POLICY PAPER


Policy Paper "Pengelolaan Keuangan Desa Pasca-UU No. 6 tahun 2014"

Selasa, 4 Agustus 2015 | 04:55:09 WIB - Jumlah Dilihat: 831
 

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa kepada setiap desa administratif di Indonesia dengan besaran setidaknya 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah yang diberikan secara bertahap. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 20, 7 triliun untuk dana desa di mana setiap desa yang berjumlah 74.000 rata-rata menerima 280 juta yang dibagi dalam tiga tahap pencairan. Selain dana desa, desa juga menerima pendapatan dari pos lain berupa alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain-lain.
Desa ditantang untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya tersebut dengan bertanggungjawab. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara mengelola dana tersebut dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) seperti akuntabilitas, transparan, partisipatif, efektif, efisien, responsif, terbuka, dan sebagainya. Ini merupakan tuntutan yang patut diseriusi mengingat berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa diendapi berbagai risiko dan kerawanan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan SDM.
Setidaknya, ada empat faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa secara baik, yakni berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Keempat faktor tersebut dibagi ke dalam dua dimensi, antara lain dimensi sistem yang terdiri atas 1) regulasi yang lengkap dan jelas dan 2) pengawasan yang efektif dan menyeluruh, dan dimensi SDM yang terdiri atas 3) kompetensi kepala desa beserta perangkat desa dan 4) kompetensi pendamping desa.
Tinjauan atas keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan mendasar pada setiap faktornya. Dari sisi regulasi, berbagai revisi peraturan yang dihasilkan ternyata masih kurang lengkap dan dirasa kurang berkeadilan. Dari sisi pengawasan, belum ditemukan model pengawasan yang efektif sehingga semua desa bisa tercakup secara menyeluruh dan saksama. Dari sisi kompetensi kepala desa, ditemui fakta bahwa masih banyak kepala desa yang tidak kompeten dari sisi manajerial-teknis, salah satunya ihwal pengelolaan keuangan. Adapun  dari sisi pendamping desa, keterlambatan penerjunan di lapangan dan sistem perekrutan yang terburu-buru juga membawa potensi permasalahan.

Karena berbagai prasyarat untuk menjamin terkelolanya keuangan desa secara baik sebagaimana tercermin pada empat faktor di atas masih belum berada pada kondisi yang ideal, maka kebijakan pencairan dana desa hendaknya direkonsolidasi. Setidaknya ada dua langkah dan pilihan kebijakan yang dapat direkomendasikan untuk mencegah agar kebijakan dana desa tidak mengalami distorsi yang merugikan berbagai pihak di lapangan. Pertama, tetap melanjutkan kebijakan dana desa dengan melakukan perbaikan inkremental atas empat faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa, dengan memberikan berbagai kelonggaran yang memudahkan pemerintah desa dalam mengelolanya. Kedua, pemerintah melakukan moratorium kebijakan dana desa dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atau kebijakan lain yang menyatakan bahwa dana desa baru dicairkan setelah empat faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaannya berhasil diamankan kualitas dan kesiapannya.

 Silakan mengunduh....

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 Policy Paper "Pengelolaan Keuangan Desa Pasca-UU No. 6 Tahun 2014" 239 Public