BUNGA RAMPAI


Bunga Rampai Administrasi Publik: TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DALAM PELAYANAN PUBLIK

Senin, 18 Desember 2017 | 10:33:06 WIB - Jumlah Dilihat: 195
 

Transformasi  pembangunan dalam pelayanan publik sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Persoalan dasar seperti permasalahan keadilan, permasalahan kesinambungan sumber daya dan permasalahan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan menjadi isu menarik dalam pembangunan. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang mendukung pembangunan masyarakat, pemerintah telah banyak mendorong melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi  daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  yang  telah memberikan dasar  yang kuat  bagi  penyelenggara  maupun  masyarakat  penerima  pelayanan publik  dengan  menetapkan  hak dan  kewajiban  masing-masing.  Selanjutnya  upaya-upaya  pengembangan inovasi  pelayanan publik  juga telah  dilakukan  oleh berbagai  Kementerian/Lembaga  melalui  berbagai  progam dan kebijakan  sektoral  masing-masing.

 Sehubungan dengan hal tersebut, Mahasiswa Magister Sumber Daya Aparatur Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara LAN Jakarta bersama peneliti Lembaga Administrasi Negara menerbitkan sebuah Bunga Rampai Administrasi Publik: Transformasi Pembangunan dalam Pelayanan  Publik, memandang perlu untuk membahas berbagai perubahan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Pertama, Muhammad Fajar dan Hery Hermansyah, mahasiswa program magister sumber daya aparatur STIALAN Jakarta,  menyampaikan Pembangunan kesehatan  yang pada hakekatnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.  Dalam hal ini dikaji terkait kemanfaatan dari program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah melalui BPJS kesehatan. Fajar dan Hermansyah menilai bahwa BPJS mempunyai keunggulan/kelebihan di banding dengan asuransi swasta, yaitu: harga yang terjangkau, bersifat wajib, bebas medical check up dan tidak ada pengecualian pada saat mendaftar, jaminan kesehatan seumur hidup, dan semua penyakit hampir semuanya ditanggung BPJS kesehatanSelain itu, BPJS juga mempunyai kelemahan, diantaranya: metode berjenjang, jangkauan hanya diwilayah Indonesia, proses administrasi yang panjang, kuota kelas 1 yang terbatas, hanya bisa dipakai di RS yang bekerjasama kecuali pada kondisi darurat           

Kedua, terkait pembangunan ekonomi, R Mochamad Tirta A.A dan Tinawati, mahasiswa program magister sumber daya aparatur STIALAN Jakarta  menyampaikan terkait pentingnya pembentukkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta sebagai upaya meningkatkan peringkat Ease Of Doing Business (EODB). Rendahnya peringkat kemudahan memulai usaha tersebut tidak lepas dari rumitnya birokrasi per?inan usaha di negeri ini. Untuk itulah dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan publik yang pro bisnis dengan cara streamlining kebijakan, menerapkan sistem data base terintegrasi untuk mengharmonisasi peraturan dan regulasi, meninjau kembali aturan yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi asing. BPTSP yang saat ini menjadi DPMPTSP secara tidak langsung mampu berkontribusi pada perbaikan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia dari sebelumnya berada di peringkat ke-109 menjadi peringkat ke-91, khususnya pada indikator Mendirikan Usaha yang naik secara siginifikan 16 peringkat.

Ketiga, Adityo Wibowo dan Didi Ariyanto, mahasiswa program magister sumber daya aparatur STIALAN Jakarta menyampaikan  tentang pembangunan terkait transportasi yakni perkeretaapian. Perkeretaapian salah satu moda transportasi yang mempunyai fungsi pengangkutan secara massal dan memiliki keunggulan dalam menunjang, mendorong, serta menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kereta cepat diperlukan untuk mendorong modernisasi transportasi massal, konektivitas antar kota, dan pembangunan kawasan, khususnya pada koridor Jakarta-Bandung. Keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung mampu mengoptimalkan besarnya potensi pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata di sepanjang koridor Jakarta-Bandung. Keberadaan kereta cepat mampu mengurangi kemacetan lalu lintas, dan mempercepat waktu tempuh, menghilangkan ongkos ekonomi. Selain itu dapat meningkatkan konektivitas antar kota, mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Keempat, Herik Wahyu Bintarto dan Fiska Devi Jiasti mahasiswa program magister sumber daya aparatur STIALAN Jakarta,  menyoroti mengenai  pentingnya pembangunanuntuk diselenggarakan oleh sayu penyelenggara. Luasnya negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dinilai akan sangat membutuhkan jenis sistem transportasi yang efisien yang mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok yang ada. Jenis sistem transportasi tersebut ialah sistem transportasi udara. Komponen penting dalam pembangunan transportasi udara adalah jalur udara, dimana jalur udara disediakan di ruang udara yang diatur dan dikelola oleh Negara dengan beroerientasi kepada keselamatan operasi penerbangan. Perum LPPNPI sebagai penyelenggara tunggal pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia sebagai wujud peran aktif Negara Indonesia dalam organisasi penerbangan dunia. Dengan pelayanan navigasi penerbangan yang baik dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara tidak langsung akan berdampak terhadap bergeliatnya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia karena transportasi udara dapat menjangkau wilayah yang telah dilayani tersebut dimana secara otomatis menciptakan pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Selanjutnya terkait dengan upaya mewujudkan  pembangunan kompetitif perekonomian, pada tulisan kelima,  Sediatmoko dan Afian Sulistio, Mahasiswa Program Magister Sumber Daya Aparatur STIALAN Jakarta, menyoroti perlunya transformasi demokrasi ekonomi dan sosial budaya. Kondisi perkembangan kelembagaan ekonomi nasional Indonesia saat ini terlihat bahwa kegiatan perekonomian sebagian besar telah dikuasai oleh investor asing. Paham investor asing yang liberal tersebut bahkan mulai mengakar dan memengaruhi sosial budaya bangsa. Budaya asli seperti gotong royong mulai luntur pada perilaku para pelaku usaha nasional. Terutama pada pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang saat ini telah berjumlah 51,3 juta pengusaha. Hal ini dapat mengganggu upaya bangsa untuk membangun ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Untuk itulah dalam mengimplementasikan transformasi demokrasi ekonomi dan sosial budaya, disusun beberapa strategi pilihan yang merupakan formulasi “triple alliances” dari “ends, ways, and means” (tujuan, metode, dan sarana). Untuk itu dilakukan penguatan Kebijakan Nasional secara konsisten dibidang ekonomi dan sosial budaya, melalui: reformasi sistem dan kelembagaan ekonomi nasional sehingga tidak menganut sistem ekonomi liberal dan kapitalis; perumusan kebijakan publik bidang ekonomi tidak dipengaruhi oleh kekuatan relasi politik, pengusaha besar asing maupun nasional tetapi berdasar atas konstitusi; penyusunan dan penentuan Indikator pengukuran normatif (Indeks) tentang demokrasi ekonomi kerakyatan yang di padukan dengan kehidupan sosial budaya; penguatan pembangunan sosial atau pembangunan elemen-elemen dasar kehidupan sosial budaya, baik struktur sosial, kultur, dan proses sosial; dan peningkatan kapasitas kualitas SDM guna pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.

Keenam, Witra Apdhi Yohanitas, mahasiswa program magister sumber daya aparatur Stialan Jakarta dan juga peneliti pusat inovasi pelayanan publik-Lembaga Administrasi Negara,  juga  menyoroti  mengenai strategi penataan kawasan perkotaan di kota Surakarta. Pembangunan kawasan dinilai dapat memperbaiki kualitas hitup masyarakat yang menempati dan beraktifitas disebuah kawasan. Kawasan kumuh, khususnya di negara-negara miskin, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk. Kota yang baik dapat memberikan kenyamanan bagi penduduk yang tinggal di dalamnya. Masyarakat juga memerlukan sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas, transportasi, prasarana dan sarana) maupun aspek non-fisik (sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan). Sinergi antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkannya. Kota Surakarta yang menjadi sorotan kali ini, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki dan membanghun kembali kawasan yang dinilai layak  bagi masyarakatnya.

Disisi lain pada tulisan ketujuh, Tika Haerunisya dan Erna Sri Haryati, mahasiswa program magister sumber daya aparatur STIALAN Jakarta membahas  mengenai kebijakan terkait kredit kepemilikan rumah subsidi penunjang program pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sudah seharusnya pemerintah berperan dalam menyediakan, memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan pemukiman bagi masyarakat. Strategi pembangunan perumahan merupakan hal yang sangat penting karena pembangunan perumahan mempunyai linkage dan multiplayer effect yang besar, sehingga merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi program unggulan dalam membantu masyarakat untuk membangun rumah tinggal. Program Sejuta Rumah melalui perkreditan dinilai ampuh karena masyarakat dapat menempati tempat tinggal yang murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat. total pembangunan rumah tinggal tahun 2015 adalah sebanyak 699.770 unit dan tahun 2016 meningkat menjadi 805.149 unit.

Kedelapan, Yulianus Arwam dan Shindyko Wibowo, mahasiswa program magister sumber daya aparatur STIALAN Jakarta menyoroti  tentang pemberlakuan bahan bakar minyak (bbm) satu harga di Indonesia yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi masyarakat secara merata. Kebijakan pemerintah untuk membuat bahan bakar minyak menjadi satu harga akan sangat membantu menekan biaya pengiriman dan harga produksi dipastikan turun bila kebijakan ini berhasil diwujudkan. Karena hal ini terkait dengan pengiriman barang-barang produksi, transportasi pekerja dan masyarakat, sampai usaha eksplorasi potensi laut. Sampai dengan bulan Oktober 2017, 26 lokasi telah ditetapkan BBM satu harga. Target total pembangunan hingga 2019 yaitu 150 lokasi yang dibangun oleh Pertamina, dan 7 lokasi dibangun oleh PT Aneka Kimia Raya (AKR). Pada tahun 2017 ini sendiri ditargetkan distribusi BBM satu harga untuk 54 lokasi. Selain itu direncanakan pembangunan pos penampungan di 5 wilayah lainnya.

Kesembilan, Rizqi Fardiansyah dan Artha Uly Gultom, mahasiswa program magister sumber daya aparatur STIALAN Jakarta menyoroti kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Pemanfaatan dana haji untuk sektor lain juga dilakukan oleh negara selain indonesia. Salah satunya adalah malaysia yang menginvestasikan dana haji pada sektor perkebunan. Aturan fiqih dan konstitusi memperbolehkan dana setoran bpih di-tasharruf-kan untuk hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur. Hal tersebut diperbolehkan selama menganut prinsip syariah dan dilaksanakan dengan hati-hati demi manfaat jamaah haji dan masyarakat luas. Transparasi pengelolaan dana haji juga menjadi faktor yang krusial. Jangan sampai dana haji disalahgunakan oleh kepentingan politik jangka pendek. Setidaknya dengan pengelolaan yang profesional, imbal hasil dana haji per tahunnya bisa lebih dari 15 persen. Penepatan dana haji dapat diperuntukan untuk keperluan pembiayaan pembangunan airport, pelabuhan, jalantol, property akomodasi jamaah haji, bahkan pembelian pesawat terbang yang semuanya terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan haji, sebaiknya penempatan dana haji sesuai dengan kebutuhan dana haji yaitu menunjang kualitas perjalanan dan fasilitas haji, investasi itu harus memenuhi prinsip syariah dan ditujukan untuk kepentingan jemaah haji serta masyarakat luas.

Kesepuluh, Trisno Jawoto dan Febbiandri Suharto, mahasiswa program magister sumber daya aparatur STIALAN Jakarta menyoroti peran dunia usaha dalam pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Anak seringkali tidak mendapatkan haknya bahkan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Banyak anak- anak khususnya di Ibukota yang tidak mampu menikmati masa kanak-kanaknya karena terbatasnya ruang publik yang ramah anak. Pemerintah pun menggulirkan kebijakan Kota Layak anak (KLA) sebagai salah satu solusi dalam memberikan perlindungan dan pengembangan potensi anak sesuai dengan aspek legalitas hak anak yag mendasarinya. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang pertama kali diresmikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah RPTRA yang berada di Kota Administrasi Jakarta Utara yakni di Kelurahan Sungai Bambu. RPTRA tersebut menjadi RPTRA pilot project yaitu RPTRA percontohan yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Utara. Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah Kota Administrasi pengembangan Kota Layak Anak dan Kelurahan Sungai Bambu pun menjadi salah satu pilot project Kelurahan ramah anak di DKI Jakarta. Anak merupakan komponen utama dalam pengimplementasian RPTRA. Ketersediaan ruang terbuka dalam memfasilitasi kegiatan yang mendukung pola tumbuh kembang anak sangat penting, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan sosial dan kepadatan tinggi seperti Provinsi DKI Jakarta sehingga dalam rangka mengupayakan terwujudnya hal tersebut di atas membutuhkan perhatian dan keterlibatan dari semua pihak, baik Pemerintah, Dunia Usaha, maupun Masyarakat.

Kesebelas, Harditya Bayu Kusuma, Peneliti Pusat Inovasi Pelatanan Publik - Lembaga Administrasi Negara menyoroti keberlangsungan inovasi pelayanan publik. Dalam rangka pembangunan, diperlukan suatu langkah strategi dalam menjamin keberlanjutan inovasi pelayanan publik yang berjalan di daerah. Beberapa strategi tersebut antara lain : landasan hukum yang jelas dan tegas, internalisasi ke lingkungan Aparatur Sipil Negara, sosialiasi dan kemanfaatan bagi masyarakat, pengembangan inovasi dalam kontekstual kebutuhan, dan replikasi inovasi. Semua hal tersebut jika dapat dilaksanakan dan berjalan berkesinambungan maka akan menjamin keberlanjutan inovasi di daerah.

Keduabelas, Octa Soehartono, Peneliti Pusat Inovasi Pelatanan Publik - Lembaga Administrasi Negara menyoroti permasalahan malnutrisi di Jawa Barat. Tentusaja ini terkait dengan pembangunan dibidang kesehatan. Dibutuhkan empat strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu membuat kebijakan pangan dan gizi komprehensif, Implementasi program Scaling Up Nutrition, Implementasi program CSR, Memulai program Nutrition Positive Deviance.

Jakarta,   November 2017

Ketua Prodi Magister Terapan APN,

Dr Asropi, MSi

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 Bunga Rampai Administrasi Publik: TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DALAM PELAYANAN PUBLIK 341 Public