POLICY BRIEF


Policy Brief Arsitektur Kabinet 2014-2019

Selasa, 12 Agustus 2014 | 07:29:43 WIB - Jumlah Dilihat: 1033
 

Policy Brief
Launching Arsitektur Kabinet 2014-2019 : Meretas Jalan Pemerintahan Baru

Konstitusi mengamanatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 UUD 1945). Dalam menjalankan tugas tersebut, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan (UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara). Pada dasarnya pembentukan kabinet adalah dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Meskipun pembentukan kementerian atau kabinet merupakan prerogatif Presiden sebagaimana amanat UU Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 11, akan tetapi tetap harus mengacu pada amanat konstitusi dan menganut prinsip right size, efisiensi dan efektivitas. Dalam rangka memberikan sumbang saran bagi pemerintahan baru yang akan dibentuk, Tim Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA, LAN mencoba menawarkan satu usulan Arsitektur Kabinet 2014-2019 yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk pembentukan Kabinet 2014-2019.

Jika berminat terhadap file policy brief ini silahkan hubungi kontak kami

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 Policy Brief Arsitektur Kabinet 2014-2019 238 Public