POLICY BRIEF


POLICY BRIEF BEBERAPA BIDANG KEGIATAN PEMERINTAHAN YANG HARUS DITATA ULANG KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PUBLIK-NYA

Selasa, 26 Agustus 2014 | 09:49:31 WIB - Jumlah Dilihat: 939
 

POLICY BRIEF

BEBERAPA BIDANG KEGIATAN PEMERINTAHAN
YANG HARUS DITATA ULANG
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PUBLIK-NYA

Oleh :
Antun Nastri Sidik

Kewenangan merupakan salah satu faktor penyebab korupsi apabila tidak diatur dan dibatasi dengan jelas dan tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa sejak tahun 2004 hingga oktober 2103 tercatat 260 kasus yang ditangani KPK yang melibatkan pejabat publik, baik pejabat negara maupun pejabat administratif. Berdasarkan hasil kajian, maka perlu segera dilakukan, pertama : review dan pembenahan (kejelasan dan penegasan) ketentuan-ketentuan terkait batasan kewenangan, prosedur, dan materi substansinya sendiri; kedua, perlu ditegaskannya dan diperkuatnya kedudukan dan kewenangan inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal, baik secara kelembagaan, anggaran maupun sumber daya aparaturnya; dan ketiga, perlu dilakukannya sosialisasi secara intensif pada para pejabat publik terutama yang berkaitan dengan batasan kewenangan, prosedur, dan materi yang harus diketahui, serta sanksi yang akan dihadapi para pejabat publik apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 Policy Brief _ Kewenangan (Antun Nastri Sidik 2014).pdf 4 Member