POLICY PAPER


Innovation, Risk, and Control

Senin, 27 Juni 2016 | 08:14:01 WIB - Jumlah Dilihat: 456
 

INNOVATION, RISK, AND CONTROL

Innovasi, Resiko dan Pengendalian Kesejahteraan Masyarakat menjadi muara dari semua pelayanan publik. Semua Lembaga-lembaga pemerintah/publik harus dikelola dengan standar profesional yang tinggi agar mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang dilayaninya. Inovasi dipandang perlu dapat memberikan dukungan yang besar dan memiliki nilai yang besar dalam upaya peningkatan publik. Keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki sistemm pelayanan publik dewasa ini terbuka lebar. Presiden Joko Widodo, melalui sms Gateway meminta masyarakat memberikan kritik atas pemerintahannya, Qlue juga merupakan salah satu bentuk aplikasi yang sekarang ini disosialisasikan oleh DKI Jakarta. Pemerintah berharap melalui inovasi teknologi yang diaplikasikan ini dapat menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat. Temu Inagara yang menjadi event tahunan dari Kedeputian Bidang Inovasi Lembaga Administrasi Negara diharapkan mampu menjadi forum yang menjawab tentang Resiko, dan manajemen resiko, hambatan dan insentif untuk melakukan inovasi.

EMPAT PRINSIP PENGELOLAAN SEKTOR PUBLIK

Sektor publik /pemerintah seharusnya mendorong tumbuh kembangnya inovasi, dan sudah seharusnya tidak menjadi tempat di mana ide-ide yang baik akan mati begitu saja. LAN percaya bahwa entitas publik mampu memberikan pelayanan publik yang handal ketika manajer eksekutif /pimpinan unit/SKPD mampu mengatur dan mengharmonisasi derap nada dan mengendalikan tempo permainan organisasi secara tepat, jadi kapam mereka memunculkan inovasi dan kapan hasil inovasi harus dihapuskan karena adanya barrier yang besar, dan bagaimana inovasi yang lainnya akan ditumbuhkembangkan. Seorang pimpinan unit memiliki peran yang besar dalam mengambil keputusan cerdas (menghitung risk pada lingkungan yang aman). LAN mendorong agar daerah melakukkan inovasi bagaimana bentuk inovasinya, SKPD sebagai pimpinan unit harus didorong untuk melakukan inovasi. Inovasi dapat berupa menemukan sesuatu yang baru, menguji suatu hasil inovasi yang telah dibuat, dan mengeksploitasi ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah dan mencapai nilai yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika pimpinan unit/SKPD menyelaraskan insentif, menghilangkan hambatan dan membangun kepercayaan dengan karyawan. Inovasi menggabungkan ide yang baik dengan disiplin, memberikan dorongan dan keberadaan Tim manajemen diperlukan untuk menguji dan membawa/mengaktualisasikan ide tersebut kepada kehidupan yang nyata. Inovasi adalah pekerjaan manajemen. Untuk itu diperlukan doronganyang bersifat kontinyu, Organisasi dengan tupoksinya (Kantor) saja tidak cukup untuk melakukan inovasi. Setidaknmya terdapat tiga faktor lain harus ikut bermain dalam inovasi: ? Sebagai fondasi/dasar untuk inovasi, pimpinan init harus : (1) ? Membangun lingkungan yang memiliki pengendalian yang kuat. Sebuah lingkungan pengendalian dibentuk oleh tindakan dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung orang-orang/stakeholders di tiga bidang – berkolaborasi dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga diharapkan pencapaian hasil dan praktek accountability dicipta. Pimpinan unit yang meluncurkan proyek-proyek/ide-ide inovatif akan tetapi gagal untuk melindungi sumber daya publik pasti akan menemukan jalan keluarnya pada saat ditempa masalah . Akhirnya unit tersebut mampu melindungi sumber daya, namun dipastuikan akan tetapi gagal untuk mencapai sesuatu yang berharga akan menemukan jati diri mereka tersebut pada tempat yang sama. Dan mereka yang menolak pertanggungjawaban sudah pasti akan merusak kepercayaan yang diberikan tersebut. Akhirnya terbangunlah sebuah lingkungan dengan kontrol yang sehat. (2) ? Pemerintah Pusat juga harus meningkatkan kemampuan mereka untuk menerima risiko dan merangkul mereka dan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berinpovasi. Pejabat publik yang bernai bahwa organisasi mereka risk averse. Ketika manajer menilai ketidakpastian di lingkungan mereka, mereka mampu mengurangi risiko dan mengambil action.Risk informasi entitas cerdas lebih mungkin untuk berinovasi karena mereka memahami kedua ancaman dan peluang dan tidak takut untuk bertindak. Entitas yang menghindari risiko cenderung mengalihkan fokus dari kinerja untuk layanan proses. (3) ? Akhirnya, entitas sektor publik harus mengurangi pita merah. Ketika pimpinan SKPP/SKPD memperkuat kompetensi dan memperkuat nilai-nilai pelayanan publik, mereka jarang membuat pengaturan khususnya dalam web site mereka. Dan ketika aturan baik selaras dengan risiko - dan mengurangi mana risiko rendah - pejabat dapat lebih fokus energi mereka pada menemukan cara untuk meningkatkan nilai bagi warga. Seperti kata salah satu pejabat senior dalam konsultasi kami "tidak ada aturan baku dalam inovasi, yang jelas proses pelayanan publik harus mampu memuaskan masyarakat yang dilayani, dengan cept, tepat, murah, akuntabel, transparan, sehingga tidak ada aturan baku dalam melakukan inovasi, dan tidak ada kaidah yang menyatakan bahwa pelayanan publik diadakan hanya untuk mengikuti sekelompok aturan." Oleh karena tidak adanya patern inilah, maka pimpinan SKPD/SKPP diberikan keleluasaan melakukan banyak hal untuk memajukan inovasi dalam kementerian/unit instansi pemerintah dimanapun berada. Dari banyak literatur maka menurut hemat kami, terdapat 4 (empat) prinsip-prinsip dasar dalam melakukan inovasi yang meliputi ide besar: 1) Mendorong manajemen untuk melaksanakan inovasi, 2) Sebelum inovasi diterapkan harus dilakukan pengujian dan baru dapat diberlakukan, Tujuan semua ide kreatif perlu diuji coba adalah untuk mencegah terjadinya maslaah dalam implementasinya, dan mengukur tingkat keberhasilan inovasi tersebut dalam memecahkan masalah yang dihadapi/solusi; 3) Meningkatkan kinerja dan pengelolaan pengendalian guna melindungio sumber dan kemungkinan hasil kerja manajemen sekaligus sebagai peluang untuk berinvestasi (secara accounting dapat diakui sebagai Aset yang nantinya masuk dalam Neraca menambah kekayaan instansi pemerintah tersebut) 4) Menjawab resiko secara canggih dan menurunnya budaya manajemen “red tape (plagiator)”, dengan menghilangkan aturan yang tidak perlu/tidak efisien dan sebagai tantangan karena menciptakan budaya baru yang lebih praktis dan fleksibel. 4 (empat prinsip ini menjadi sebuah inovasi yang terintegrasi, karena tidak mungkin bahwa pemerintah ingin mendorong inovasi di satu sisi dan memberikan nilai yang lebih baik untuk masyarakat yang dilayaninya dari pelayanan publik yang diberikan dapat mencapai satu prinsip tanpa memperhatikan beberapa cara atau sudut pandang lainnya sehingga diperlukan pemikiran yang cukup panjang dalam meluncurkan sebuah inovasi disektor pemerintah. Dengan kata lain, ada sedikit point penting untuk mendorong inovasi tanpa bekerja untuk menciptakan kondisi yang mendasari - lingkungan kontrol suara, kapasitas untuk mengelola risiko dan kemauan untuk mengurangi red tape - yang diperlukan untuk mewujudkannya. (Handayani-P2IPK)