ARTIKEL


ASN dalam era globalisasidan Dinamika Perubahan

Selasa, 13 Februari 2018 | 04:52:43 WIB - Jumlah Dilihat: 17
 

Keberhasilan pemerintah dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan secara terus menerus sesuai tuntutan tidak terlepas dari peranan pegawai negeri. Pegawai negeri di Indonesia yang saat ini akrab disebut dengan  Aparatur Spil Negara (ASN) merupakan sumberdaya potensial yang harus dipersiapkan dan dikembangkan. Pengembangan ASN ini sendiri sangat penting dilakukan karena paradigma pegawai merupakan sebuah beban yang harus dikelola seharusnya dirubah. ASN sebagai aset sebuah instansi dapat membawa perubahan yang besar dalam menghadapi glonalisasi.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan interaksi dan kerjasama serta memiliki keinginan individual, keinginan kelompok atau keinginan dalam kelompok-kelompok dalam wujud yang lebih besar (organisasi). Kedinamisan ASN sebagai makhluk sosial yang dapat terus menerus berkembang potensinya dapat menggerakkan organisasi menjadi ‘hidup” dan  dinamis sesuai karakter ASN. Pada akhirnya eksistensi dan kinerja dari instansi dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya. Interaksi budaya global dengan budaya regional, nasional, organisasi dan fungsi-fungsi organisasi termasuk sikap dan perilaku individu di dalamnya dapat menuntut organisasi untuk merespon lebih cepat karena akan mempengaruhi aktivitas manusia dalam organisasi dalam hal ini ASN itu sendiri. Perubahan merupakan fenomena yang tidak mungkin dihindari, akan tetapi ASN  harus dapat memanfaatkan perubahan tersebut bagi kepentingan organisasi dan anggotanya. Segala tuntutan perubahan di era globalisasi dan adanya dinamika perubahan perlu disikapi dan diadaptasi agar organisasi tidak mengalami 'status quo' dan pada akhirnya berakhir.

Menurut Gary Dessler, 1997 seperti yang dikutip oleh Hariono (Dr. Syamsu Hariono, SE,MM.), Dinamika perubahan dalam sumberdaya manusia cenderung mencakup keragaman angkatan kerja, teknologi, globalisasi dan perubahan dunia jabatan dan kerja. Keragaman angkatan kerja akan terus berubah secara dramatis akan lebih beragam seperti angkatan kerja wanita, kelompok minoritas, para pekerja manula memasuki dunia kerja. Perubahan teknologi akan terus menggeser pekerjaan dari suatu tempat ke tempat lain dan berperan besar dalam meningkatkan produktivitas, berkurangnya tenaga kerja buruh kasar ke tenaga kerja ahli,  lingkungan yang semakin kompetitif serta menyusutnya peranan hirarki. Globalisasi adalah kecenderungan perusahaan/ organisasi untuk memperluas penjualan atau manufakturing mereka ke pasar baru di luar negeri.  Akibat proses globalisasi menimbulkan tren dalam dunia kerja dalam aspek teknologi yang akhirnya melahirkan dunia jabatan dan kerja. Kita bisa melihat perangkat dan peralatan kantor bermunculan seperti mesin fax, fotokopi, mesin cetak, komputer personal (PC), internet, chatting, facebook, laptop, hand phone, blackberry yang semakin kuat mempengaruhi perubahan SDM dalam organisasi. Ketiga hal ini bisa dikatakan memiliki peranan penting terhadap dinamika perubahan dalam organisasi. Instansi pemerintah yang merupakan organisasi yang menaungi ASN sebagai anggotanya tidak luput dari dinamika perubahan yang terjadi.

Seperti yang dikutip oleh Hariono, Globalisasi menurut Thomas I.Friedman dalam Hendra Halwani (2005) mempunyai tiga dimensi : Pertama, dimensi idea atau ideology, yaitu kapitalisme, termasuk seperangkat nilai lain yang menyertainya yaitu falsafah individualisme, demokrasi dan HAM. Kedua, dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas dengan seperangkat tata nilai lain yang harus membuka kesepakatan terbukanya arus barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi, yaitu akan terbuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas (bordless country).

Untuk itu dalam rangka menghadapi globalisasi tersebut perlu perencanaan Sumber daya manusia yang dimulai dengan perencanaan sumber daya manusia yang tepat. Menurut Mangkunegara (2001) dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia perlu memikirkan enam fungsi operasionalnya yaitu 1) Pengadaan tenaga kerja; 2) Pengembangan tenaga kerja; 3) Pemberian balas jasa; 4) Integrasi; 5) Pemeliharaan tenaga kerja; 6) Pemisahaan tenaga kerja.

Dalam pengadaan tenaga kerja organisasi perlu mempertimbangkan perencanaan sumber daya manusia yang tepat untuk mengisi tempat strategis yang akan menjalankan fungsi organisasi. Untuk itu perlu dilakukan analisis jabatan agar pos – pos kerja dapat diisi oleh pegawai yang berkompeten. Setelah itu barulah diadakan penarikan pegawai yang tepat baik berasal dari lingkungan organisasi maupun melakukan perekrutan pegawai baru. Berikutnya penempatan kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam rangka pengenalan fungsi organisasi maka SDM yang baru bergabung tersebut perlu melakukan pengenalan yang tepat dalam rangka orientasi terhadap tugasnya yang baru. Pengembangan SDM dalam hal ini pegawai /ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik secara akademis maupun non akademis. Pengembangan pegawai ini juga perlu mempertimbangkan prestasi kerja dan kebutuhan dinamika perubahan organisasi. Organisasi perlu mempertimbangkan pemberian balas jasa yang tepat bagi pegawainya yang dinilai berprestasi baik balas jasa langsung terdiri dari: gaji atau upah dan insentif maupun balas jasa tidak langsung: keuntungan dan pelayanan atau kesejahteraan. Integrasi pengembangan pegawai juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai, peningkatan motivasi kerja pegawai, kepuasan kerja, disiplin kerja dan prestasi kerja. Untuk memelihara konsistensi dan peningkatan kerja SDM perlu dilakukan pemeliharaan yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan terus menjalin komunikasi kerja, penjaminan keselamatan dan kesehatan kerja, pengendalian kerja dan konseling kerja. Organisasi juga perlu memikirkan pemisahan tenaga kerja seperti dengan melakukan mutasi pegawai ataupun pemberhentian.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tengah mendorong pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendukung terwujudnya Smart  ASN 2019-2024. Ini berarti pegawai maupun calon pegawai ASN harus memiliki kompetensi baik, dan memiliki daya saing. Dengan kata lain seluruh ASN saat ini dituntut untuk memiliki kompetensi baik, dan memiliki daya saing yang tinggi. ASN yang benar benar dicari oleh pemerintah adalah mereka yang bertalenta dan bisa mengerjakan segala macam (multitasking). Memang yang direkrut adalah yang ahli di satu bidang tetapi mereka harus tetap dapat mengerjakan aspek lainnya. Hal ini diperlukan dalam menghadapi globalisasi yang cendrung dinamis perubahan dan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Dorongan peningkatan kompetensi ini didasarkan pada tantangan yang dihadapi saat ini di bidang globalisasi, kompetisi antar negara, kemajuan teknologi informasi dan digital, serta kolaborasi yang bersifat masif. ASN harus selalu siap menghadapi tantangan ini untuk menjaga daya saing Indonesia di dunia. Menurut Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan RB, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng (2016), seperti yang dikutip oleh Maulana dalam acara Sosialisasi Implementasi UU ASN Manajemen PNS dan PPPK untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Jumat (2/12) siang, jumlah Pegawai Negeri Sipil per Juni 2016 sebanyak 4 juta orang. Komposisi sebaran PNS terbanyak berada di kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Guru (37,45%) dan Jabatan Fungsional Umum bidang Administrasi (37,26%). Ini berarti dalam sebuah lembaga pemerintah, 67% diantaranya merupakan staf administrasi. Perlu peningkatan sumberdaya aparatur untuk menaikkan kualifikasi sumber daya manusia tersebut. Pemerintah melalui KemenPANRB telah melakukan reformasi terkait proses rekrutmen terbuka bagi pejabat Eselon I dan II, reformasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil secara sistematis dan berbasis IT, serta penguatan struktur Jabatan Fungsional yang diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya akan dikembangkan pula jabatan fungsional supaya dalam mengerjakan sesuatu dengan fokus dan profesional. (WAY)

SUMBER: Berbagai Sumber