BUNGA RAMPAI


Bunga Rampai Administrasi Publik Maret 2016:INOVASI DALAM RANAH SEKTOR PUBLIK

Kamis, 2 Maret 2017 | 07:31:15 WIB - Jumlah Dilihat: 346
 

Reformasi administrasi publik selama ini masih menyisakan berbagai permasalahan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan hubungan dan kewenangan antar lembaga Negara, sistem pemerintahan, kelembagaan penyelenggara pemerintahan Negara, hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah, SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang profesional serta kinerja pelayanan publik yang masih buruk. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti Lembaga Administrasi Negara menerbitkan sebuah Bunga Rampai Administrasi Publik: Inovasi Dalam Ranah Sektor Publik, untuk menjawab berbagai permasalahan dan mencari solusi terhadap masing-masing permasalahan tersebut.

Pertama, Abdul Muis, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan mengupas tentang Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Community Development), menurutnya bahwa paling tidak ada 3 (tiga) model pemberdayaan masyarakat yang telah berhasil diterapkan dan dapat direplikasi oleh daerah lain. Ketiga model tersebut adalah : (1) Model Community Development Mengentaskan Kemiskinan (Comdev-MK) yang telah diterapkan di Kabupaten Bantul; (2) Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) yang digagas oleh Yayasan Peningkatan Dan Pengembangan Sumberdaya Ummat (YP2SU). Program pemberdayaan masyarakat mencakup 5 (lima) bidang kerja yaitu: (a) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; (b) Pemberdayaan Usaha Berorientasi Pasar; (c) Pengembangan Kapasitas Masyarakat; (d) Antisipasi Kebencanaan; (e) Pemberdayaan Sosial dan Pendidikan bagi Masyarakat; dan (3) Model Pemberdayaan Masyarakat dalam program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kedua, Harditya Bayu Kusuma, Peneliti Pertama pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik mengupas tentang Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri. Disebutkan bahwa keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan BPM Kota Kediri dilihat dari 5 (lima) hal yaitu: tangibles atau bukti fisik, reliability atau kehandalan, responsiveness atau ketanggapan, assurance atau jaminan/kepastian, dan empathy atau kepedulian. Kelima hal tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan di BPM Kota Kediri.

Ketiga, masih terkait dengan pelayanan publik, Witra Apdhi Yohanitas, Peneliti Pertama pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik mengupas tentang Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Di Kota Surakarta, menurutnya Kota Surakarta sudah lebih maju dibanding dengan daerah lain terkait dengan pelayanan publiknya. Transformasi pelayanan publik di Kota Surakarta ditentukan dengan adanya peran serta dari berbagai pihak dalam percepatan perbaikan pelayanan publik. Konsep co-production terlihat sangat menonjol dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah terhadap pelayanan publik.

Keempat, Sapto Widodo, Arsiparis Muda LAN, menyoroti tentang administrasi tata persuratan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya Sistem Persuratan LAN Menuju Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Aplikasi. Teknologi sistem persuratan elektronik berbasis aplikasi (ANDALAN) telah memberikan manfaat, antara lain: sebagai terobosan dan inovasi baru bagi sistem persuratan di LAN serta menjadi sistem persuratan elektronik, menaikan citra instansi dalam proses persuratan yang dilaksanakan secara elektronik, dan menjadi instansi yang ramah lingkungan dalam proses persuratan (paperless).

Kelima, Harditya Bayu Kusuma, Peneliti Pertama pada Pusat inovasi Pelayanan Publik, yang menyoroti mengenai tata laksana dalam kelembagaan instansi pemerintah. Menurutnya salah satu cara untuk menata kelembagaan instansi pemerintah adalah diawali dengan penataan proses bisnis. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam sistem, proses dan prosedur kerja agar lebih jelas dan mudah dipahami. Upaya penataan proses bisnis yang dilakukan akan mempermudahkan organisasi dalam menyusun uraian tugas, membangun struktur organisasi yang efektif, menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur), serta membangun suatu sistem tata laksana.

Keenam, Wisber Wiryanto, Peneliti Madya pada Pusat Kajian Reformasi Administrasi, mengupas tentang pentingnya Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Menurutnya inovasi pengembangan kapasitas SDM meliputi aspek kepemimpinan, mindset dan budaya kerja, serta learning organization. Diketahui aspek kepemimpinan berhasil diterapkan di Perusahaan Listrik Negara dan PT Kereta Api Indonesia; sedangkan dalam aspek mindset dan Budaya Kerja berhasil diterapkan di Kecamatan Kota Sumenep, dan BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu. Kementerian/Lembaga dan Pemda perlu diberikan ruang gerak yang luas untuk melakukan pertukaran pengetahuan, dan best-practices dari organisasi yang telah berhasil menerapkan inovasi dan berkinerja.

Ketujuh, Marsono, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik, yang menyoroti Urgensi Peran Kecamatan Dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas ASEAN Di Masyarakat Pedesaan. Menurutnya peran strategis yang dapat dimainkan Kecamatan terkait dengan kesiapan desa dalam menghadapi MEA, antara lain : (1) memfasilitasi desa untuk melakukan mapping (pemetaan) potensi unggulan; (2) penguatan pelaku usaha dan industri di desa; (3) mendorong dan memfasilitasi desa untuk membentuk BUMDes; (4) bantuan program pelatihan kewirausahaan, manajemen, pemasaran, teknik produksi modern, teknis pengemasan modern, bantuan peralatan, modal usaha, dan lainnya; (5) mendampingi desa untuk meningkatkan wawasan sumber daya manusia (SDM) pelaku UKM terhadap MEA; dan (6) mendorong dan mendampingi para pelaku UMKM desa untuk menerapkan standarisasi atau sertifikasi produk-produk unggulannya, sehingga akan memiliki daya saing.

Jakarta,   Maret 2016

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik,

 

Erfi Muthmainah

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 BUNGA RAMPAI ADMINISTRASI PUBLIK: INOVASI DALAM RANAH SEKTOR PUBLIK 110 Public