaikan bisnis proses maupun penyiapan berbagai standar pelayanan. Namun demikian, berbagai upaya tersebut belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti Lembaga Administrasi Negara menerbitkan sebuah Seri  Bunga Rampai Administrasi Publik: Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, untuk menjawab berbagai permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan pelayanan publik.

Pertama, Harditya Bayu Kusuma, Peneliti Pertama Pusat Inovasi  Pelayanan Publik mengupas tentang Analisis Kinerja UPT P2T Provinsi Jawa Timur  Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat.  Disebutkan bahwa keberhasilan peningkatan kinerja pelayanan UPT P2T Jawa Timur dipengaruhi oleh  3 (tiga) aspek yang yaitu : sumber daya manusia, struktur organisasi dan fasilitas kerja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dapat dimulai dari perbaikan terhadap ketiga unsur tersebut.

Kedua, Yulvikar Dwirendro Ariawan, Pengelola Kajian dan Inovasi Pusat Inovasi Tata Pemerintahan mengupas tentang Membudayakan Keterbukaan Informasi Di Masyarakat Dan Badan Publik. Beberapa hal yang disampaikan adalah keterbukaan informasi publik harus mulai dibudayakan di masyarakat karena keterbukaan dan akses kepada informasi merupakan syarat atau kondisi untuk memungkinkan partisipasi rakyat. Keterbukaan mensyaratkan kesediaan semua pihak menerima kenyataan adanya pluralitas, termasuk didalamnya hak untuk berbeda pendapat. Hal ini juga sebagai perwujudan dari demokrasi dimana kedaulatan ada ditangan rakyat. Badan publik sebagai penyelenggara layanan harus mempersiapkan diri untuk menunjak keterbukaan informasi publik.

Ketiga, Marsono, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik, yang menyoroti   Pengembangan Model Pelayanan Publik Di Pemerintahan Desa. Disebutkan bahwa dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintahan desa dapat menyusun RPJMDes, APBDes, serta menyusun rencana pembangunan tahunan desa secara mandiri. Dengan demikian, terbuka peluang bagi pemerintahan desa untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada seluruh warga masyarakatnya sesuai dengan sifat dan karakteristik desa masing-masing. Oleh karena itu, dalam perspektif pelayanan publik desa kedepan perlu disusun pola/model pelayanan publik desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan data empiris, pelayanan publik desa selama ini hanya berupa pelayanan administratif berupa surat pengantar, yang selanjutnya masyarakat desa mengurus sendiri ke Kantor Kecamatan dan/atau ke Kantor Dinas Kabupaten/Kota.

Keempat, Tony Murdianto Hidayat, Peneliti Pertama Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah menyoroti tentang Peranan Inovasi Dalam Pelayanan Publik. Disebutkan bahwa kualitas pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Berbagai permasalahan dalam pelayanan publik masih terus berlangsung meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini membahas tentang inovasi dalam pelayanan publik dengan fokus pada peran inovasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian di tiga lokus penelitian menunjukkan bahwa inovasi memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi di berbagai lokus kajian telah berhasil memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, berkualitas, murah dan terjangkau.

Kelima, masih terkait dengan pelayanan publik Witra Apdhi Yohanitas, Peneliti Pertama Pusat   Inovasi Pelayanan Publik mengupas tentang Penerapan E-Government: Wujud Inovasi Dalam Perbaikan Pelayanan Publik. Disampaikan bahwa  penggunaan teknologi menjadi sebuah keharusan yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam hal perencanaan dan pengimplementasian penggunaan teknologi tersebut perlu dilakukan pelibatan masyarakat agar kemanfaatannya dapat dirasakan secara menyeluruh. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Keenam, Wisber Wiryanto, Peneliti Madya pada Pusat Kajian Reformasi Administrasi, mengupas tentang Resensi Buku Tentang Filsafat Ilmu. Hal ini dimaksudkan untuk  mendalami sumber, hakikat dan tujuan ilmu; memahami sejarah perkembangan ilmu dan mendapat gambaran historis proses ilmu kontemporer; menjadi pedoman untuk membedakan persoalan ilmiah dan non ilmiah; mendorong konsistensi dalam mendalam ilmu dan mengembangkannya; serta mempertegas persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Selain itu dapat dibilang sebagai kajian mendalam tentang dasar-dasar ilmu dalam menjawab pertanyaan.

Ketujuh, Abdul Muis, Peneliti Madya Pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan mengupas tentang Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat BPMPT Kabupaten Muara Enim. Disebutkan bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan tersebut perlu melakukan evaluasi pelayanan. Salah satu dengan evaluasi yang dilakukan untuk pengukuran kinerja pelayanan yaitu dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Evaluasi tersebut meliputi standar pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan dimana mengikutsertakan masyarakat dalam rangka membangun sistem penyelenggaraan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Sembilan unsur SKM meliputi : persyaratan; sistem, mekanisme, prosedur; waktu layanan; biaya/tarif; jenis produk layanan; kompetensi; perilaku; maklumat pelayanan; pengaduan / saran masukan dan sarana prasarana.

Jakarta,   Juni 2016

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik,

 

Erfi Muthmainah

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 BUNGA RAMPAI ADMINISTRASI PUBLIK AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 115 Public