ARTIKEL


STRATEGI OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN MELALUI SAUNG TERAMPIL DAERAH TERTINGGAL (STDT)

Selasa, 1 Agustus 2017 | 10:53:54 WIB - Jumlah Dilihat: 32
 

STRATEGI OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN MELALUI SAUNG TERAMPIL DAERAH TERTINGGAL (STDT)

Strategi Optimalisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Pendidikan dan Ketrampilan Melalui Saung Terampil Daerah Tertinggal (STDT) merupakan proyek perubahan hasil pengembangan Drs. Priyono, M.Sc.- Direktur Pengembangan SDM, Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal. STDT hasil adopsi Production Training Center (PTC)  menjadi model fasilitasi peningkatan keterampilan  Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. dengan sasaran percepatan peningkatan ekonomi/ daya beli, standar hidup layak masyarakat DT. Manfaat strategis untuk mewujudkan kemandirian (wira usaha) dan tenaga kerja siap diserap industri lokal.

Melalui proyek STDT, teridentifikasi  potensi sinergi dengan program K/L dan stakeholders terkait untuk mengakselerasi peningkatan IPM dan pengentasan DT.

Hasil Validasi yang dilakukan oleh tim Lembaga Administrasi Negara tanggal 5 Juli 2017 menunjukkan bahwa proyek perubahan  memiliki nilai KEBAHARUAN, dilihat dari 1) Proyek Perubahan STDT ini adalah Adopsi dari Production Training Center (PTC)  Kementerian Tenaga Kerja yang dikembangkan lebih lanjut tidak hanya untuk penyiapan tenaga terampil, namun dilengkapi dengan dibangunnya Saung sebagai warehouse, dan office dari BUMDes. Melalui PP STDT ini diharapkan menjadi model untuk memfasilitasi peningkatan keterampilan di 80 Daerah TErtinggal di Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai yaitu percepatan peningkatan ekonomi/ daya beli, standar hidup layak masyarakat DT dapat terakselerasi dengan model pengembangan disesuaikan dengan keunggulan daerah masing-masing (customisasi), 2) Inovasi ini dikembangkan dengan terlebih dahulu melakukan analisis, dan pemilihan model, penetapan model yang sesuai dengan mempertimbangan SDA yang tersedia di Kemendes PDT. Dalam pemilihan dan penetapan kabupaten daerah tertinggal juga melalui mekanisme sosialisasi ke 80 kabupaten daerah tertinggal, pengusulan proposal dari seluruh kabupaten daerah tertinggal, pemilihan jenis usaha, pemberian pelatihan/training dan pembangunan Saunng, pengadaan sarana dan rasarana produksi, pendampingan selama produksi, dan evaluasi setelah saung berjalan. , 3) Manfaat strategis untuk mewujudkan kemandirian (wira usaha) dan tenaga kerja siap diserap industri local dapat dicapai dilihat dari hasil implementasi di 10 kabupaten (11 Saung yang telah dibangun dari implementasi PP tahun 2016). (Testimoni dan Video dapat dilihat pada lampiran laporan validasi), 4) Melalui PP STDT ini berpotensi dicapai sinergi dengan program K/L dan stakeholders terkait untuk mengakselerasi peningkatan IPM dan pengentasan DT (Kementerian PP dan PA, BKKBN, Kominfo program jaringan internet masuk daerah tertinggal), Kemenaker, dll), 5) Nilai tambah yang dihasilkan daengan PP adalah dengan dibangunnya Saung sebagai public zone, memungkinkan menjadi tempat belajar dari kelompok/pribadi yang berminat mengembangkan keterampilan berwirausaha dan bergabung dalam anggota BUMDes. Disamping itu percepatan program Kominfo dalam membuka daerah tertinggal dengan jaringan internet, serta sinergitas inter dan antar K/Lterkait dengan program ini tercipta.

Dari sudut pandang KEMANFAATAN, berdasarkan Data dan testimony bahwa PP sangat bermanfaat dan dapat dirasakan, serta diperlukan oleh masyarakat di kabupaten daerah tertinggal (beberapa dokumentasi menunjukkan bahwa komitmen/testimony  dari Bupati dan warga masyarakat penerima manfaat). Dengan demikian bahwa PP diharapkan dapat:  mengakselerasi penyediaan SDM terampil dan berdaya saing dalam pengelolaan produksi komoditas unggulan di daerah tertinggal, 2) meningkatan ekonomi dan kesejahteraan untuk kemandirian dan kesiapan Tenaga Kerja yang diserap industry terlaksana dengan sangat memuaskan.

Beberapa SOLUSI yang dihasilkan dari proyek perubahan ini:

  1. Dampak positif yang dihasilkan dari inovasi ini adalah 54 daerah tertnggal lainnya yang belum mendapatkan fasilitasi sarpras produksi dan dibangun saungnya, mencontoh model ini untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Diluar PDT daerah lain yang tertarik dengan program ini dapat mengadopsi dan mereplikasi inovasi ini.
  2. Masalah apa yang dapat dipecahkan dengan inovasi ini adalah terakselerasinya pembangunan di daerah tertinggal, dan percepatan penyediaan tenaga terampil. Melalui workshop mempercepat penyediaan tenaga pendamping program/tim fasilitasi guna menjamin keberlangsungan PP ini. Tersedianya tenaga terampil akan mempercepat pengentasan daerah tertinggal.
  3. Terbangunnya saung yang dilengkapi sarana dan prasarana produksi dan kantor terwujud sinergitas antar K/L serta stakeholder lainnya.

SUSTAINABILITY proyek ini dijamin dengan telah diimplementasi  sesuai dengan rencana, hanya 1 (satu) saung yang tidak terimplementasi terkendala proses administrasi keuangan (didukung dengan anggaran tahun 2016 yang berakhir Desember 2016), namun jumlah kabupaten daerah tertinggal tercapai 10 kabupaten.dan dilakukan monev dan advokasi terus menerus, baik oleh Tim pusat maupun tim pendamping. Dengan sinergitas tim pokja internal dan eksternal serta tersedianya tim Pendamping, maka PP terjamin keberlangsungan Inovasi ini.

Faktor yang mendorong keberhasilan implementasi inovasi adlah komitmen dari semua stakeholder baik internal maupun ekternal Kemendes PDT dan Transmigrasi serta terciptanya sinergitas K/L terkait ditunjukkan dengan telah ditandatanganinya MoU dan Perjanjian Kerjasama.

Untuk menjamin sustainability pada tahun 2017, Tim Pelaksana PP menyusun naskah akademik yang akan dijadikan dasar penetapan Keputusan bersama tingkat Menteri. Ditandatanganinya MoU dan perjanjian kerjasama inter dan antar K/L terkait serta Stakeholders terkait dengan program pembangunan daearah tertinggal.

REPLICABILITY dari PP ini ditinjau dari dengan mudahnya proyek PP ini  direplikasi di daerah lain, dengan tingkat keberhasilan replikasi inovasi ini 100%, karena inovasi ini memungkinkan dicustomisasi disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah tertinggal.

Diperlukan Keputusan Bersama Tingkat Menteri agar percepatan program pembangunan daerah tertinggal. Dengan SKB Menteri maka pembangunan daerah tertinggal  dapat dipercepat dengan efisiensi dan efektifitas tinggi serta hasil guna dan daya guna maksimal. Terbangunnya sinergi inter dan antar K/L terkait akan mendorong percepatan pembangunan pendidikan dan keterampilan masyarakat didaerah tertinggal.

KOMPATIBILITY, Tingkat penerimaan pegawai terhadap inovasi yang dihasilkan sangat tinggi, penerimaan PP untuk penerima manfaat sangat tinggi. (Handayani-P2IPK)