ARTIKEL


Penerapan Standar Kompetensi Jabatan di Lembaga Administrasi Negara

Selasa, 20 Februari 2018 | 04:07:59 WIB - Jumlah Dilihat: 212
 

 Penerapan Standar Kompetensi Jabatan di Lembaga Administrasi Negara

          Dalam rangka mewujudkan pegawai yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pembangunan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara dituntut memiliki sikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Untuk mewujudkan itu salah satunya dengan adanya moratorium. Moratorium tujuan utamanya membenahi tatanan birokrasi pada saat ini, selain untuk menjadikan pegawai lebih profesional tetapi juga untuk menghemat anggaran.

          Moratorium bukan berarti tidak melakukan penerimaan pegawai sama sekali. Kebutuhan akan pegawai akan selalu ada namun dalam perekrutannya tidak akan bebas seperti biasa. Perekrutan akan lebih ketat dan hanya merekrut pegawai yang memiliki kualitas serta kemampuan yang memadai.

       UU ASN No 5 tahun 2014  mengamanatkan pengembangan karier PNS berdasarkan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme PNS. Kompetensi ini meliputi:

  1. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan;
  2. Kompetensi teknis yang yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis;
  3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

      Dalam PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, disebutkan bahwa PNS memiliki hak dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja. Pengembangan kompetensi bagi PNS ini dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

        Untuk mendapatkan hasil analisis kesenjangan kompetensi maka dibuatlah Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). SKJ ini merupakan pedoman yang menjadi panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN yang meliputi kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural. Berikut ini merupakan alur Perencanaan Pengembangan Kompetensi PNS gambar dapat dilihat dalam lampiran:

       Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga/Daerah yang diberi tanggung jawab yaitu KemenpanRB, LAN, dan BKN, sedang  menyusun Standar Kompetensi ASN Nasional yang berlaku secara nasional. Sebelum selesai dibuat instansi pemerintah yang telah memiliki standar kompentensi ASN bisa menerapkan sampai Standar Kompetensi Nasional selesai diundangkan dan ditetapkan.

      Untuk itu sebagai salah satu instansi pembina ASN, maka Lembaga Administrasi Negara mulai menginisiasi dan menerapkan Standar Kompetensi Jabatan yang belum banyak diterapkan di instansi lain. Penerapan Standar Kompetensi Jabatan di LAN mengacu pada PermenPANRB no 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan PerLAN No 26 Tahun 2017 tentang Katalog Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

     Penerapan Standar Kompetensi Jabatan di LAN dimulai dengan pelaksanaan workshop penyusunan rencana pengembangan pegawai pada tanggal 30 Januari 2018 yang dihadiri oleh Kepala Bagian Admnistriasi dan perwakilan dari masing-masing unit. Beberapa butir kesepakatan adalah penetapan Kamus kompetensi berdasarkan jabatan yaitu untuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.

Jenjang Jabatan

Kompetensi

Sumber Acuan

Struktural

Manajerial

PerLAN No. 26 Tahun 2017

Teknis

PerLAN No. 26 Tahun 2017

Sosio Kultural

PerLAN No. 26 Tahun 2017

Fungsional

Manajerial

PermenpanRB No. 38 Tahun 2017

Teknis

Standar Kompetensi masing-masing JF (ditetapkan instansi pembina)

Sosio Kultural

PerLAN No. 26 Tahun 2017

Pelaksana

Manajerial

PermenpanRB No. 38 Tahun 2017

Teknis

PerLAN No. 26 Tahun 2017

Sosio Kultural

PerLAN No. 26 Tahun 2017

 

       LAN bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN. Ini merupakan langkah awal di internal LAN, tujuan akhirnya adalah pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi melalui Sistem Informasi Pelatihan secara Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN. Sistem informasi ini berguna untuk mengetahui profil kompetensi masing-masing pegawai ASN dan berapa anggaran yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi mereka. (ARIF RAMADHAN – P2IPK)

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 Penerapan Standar Kompetensi Jabatan di LAN 39 Public