POLICY PAPER


Merespon Pertanyaan Publik Mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Kamis, 18 Desember 2014 | 12:04:33 WIB - Jumlah Dilihat: 2274
 

Kajian Isu Strategis: Merespon Pertanyaan Publik Mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Oleh: Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

Pendahuluan
Menurut World Bank, Indonesia pada tahun 2045 diprediksikan akan menjadi negara yang besar di tingkat Asia dimana PDB Indonesia menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2010 Indonesia memiliki PDB 3.000 USD dan dengan faktor driven economy PDB akan meningkat menjadi 5.300 USD pada tahun 2015. PDB ini akan semakin meningkat seiring dengan diterapkannya efficiency driven economy dan innovation driven economy sehingga PDB mencapai 46.900 USD pada tahun 2045. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan berbagai prasyarat. Salah satunya, menurut Prof. Sofian Effendi (Maret,
2014) adalah ASN yang profesional, yakni ASN yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan dengan baik sehingga tercapai kapasitas pemerintahan yang diharapkan.
Namun jika dilihat kondisi saat ini, kapasitas pemerintahan di Indonesia masih memperlihatkan indikasi yang kurang menggembirakan. Beberapa indikator daya saing --terutama yang menunjukkan kapasitas pemerintahan Indonesia -- menunjukkan bahwa daya saing Indonesia di dunia internasional masih rendah. Indikator Ease of Doing Business yang dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia menempati posisi ke 120. Kalah jauh dengan Malaysia yang berada di posisi ke 6. Indikator ini melihat bagaimana kemudahan dalam melakukan usaha atau bisnis di suatu negara. Selanjutnya dalam Indikator Corruption Perception Index yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 32, kalah jauh dengan Singapura yang mendapat indeks 87. Demikian juga untuk  indikator-indikator lainnya, posisi Indonesia masih belum menggembirakan. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan lainnya Indonesia masih tertinggal. Hal ini menunjukkan fakta bahwa masih banyak yang perlu dibenahi terkait dengan kapasitas PNS kita. Pengembangan kapasitas PNS menjadi suatu keniscayaan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
Menyikapi hal tersebut, pada awal tahun 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). UU ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan hadirnya UU ASN diharapkan mampu mengubah pola manajemen SDM aparatur sehingga bisa menciptakan sosok ASN yang profesional, handal sekaligus berperilaku terpuji. Sebagai kebijakan baru, UU ASN membawa beberapa isu krusial yang patut didiskusikan. Meskipun UU ASN dipandang sebagai sebuah inovasi kebijakan, bukan berarti terbebas dari kritik. Hal ini berkembang karena UU ASN sebagai pengganti UU Nomor 43 Tahun 1999 tidak berangkat dan diimplementasikan dalam ruang dan waktu yang kosong. Data yang disampaikan oleh BKN menyebutkan bahwa per Desember 2013 ada 4.362.805 orang PNS (www.bkn.go.id) dengan berbagai karakteristik. Pengaturan baru sebagaimana tertuang dalam UU ASN tentunya memerlukan masa transisi. Transisi dari pola manajemen lama menuju pola baru manajemen mutlak diperlukan untuk mengurangi potensi masalah yang muncul sebagai dampak perubahan kebijakan manajemen yang dilakukan. Salah satu isu yang mengemuka dalam UU ASN adalah munculnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari ASN.
Policy paper ini bertujuan untuk merespon pertanyaan publik mengenai PPPK, baik terkait dengan jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh PPPK maupun posisi strategisnya. Policy paper diawali dengan menggambarkan eksistensi PPPK dari perspektif yuridis dan empiris. Berikutnya dibahas tentang jabatan PNS dan PPPK dalam kedudukannya sebagai ASN. Bahasan selanjutnya adalah mengenai kriteria jabatan untuk PPPK dan posisi strategisnya. Policy paper ditutup dengan simpulan.

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 Merespon Pertanyaan Publik Mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 233 Public