ROADSHOW PELAYANAN PUBLIK


Terobosan Inovatif BPTSP DKI Jakarta

Rabu, 3 Agustus 2016 | 03:06:22 WIB - Jumlah Dilihat: 682
 

Peningkatan kualitas pelayanan perijinan merupakan salah satu bentuk revolusi pelayanan publik yang harus menjadi perhatian utama. Pelayanan perijinan yang cepat akan mendorong percepatan pertumbuhan investasi di negara Indonesia. Untuk itulah, pemerintah saat ini tengah membentuk Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (BPTSP). Keberadaan BPTSP digadang-gadang akan meningkatkan peringkat Ease Of Doing Business negara Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo, BPTSP yang dapat dijadikan percontohan dalam meningkatkan layanan investasi hanya ada 2 lembaga yaitu BPTSP Provinsi DKI Jakarta dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya. Untuk saat ini difokuskan pada pembahasan pada BPTSP DKI Jakarta.

Tujuan dari BPTSP DKI Jakarta adalah mewujudkan visi misi  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 khususnya misi ke lima, yakni membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Di samping itu, BPTSP DKI Jakarta mempunyai beban sebagai jawaban atas masalah kebutuhan masalah perizinan warga ibu kota.

BPTSP DKI Jakarta telah mampu menghadapi permasalahan yang selama ini telah menjadi virus daerah khusus ibukota. Masalah yang dapat dipecahkan antara lain sulitnya mengurus izin usaha, mahalnya biaya yang diharuskan oleh pelanggan untuk mengurus perijinan, rawan berkembangnya usaha ilegal yang tidak dilengkapi ijin dikarenakan warga malas atau tidak mau mengurus perijinan. Dengan adanya ketiga masalah tersebut, pendapatan Pemprov DKI Jakarta akan menurun seiring rendahnya alokasi dana yang masuk pada sektor perijinan.

Pada saat ini, BPTSP DKI Jakarta telah melayani banyak perijinan sebanyak 477 perijinan. Bahkan lembaga ini telah memiliki kewenangan sampai kepada level kelurahan. Pendelegasian tingkat kelurahan semata-mata untuk lebih memudahkan pelanggan dalam mengurus perijinan. Pelanggan BPTSP DKI Jakarta memiliki karakteristik berbeda dibanding kota lain. Pelanggan DKI Jakarta rata-rata bekerja sepanjang hari sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengurus perijinan. Melihat kondisi demikian, pimpinan BPTSP DKI Jakarta membuat terobosan inovatif.

Terobosan inovatif yang dibuat adalah inovasi Antar Jemput Ijin Bermotor (AJIB). Inovasi ini adalah sebuah metode pengambilan berkas pelanggan menggunakan akses kendaraan bermotor. Pelanggan tidak perlu lagi datang ke kantor untuk menyerahkan berkas dan cukup hanya melakukan panggilan kepada petugas AJIB. Petugas AJIB bersifat sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) yang dipekerjakan oleh BPTSP tersebut.

BPTSP DKI Jakarta juga membuat akselerasi waktu perijinan yang hanya memerlukan waktu 24 jam yang disebut One Day Service. Inovasi One Day Service adalah bentuk pelayanan perijinan yang sederhana tanpa melibatkan banyak SKPD teknis sehingga dimungkinkan dapat diselesaikan dalam waktu tempo sehari.

Kinerja BPTSP DKI Jakarta yang inovatif tidak membuat elemen lembaga ini berpuas diri. Mereka terus berupaya membuat sebuah gebrakan demi tercapainya kepuasan pelanggan. Inovasi juga dapat datang dari Pejabat BPTSP DKI Jakarta yang saat ini masih mengikuti Diklat kepemimpinan tingkat III yaitu Dr. Ricki Marojahan Mulia, ST, MSc. Beliau tengah mengembangkan aplikasi E-Signature atau tanda tangan virtual. Aplikasi ini muncul disebabkan oleh jadwal kepala BPTSP yang tidak setiap saat berada di kantor, sedangkan berkas-berkas perijinan harus selesai dalam waktu yang bersamaan. E-Signature tidak membutuhkan dana yang begitu besar. Penggelontoran dana dapat dihemat secara signifikan dengan penggunaan tenaga intern yang berasal dari potensi tenaga-tenaga muda (CPNS) yang terampil dalam bidang teknologi.

Dalam penelusuran lanjutan, BPTSP DKI Jakarta akan mengadakan uji coba aplikasi Silent Concern. Sistem aplikasi ini masih membutuhkan beberapa banyak hal diantaranya pematangan sisi hukum dan komunikasi dengan SKPD Teknis terkait. Metode Silent Concern adalah penggunaan form yang dapat dipakai jika penyelesaian perijinan tidak dipenuhi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Form ini dijamin oleh para pejabat BPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki kekuatan hukum kuat. Form ini bersifat sementara sampai form asli selesai dibuat. (Teguh – PIPEL)