ISSUE PELAYANAN PUBLIK


Sistem Ganjil-Genap Belum Efektif

Senin, 15 Agustus 2016 | 09:44:48 WIB - Jumlah Dilihat: 356
 

Kebijakan pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil-genap belum mengalami kemajuan yang signifikan. Pasalnya masih banyak pengendara yang melanggar dan tidak mengindahkan sistem yang diujicobakan pada tanggal 27 Juli hingga 26 Agustus mendatang ini. Dalam periode 27 juli hingga 03 Agustus 2016 saja pelanggaran yang terjadi sudah mencapai 5.947 pelanggraan dan sanksinya diberi teguran secara lisan. Akibatnya kemacetan parah terjadi di dua ruas jalan, antara lain Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Medan Merdeka Barat. Selain itu dengan diterapkannya sistem ini waktu tempuh justru meningkat dan kecepatan kendaraan menurun, artinya menjadi semakin macet.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, di jalur tersebut kemacetan makin parah pada pagi hari. Kendaraan sebelum uji coba rata-rata menempuh jarak 8,93 km dalam waktu 20,15 menit. Namun, setelah uji coba waktu tempuh jusru meningkat menjadi 20, 97 menit atau terjadi kenaikan 4%. Rata-rata kecepatan kendaraan juga melambat. Sebelum uji coba di jalur itu kendaraan bisa dipacu 27,1 km/jam. Selama enam hari uji coba kecepatan kendaraan justru turun menjadi 26,7 km/jam atau turun 1%.

Menurut Wakil Kepala Dishubtrans DKI Jakarta, ada dua hal yang menjadi penyebabnya, antara lain pembangunan mass rapid transit (MRT) di jalur itu dan bentuk hukuman yang baru sebatas teguran sehingga pengemudi cenderung tidak peduli dan coba-coba. Oleh karena itu kedepannya perlu untuk memberikan tindakan yang lebih keras lagi ketimbang hanya menegur. Misalnya setelah menegur kemudian meminta pengemudi untuk mengalihkan perjalanan dari koridor ganjil-genap ke rute-rute pengalihan yang bisa dimanfaatkan. Selain itu juga terdapat 600 bus yang nantinya akan dioperasikan sebagai pilihan masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum.

Usaha untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota sendiri memang harus ada kerjasama yang baik dari banyak pihak, diantaranya Pemprov DKI Jakarta, Dishubtrans DKI Jakarta, perusahaan penyedia layanan transportasi di DKI Jakarta, serta kesadaran dari seluruh masyarakat dan pengendara untuk mengikuti dan mematuhi aturan lalu lintas yang telah berlaku. Selain itu juga harus didukung oleh sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di DKI Jakarta. (Koran Sindo, Senin 8 Agustus 2016) (Sherin - PIPEL)