POLICY BRIEF


SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) : PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Senin, 30 Maret 2015 | 10:45:29 WIB - Jumlah Dilihat: 1156
 

Sumber gambar : img.okeinfo.net

Program Jaminan Kesehatan Nasional yang secara efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2014 yang lalu, merupakan amanat konstitusi, yaitu UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (3), dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya pada pasal 34 Ayat 2 disebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dimana penyelenggaraan SJSN ini menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib (mandatory). Sebagai sebuah kebijakan pemerintah, program SJSN ini akan menggantikan secara bertahap jaminan sosial yang telah ada sebelumnya seperti Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Dengan adanya program SJSN ini, maka seluruh masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan memasuki usia lanjut atau pensiun.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan SJSN ini, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
Didalam UU No. 24 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa BPJS sebagaimana dimaksud adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua JKN tersebut, maka jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

Silahkan download untuk informasi selanjutnya..

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) : PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI 210 Public