POLICY PAPER


POLICY PAPER : MERESPON PERTANYAAN PUBLIK MENGENAI “PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)”

Selasa, 12 Agustus 2014 | 07:39:00 WIB - Jumlah Dilihat: 1181
 

MERESPON PERTANYAAN PUBLIK MENGENAI
“PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)”

Tim Kajian Isu Aktual
Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur (PIKS@)
Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara - Lembaga Administrasi Negara


PENDAHULUAN


Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini potret PNS masih jauh dari harapan. Kinerja rendah, kompetensi kurang memadai dan korupsi yang semakin meningkat seolah menjadi gambaran umum PNS dewasa ini. Menyikapi hal tersebut, pada awal tahun 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). UU ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan hadirnya UU ASN diharapkan mampu mengubah pola manajemen SDM aparatur sehingga bisa menciptakan sosok ASN yang profesional, handal sekaligus berperilaku terpuji. Sebagai kebijakan baru, UU ASN membawa beberapa isu krusial yang patut didiskusikan. Meskipun UU ASN dipandang sebagai sebuah inovasi kebijakan, bukan berarti terbebas dari kritik. Hal ini berkembang karena UU ASN sebagai pengganti UU Nomor 43 Tahun 1999 tidak berangkat dan diimplementasikan dalam ruang dan waktu yang kosong. Data yang disampaikan oleh BKN menyebutkan bahwa per Desember 2013 ada 4.362.805 orang PNS (www.bkn.go.id) dengan berbagai karakteristik. Pengaturan baru sebagaimana tertuang dalam UU ASN tentunya memerlukan masa transisi. Transisi dari pola manajemen lama menuju pola baru manajemen mutlak diperlukan untuk mengurangi potensi masalah yang muncul sebagai dampak perubahan kebijakan manajemen yang dilakukan.
Salah satu isu yang mengemuka dalam UU ASN adalah munculnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari ASN. Policy paper ini bertujuan untuk merespon pertanyaan publik terkait dengan PPPK dalam bingkai ASN.

Bagi yang berminat terhadap file policy paper ini silahkan hubungi kontak kami