HASIL KAJIAN


Penyusunan Profil Best Practices PTSP Sintesa Model Pelayanan Perizinan Beyond PTSP 2015

Senin, 22 Februari 2016 | 09:59:44 WIB - Jumlah Dilihat: 782
 

Agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang pelayanan publik yang harus dicapai oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah antara lain mencakup: (a) peningkatan kualitas implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (b) modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik (SDM, IT, Standar Pelayanan); (c) monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik; (d) membuka ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter; dan (e) penguatan integritas dalam pelayanan publik.
Sejalan dengan pencapaian agenda prioritas RPJMN 2015-2019 tersebut, maka salah satu misi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas baik menyangkut pelayanan jasa publik, barang publik, maupun pelayanan administratif termasuk didalamnya pelayanan perizinan dan nonperizinan. Berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan, upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha serta meningkatnya kepuasan masyarakat sangat terkait dengan inovasi, kreativitas dan strategi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, murah dan transparan serta efisien. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator menjadi penting dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha melalui berbagai macam inovasi pelayanan publik.
Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah cukup banyak dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai respons terhadap tuntutan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa strategi yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk sebuah sistem pelayanan terpadu dengan menggabungkan pendekatan pelayanan fungsional yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/SKPD ke dalam pendekatan terpadu satu otoritas. Pendekatan pelayanan terpadu sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Di dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014 menyebutkan PTSP adalah pelayanan yang secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 PTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan satu pintu. Dalam penyelenggaraannya PTSP tersebut harus memenuhi prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian/pelimpahan wewenang, akuntabilitas dan aksesibilitas. Hingga saat ini jumlah PTSP berdasarkan sumber Kementerian Dalam Negeri (2015) sebanyak 498 dengan rincian Provinsi 34, Kabupaten 372, Kota 92. Dengan bentuk kelembagaan yang juga cukup bervariasi yaitu dalam bentuk Badan 214, Dinas 2, Kantor 278 dan Unit 4. Dalam perkembangan selanjutnya jumlah PTSP berdasarkan sumber Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) data per 18 Februari 2015 sebanyak 508 dengan rincian Provinsi 34, Kabupaten 364, Kota 97, Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 5, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 8.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang selama ini telah dilakukan melalui sistem PTSP, pada hakikatnya telah dilakukan yaitu dengan keluarnya pengaturan mengenai penyederhanaan proses administrasi perizinan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan Bidang Usaha. Sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 1984 tersebut, disebutkan bahwa penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha/penanaman modal, antara lain dengan mengurangi jumlah dan prosedur perizinan yang diperlukan pengusaha. Selanjutnya disebutkan bahwa izin usaha diberikan dengan mempertimbangkan tujuan bagi pengembangan yang sehat bagi kegiatan di masing-masing bidang usaha, perlindungan bagi konsumen dengan jaminan mutu hasil produksi yang memadai, dan pencegahan gangguan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
Selanjutnya dalam rangka menarik investor asing dan investor dalam negeri, serta untuk memberikan kepastian hukum kepada calon investor tersebut, pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebagai implementasi dari UU tersebut telah ditetapkan beberapa peraturan pemerintah, diantaranya adalah PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana yang telah direvisi pada PP Nomor 111 Tahun 2007 dan kembali disempurnakan melalui PP Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal di Indonesia.
Namun demikian, telah teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif berdasarkan sumber Bappenas (2011) diantaranya adalah: (1) masih perlu dilengkapinya peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (2) kurang memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung investasi yang sudah ada dan investasi baru; (3) masih cukup panjangnya proses perizinan investasi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan lainnya; (4) belum lancarnya implementasi pelimpahan wewenang perizinan dari beberapa instansi—yang mulai dialihkan wewenangnya ke daerah tujuan investasi—karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan sarana pendukungnya; (5) masih bervariasinya kelembagaan dan model pengelolaan PTSP; serta (6) banyaknya peraturan daerah (Perda) yang bermasalah sehingga menambah beragamnya pungutan daerah. Dari berbagai permasalahan yang diidentifikasi tersebut, dapat disimpulkan  bahwa proses perizinan di Indonesia masih terlalu panjang dan hal ini mempersulit pihak-pihak yang ingin berinvestasi dan melakukan usaha di Indonesia. Hal ini belum sesuai dengan tujuan sistem pelayanan yang diinginkan dalam PTSP, sehingga peringkat Doing Business Indonesia selalu pada posisi terendah.
Seiring dengan perkembangan dunia usaha, tuntutan untuk melakukan penyederhanaan prosedur perizinan sudah menjadi hal yang tidak terelakkan. Akhirnya pada tahun 2012, pemerintah dalam hal ini menempatkan penyederhanan perizinan sebagai salah satu program dalam 9 program percepatan reformasi birokrasi. Program ini dilakukan melalui beberapa kegiatan prioritas diantaranya yaitu: (1) deregulasi perizinan usaha, (2) penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (3) pembatasan waktu pengurusan perizinan, (4) kejelasan biaya dan syarat perizinan, dan (5) penguatan budaya pelayanan prima. Program ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendorong tumbuhnya iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam lingkup global.
Namun demikian, walaupun PTSP telah dibentuk oleh sebagian besar unit  penyelenggara pelayanan publik baik pusat maupun daerah, ternyata belum mampu  meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara signifikan. Hal tersebut terlihat  masih besarnya tantangan Indonesia dalam upaya mengembangkan dunia usaha. Tantangan tersebut diantaranya adalah kurangnya tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang buruk dan kerangka kebijakan yang berbelit-belit (World Bank, 2012). Disamping itu, hasil berdasarkan Doing Business Survey 2015 memperlihatkan bahwa Indonesia berada pada ranking 114, jauh dibawah Singapura yang sudah langganan di posisi pertama, Malaysia telah menempati peringkat ke-18, Thailand (ke-26), Vietnam (ke-78), Filipina (ke-95), dan Brunei Darussalam (ke-101). Indonesia di peringkat ke-114 hanya unggul atas Kamboja di posisi ke-135 dan Timor Leste yang tertinggal di posisi ke-172.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan serta memberikan model pengelolaan PTSP terbaik (best practice), maka Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2015 menyusun Profil Best Practices Model Pengelolaan PTSP untuk mendorong unit-unit pelayanan perizinan dengan kinerja PTSP yang kurang baik agar dapat mereplikasi dan mengadopsi model-model terbaik tersebut. Sehingga upaya transformasi peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan dapat dilaksanakan melalui berbagai inovasi dan terobosan-terobosan baru sebagaimana telah dilakukan beberapa PTSP dengan kinerja terbaik.
Kajian ini telah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Unsur-unsur utama sebagai pendorong PTSP untuk berkinerja tinggi atau menjadi best practices meliputi:
a. Dasar hukum pembentukan PTSP; Dasar hukum pembentukan PTSP menjadi aspek yang sangat penting karena memberikan kepastian terhadap kewenangan yang dimiliki, kemudahan berkomunikasi dengan SKPD teknis, dukungan sumber daya, serta kapasitas organisasi PTSP dalam memberikan pelayanan perizinan. Dasar hukum pembentukan PTSP berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan Walikota (Perwali).
b. Bentuk kelembagaan/organisasi PTSP; Bentuk (nomenklatur) organisasi PTSP sangat penting dalam mengakselerasi pelayanan perizinan. Efektivitas koordinasi dengan SKPD teknis dalam proses pelayanan perizinan sangat dipengaruhi oleh bentuk kelembagaan PTSP, karena kelembagaan PTSP memiliki konsekuensi terhadap tingkat eselonisasi jabatan kepala PTSP. Bentuk kelembagaan PTSP bervariasi, antara lain: Dinas, Badan, Kantor dan Unit. Setiap bentuk kelembagaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda terkait dengan kewenangan, kapasitas organisasi, sumber daya yang dimiliki serta efektivitas koordinasi dalam proses pelayanan perizinan.
c. Pelimpahan kewenangan dari Gubernur, Bupati atau Walikota; Pemberian kewenangan Kepala PTSP untuk menandatangani dan melegalisasi surat perizinan menjadi aspek yang sangat mutlak agar proses perizinan dapat berjalan secara cepat dan efektif. Pada tataran implementasi, pelimpahan kewenangan menjadi masalah terbesar, mengingat masih sebagian besar PTSP belum menerima pelimpahan kewenangan secara penuh. Oleh karena itu, potensi tarik-menarik kewenangan antara PTSP dengan SKPD teknis masih sangat tinggi. Belum lagi adanya kepentingan lain yang juga memiliki potensi cukup tinggi yaitu memperlakukan pelayanan perizinan sebagai sumber pendapatan. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap tingkat kualitas pelayanan perizinan.
d. Penggunaan IT; Dukungan IT dalam proses pelayanan perizinan di PTSP saat ini dan kedepan menjadi keharusan, mengingat penggunaan IT (IT based) dalam pelayanan perizinan dapat mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan. Sebagian besar PTSP, terutama PTSP yang masuk dalam kategori berkinerja tinggi dan baik, telah didukung dengan sistem IT yang memadai. Bahkan beberapa PTSP telah menggunakan sistem online dalam memberikan pelayanan perizinan, sehingga pemohon dapat mengajukan perizinan dari rumahnya dan dapat memonitor jalannya proses perizinan secara daring.
e. Komitmen atau dukungan pimpinan; Tidak dapat dipungkiri bahwa baik buruknya, tinggi rendahnya kinerja PTSP sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah dan seluruh jajarannya. Pada tataran praktik, PTSP-PTSP yang berkinerja tinggi dan menjadi best practice profil PTSP pada dasarnya mendapat dukungan atau komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi. Namun disisi lain, juga banyak PTSP yang kinerjanya rendah karena secara riil tidak mendapat dukungan pimpinan daerah yang memadai. Bahkan banyak PTSP yang kinerja menurun yang disebabkan adanya pergantian kepala daerah yang nyata-nyata tidak memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan.

2. Beberapa kelemahan potensial yang masih terjadi dalam pelayanan perizinan selama ini, antara lain:
a. Dari perspektif kebijakan yang melandasinya, sesungguhnya pelayanan perizinan dalam tataran implementasinya di lapangan oleh PTSP, masih terjadi disharmonisasi. Kondisi tersebut mengakibatkan: (1) nomenklatur kelembagaan yang sangat bervariatif, business process PTSP juga sangat bervariatif; (2) kewenangan yang dimiliki PTSP secara umum juga sangat bervariatif; standar pelayanan (waktu, persyaratan, biaya) juga sangat bervariasi. Kondisi kebijakan pengaturan PTSP yang belum sinkron tersebut, dalam implementasinya membawa dampak yang signifikan terhadap pembentukan lembaga PTSP khususnya dan ketidakefektivan pelayanan perizinan selama ini.
b. Dalam proses pelayanan perizinan PTSP masih sangat bergantung kepada Tim Teknis yang secara legal formal keberadaanya di SKPD-SKPD teknis. Kondisi ini berpotensi menjadi permasalahan permanen dalam dinamika dan diskursus pelayanan perizinan oleh PTSP;
c. Terkait dengan pelimpahan kewenangan juga masih menjadi masalah klasik yang tak kunjung selesai. Tarik menarik antara SKPD teknis dengan PTSP dan Kepala Daerah masih kental mewarnai birokrasi pelayanan perizinan secara umum. Orientasi dari para pihak masih seputar sumber yang harus diamankan. Oleh karena itu akselerasi pelayanan perizinan melalui berbagai terobosan belum memberikan hasil yang signifikan atau dapat dikatan masih jalan ditempat.
d. Miss pemahaman dalam Doing Business; Hasil penilaian tingkat kemudahan membuka usaha di Indonesia (doing business) selalu menunjukkan posisi Indonesia berada pada ranking terendah di kawasan ASEAN maupun diposisi internasional. Kondisi ini terkait dengan sistem penilaian doing business yang menggabungkan seluruh proses pelayanan perizinan, baik proses yang dilakukan di SKPD teknis berupa rekomendasi teknis maupun proses pelayanan yang ada di PTSP. Dari sisi waktu maupun biaya serta persyaratan dihitung menjadi satu kesatuan waktu pelayanan perizinan. Sementara dari sisi PTSP persepsi tentang waktu yang dibutuhkan dalam kemudahan membuka usaha (doing business) adalah waktu pelayanan yang ada di PTSP saja. Kondisi ini akan menjadi problem secara terus menerus dengan konsekuensi Indonesia selalu mendapatkan penilaian pada posisi yang rendah.
e. Business Process PTSP belum clear; Terkait dengan business process yang ada di PTSP, hampir sebagian besar PTSP belum memiliki business process yang jelas, dimana core business (fungsi utama) dan supporting unit (fungsi penunjang) tidak dibangun dengan baik. Artinya bahwa core business PTSP hanya melulu penandatanganan surat izin yang diberikan kepada masyarakat. Tidak ada fungsi pengawasan dan pengendalian perizinan, tidak ada fungsi pencabutan izin dan lain-lain. Business Process yang tepat bagi PTSP, yaitu harus memiliki core business yang jelas, yaitu fungsi pemberian perizinan, penolakan perizinan, legalisasi dan duplikasi perizinan, pengawasan perizinan, pencabutan perizinan, pengaduan perizinan serta pengkajian dan monev perizinan.
3. Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pelayanan perizinan oleh PTSP selama ini, maka kedepan dibutuhkan alternatif model pelayanan perizinan beyond PTSP, dengan berfikir yang tidak lagi dalam kotak, melainkan mulai keluar kotak dan bahkan berfikir pada kotak yang baru. Dalam konteks ini, berfikir dalam kotak yang selama ini hanya mengandalkan dan bergantung pada PTSP dengan segala kekurangannya harus kita tinggalkan dengan mencari dan mendesain model pelayanan perizinan beyond PTSP. Kajian ini telah menghasilkan 3 (tiga) model pelayanan perizinan kedepan, yaitu: (1) Model Penguatan; (2) Model Akselerasi; dan (3) Model Inovatif.
Model Penguatan; yaitu upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dengan lebih mengoptimalkan dan penguatan implementasi 5 aspek utama  dalam PTSP. Penguatan aspek-aspek dimaksud mencakup mandat (dasar hukum), penguatan bentuk organisasi atau kelembagaan, penguatan pendelegasian kewenangan kepada PTSP, memperkuat dukungan IT dalam proses pelayanan perizinan, memastikan terwujudnya komitmen dan dukungan pimpinan dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Dengan strategi jangka pendek melalui model penguatan ini, diharapkan dapat menpercepat peningkatan kinerja  PTSP yang berjumlah kurang lebih 498 di seluruh Indonesia.
Model Akselerasi; Model Akselerasi merupakan kelanjutan dari penguatan terhadap aspek-aspek dalam Model 1. Dengan terwujudnya penguatan aspek-aspek utama tersebut, selanjutnya diperkuat dengan berbagai ide baru, kreativitas dan terobosan-terobosan baru yang dapat lebih mempercepat atau mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan perizinan oleh PTSP. Ide dan terobosan baru tersebut mulai keluar kotak, yaitu: (a) membangun jejaring pelayanan atau membuka gerai-gerai pelayanan di pusat-pusat perbelanjaan, area-area publik, di Kabupaten/Kota, di tingkat Kecamatan, dan bahkan Kelurahan dan Desa; (b) setiap SKPD teknis membentuk tim teknis “gerak cepat” dalam rangka mempercepat validasi dan verifikasi teknis; (c) pengintegrasian layanan, yaitu integrasi dengan layanan yang terkait langsung maupun yang tidak langsung terkait. Dalam konteks ini setiap layanan PTSP harus berada pada satu kawasan  dengan pusat konsultansi perizinan investasi, pusat informasi peluang investasi, pusat informasi RT RW, pusat informasi pemasaran, pusat informasi ketenagaker-jaan, pusat informasi perpajakan atau bisa disebut kawasan pelayanan investasi terpadu (KPIT).
Model Inovatif. Model Inovatif ini adalah membangun model pelayanan perizinan terpadu yang sama sekali berbeda dengan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kita pahami selama ini. Karena secara konseptual dan substansial berbeda, maka aspek-aspek dan sistem pelayanan perizinan terpadu juga berbeda sesuai dengan perkembangan paradigma dan lingkungan strategis yang berubah. Salah satu konsep baru terkait dengan pelayanan publik adalah konsep whole-of-government (WOG) approach, merupakan konsep yang mengadopsi prinsip koordinasi dan integrasi strategi dalam pelayanan serta mengedepankan ilmu sosial. WOG menunjukkan lembaga pelayanan publik yang bekerja melintasi batas-batas sektoral mereka untuk mencapai tujuan bersama dan respons pemerintah yang terintegrasi untuk isu-isu tertentu. Pendekatan pelaksanaan konsep ini dapat formal maupun informal. Hal terpenting dari WOG dapat diterapkan untuk memberi efek keputusan kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan konsistensi dan kontrol dan untuk memberikan penghematan dan efisiensi, sehingga kepuasan masyarakat akan meningkat.
Dalam model inovatif ini lebih menganut pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) tidak menekankan adanya kelembagaan secara formal, tetapi lebih pada terlaksananya fungsi pelayanan perizinan secara efektif. Secara organisasi dipimpin oleh tim manajemen atau colective colegial dan juga dapat dipimpin secara komisioner; (b) pelayanan perizinan lebih berorientasi sosial, sehingga menghilangkan stigma selama ini  bahwa pelayanan perizinan merupakan sumber pendapatan; (c) lebih menekankan adanya koordinasi dan integrasi strategi  dari SKPD terkait,  sehingga akan menghilangkan ego sektoral atau silo mentality yang selama ini  terjadi; (d) lebih berorientasi  kepada kepentingan masyarakat; (e) melibatkan masyarakat secara optimal dalam proses kebijakan, proses pelayanan, dan monitoring dan evaluasi (sistem partisipatori).
Disamping menghasilkan 3 (tiga) alternatif model pelayanan perizinan beyond PTSP, kajian ini juga menghasilkan 3 strategi dalam membangun pelayanan perizinan beyond PTSP, yaitu berupa strategi jangka pendek (2016-2017); strategi  jangka menengah (2018-2020); dan strategi  jangka panjang (2021-2025). Ketiga strategi tesebut terintegrasi dengan model pelayanan perizinan yang telah dibangun. Dalam perspektif waktu, strategi tersebut tertuang dalam roadmap inovasi pelayanan perizinan.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam kajian ini adalah perlu keberanian untuk mendobrak sistem birokrasi pelayanan perizinan saat ini melalui strategi strategi sebagai berikut:
1. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pelayanan perizinan dan kelembagaan PTSP yang hingga saat ini masih terjadi tumpang tindih, akibat dari banyaknya jenis peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait harus berani mengambil peran, bersinergi dan berkolaborasi untuk mensinkronkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari hulu hingga hilir. Jika dipandang perlu pengaturan secara khusus (lek spesialis) terhadap pelayanan perizinan, maka instansi terkait secara bersama-sama perlu segera menginisiasi peraturan perundangan yang mengatur pelayanan perizinan secara clear, sehingga tidak ada persinggungan dengan kebijakan sektoral.
2. Untuk PTSP yang masih dalam kelompok kinerja rendah perlu melaksanakan atau menerapkan strategi jangka pendek yang harus dilakukan, yaitu penguatan  terhadap 5 (lima) aspek utama dalam pengelolaan PTSP terhadap kurang lebih 498 PTSP di seluruh Indonesia. Artinya bahwa dibutuhkan gerakan yang masif oleh pemerintah dan seluruh jajaran pimpinan Pemerintah Daerah untuk secara konsisten memberikan dukungan yang konkret terhadap PTSP melalui: (1) penguatan dasar hukum pembentukan PTSP; (2) penguatan kapasitas kelembagaan PTSP; (3) penguatan kewenangan dan pelimpahan kewenangan secara penuh kepada PTSP; (4) penguatan dukungan IT dalam proses pelayanan perizinan; dan (5) dukungan konkret dari pimpinan daerah berupa penyediaan berbagai sumber daya, reward dan punishment, serta sarana dan prasarana yang memadai.
3. Disamping strategi jangka pendek tersebut diatas, untuk PTSP dalam kelompok kinerja baik, perlu menerapkan strategi akselerasi peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui berbagai inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru dengan mencoba berfikir yang tidak lagi dalam kotak, melainkan mulai keluar kotak. Model Akselerasi merupakan kelanjutan dari penguatan terhadap aspek-aspek dalam Model 1. Beberapa ide dan terobosan baru tersebut antara lain melalui: (a) membangun jejaring pelayanan atau membuka gerai-gerai pelayanan di pusat-pusat perbelanjaan, area-area publik, di Kabupaten/Kota, di tingkat Kecamatan, dan bahkan Kelurahan dan Desa; (b) setiap SKPD teknis membentuk tim teknis “gerak cepat” dalam rangka mempercepat validasi dan verifikasi teknis; (c) pengintegrasian layanan, yaitu integrasi dengan layanan yang terkait langsung maupun yang tidak langsung terkait. Dalam konteks ini setiap layanan PTSP harus berada pada satu kawasan  dengan: pusat konsultansi perizinan investasi, pusat informasi peluang investasi, pusat informasi RT RW, pusat informasi pemasaran, pusat informasi ketenagakerjaan, pusat informasi perpajakan atau bisa disebut Kawasan Pelayanan Investasi Terpadu (KPIT).
Untuk PTSP dalam kelompok kinerja tinggi, perlu menerapkan Model Inovatif. Model Inovatif ini adalah membangun model pelayanan perizinan terpadu yang sama sekali berbeda dengan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kita pahami selama ini. Karena secara konseptual dan substansial berbeda, maka aspek-aspek dan sistem pelayanan perizinan terpadu juga berbeda sesuai dengan perkembangan paradigma dan lingkungan strategis yang berubah. Salah satu konsep baru terkait dengan pelayanan publik adalah konsep Whole of Government (WOG) Approach, merupakan konsep yang mengadopsi prinsip koordinasi dan integrasi strategi dalam pelayanan serta mengedepankan ilmu sosial. WOG menunjukkan lembaga pelayanan publik yang bekerja melintasi batas-batas sektoral mereka untuk mencapai tujuan bersama dan respons pemerintah yang terintegrasi untuk isu-isu tertentu. Pendekatan pelaksanaan konsep ini dapat formal maupun informal. Hal terpenting dari WOG dapat diterapkan untuk memberi efek keputusan kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan konsistensi dan kontrol dan untuk memberikan penghematan dan efisiensi, sehingga kepuasan masyarakat akan meningkat. Dalam model inovatif ini lebih menganut pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) tidak menekankan adanya kelembagaan secara formal, tetapi lebih pada terlaksananya fungsi pelayanan perizinan secara efektif; (b) pelayanan perizinan lebih berorientasi sosial, sehingga menghilangkan stigma selama ini bahwa pelayanan perizinan merupakan sumber pendapatan; (c) lebih menekankan adanya koordinasi dan integrasi strategi dari SKPD terkait, sehingga akan menghilangkan ego sektoral atau silo mentality yang selama ini terjadi; (d) lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat; (e) melibatkan masyarakat secara optimal dalam proses kebijakan, proses pelayanan, dan monitoring dan evaluasi (sistem partisipatori).

Untuk dapat mengunduh dokumen ini silahkan survey kami terlebih dahulu