BUNGA RAMPAI


BUNGA RAMPAI ADMINISTRASI PUBLIK : TRANSFORMASI PELAYANAN SEKTOR PUBLIK

Jumat, 28 Juli 2017 | 11:37:02 WIB - Jumlah Dilihat: 235
 

Transformasi  Pelayanan Sektor Publik menjadi penting mengingat program reformasi  birokrasi  yang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) dasa warsa hingga saat ini  belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.  Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat  yang pada akhirnya diharapkan  dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi  daerah  yang secara  filosofis  adalah dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan publik   kepada masyarakat. Selanjutnya  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  yang  telah memberikan dasar  yang kuat  bagi  penyelenggara  maupun  masyarakat  penerima  pelayanan publik  dengan  menetapkan  hak dan  kewajiban  masing-masing.  Selanjutnya  upaya-upaya  pengembangan inovasi  pelayanan publik  juga telah  dilakukan  oleh berbagai  Kementerian/Lembaga  melalui  berbagai  progam dan kebijakan  sektoral  masing-masing. Namun demikian, implementasi  berbagai  kebijakan dan  program  tersebut  juga belum dapat memacu  peningkatan kualitas pelayanan publik  sesuai  tuntutan  dan kebutuhan  masyarakat   kekinian. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti Lembaga Administrasi Negara menerbitkan sebuah Bunga Rampai Administrasi Publik: Transformasi Pelayanan Publik, guna  menjawab berbagai permasalahan dan mencari solusi terhadap masing-masing permasalahan tersebut.

Pertama, Marsono, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik,  menyampaikan  hasil evaluasi  implementasi  kebijakan pelayanan publik yang belum  efektif, disebabkan antara lain:  (1) lemahnya koordinasi antar stakeholder  pemangku kepentingan baik  di pusat maupun daerah dalam implementasi kebijakan pelayanan publik; (2) masih tingginya ego sektoral (silo mentality) para pemangku kebijakan pelayanan publik; (3) minimnya  sosialisasi  kebijakan dan upaya pengembangan kapasitas penyelenggara pelayanan publik; (4) belum optimalnya pengawasan terhadap  implementasi kebijakan  pelayanan publik; serta (5) belum diterapkan reward  dan punishment  secara  tegas   dalam  pelaksanaan pelayanan publik. Oleh sebab itu ditawarkan rekomendasi strategis sebagai berikut:  (a) implementasi kebijakan pelayanan publik harus didukung sepenuhnya oleh seluruh stakeholder  (instansi) pembina dengan mendorong sinergitas dan kolaborasi  pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penguatan pelaksanaan kebijakan di tataran lapangan; (b)  penguatan  pemahaman  terhadap kebijakan pelayanan publik  melalui  sosialisasi dan pengembangan kapasitas  penyelenggara pelayanan publik;  (c) penguatan peran pengawasan  baik oleh unit  internal pemerintah maupun ombudsman; (d) penerapan reward dan punishment  secara  tegas dan tepat.

            Kedua, perlunya  percepatan  peningkatan kualitas pelayanan  publik di desa juga perlu didorong  dengan penggunaan  teknologi informasi  secara massif. Witra Apdhi Yohanitas, Peneliti Muda pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik  menyampaikan konsep dan model inovasi Pelaksanaan Program Desa Online Sebagai Sarana Percepatan Pembangunan Desa. Inovasi desa online adalah merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk mengakselerasi  pencapaian program unggulan pemerintah yaitu Program Desa Membangun. Program ini menggunakan teknologi informasi dimana akan dapat menyediakan informasi tentang desa ada di dalamnya sehingga potensi desa, produk unggulan desa, dan progres pembangunan desa bisa dipromosikan dan diakses dengan mudah. Disamping itu,  penggunaan  teknologi informasi  juga  berdampak pada kualitas  pelayanan publik  kepada  masyarakat  desa.

 

Ketiga, Abdul Muis, Peneliti Utama pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan menyampaikan  perlunya peningkatan  pelayanan  terkait dengan  keamanan dan ketertiban  lingkugan  masyarakat. Melalui  pengembangan  model inovasi Budaya Ronda Sebagai Sistem Yang Terpadu Keamanan dan Pelayanan  di Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat  meningkatkan  pelayanan publik  berupa keamanan, ketenteraman  dan  ketertiban lingkungan  masyarakat.  Dengan demikian dapat  ngurangi  terjadinya tindak kriminalitas, curanmor, pembegalan dan penganiayaan dengan pemberatan yang berujung pada tindakan main hakim sendiri sehingga dapat menyulut konflik horizontal. Inovasi Bunda Si Terkaya (Budaya Ronda sebagai Sistem Terpadu Keamanan dan Pelayanan) adalah program unggulan yang bersifat unik, inovatif dan kreatif yang dirancang untuk mengatasi permasalahan keamanan wilayah yang didesain dan dipadukan dengan keterpaduan Program/Kegiatan, pembiayaan, sumber daya pelaksana dari SKPD, sebagai wujud nyata untuk mengatasi, melayani dan memberi solusi semaksimal mungkin terhadap pelayanan publik bagi masyarakat sehingga permasalahan yang ada sebelum adanya inovasi pelayanan publik ini dan sasaran penerima manfaat dapat teratasi semaksimal mungkin.

Keempat, Frenky Kristian Saragi,  Peneliti Pertama Lembaga Administrasi Negara,  menyoroti mengenai  pentingnya  penguatan  pelayanan di  sektor kemaritiman melalui system Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) sebagai Best Practice Inovasi Pelayanan Publik bidang Kepelabuhanan, yang dilaksanakan  oleh Pelindo II Cabang Banten. Dimana Sebagai pilot project nasional, PPSA Pelabuhan Ciwandan menjadi polopor upaya percepatan administrasi kepelabuhanan yang menerima apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pihak pengguna jasa kepelabuhanan dan juga dari pemerintah daerah Provinsi Banten. Dengan memangkas waktu pengurusan dokumen dan perizinan dari tiga hari menjadi tiga jam, PPSA mengurangi beban pengguna jasa pelabuhan karena tidak perlu lagi ke sejumlah kantor perizinan yang terletak di Merak, Cilegon dan bahkan harus ke Jakarta. Selain itu, waktu yang singkat dalam mengurus perizinan memungkinkan waktu bongkar muat yang semakin singkat, sehingga memungkinkan lebih banyak kapal yang bisa sandar dan membongkar atau memuat kargo di dermaga-dermaga Pelabuhan Ciwandan.

Selanjutnya terkait dengan upaya mewujudkan  pelayanan publik inklusif, Kelima,  Marsono, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik, yang menyoroti perlunya Penguatan  Pelayanan  Publik  Inklusif dalam rangka Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Berkebutuhan  Khusus (Disabel).  Temuan  secara umum menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik  bagi semua warga  termasuk  kelompok  masyarakat  difabel  di  beberapa kota  menunjukkan  kondisi  yang  memprihatinkan. Aksesibilitas pada Bangunan Gedung, jalan raya, sarana transportasi umum dan lingkungan  perkotaan  lainnya belum berpihak  kepada kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Untuk mendorong  peningkatan pelayanan  yang aksesibel  bagi  semua warga, maka direkomendasikan  bahwa dalam penyusunan program dan kegiatan pelayanan publik :  (a) harus ada partisipasi dari seluruh golongan masyarakat  dalam penyusunan    program dan kegiatan; (b) program dan kegiatan harus dapat diakses oleh semua orang; (c) program dan kegiatan harus disusun dengan mengakomodasi  berbagai kebutuhan masyarakat; (d) program dan kegiatan harus didesain sesuai dengan peran dari masing-masing golongan masyarakat.

Keenam, Toni Murdianto, Peneliti Pertama pada Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah,  juga  menyoroti  mengenai  upaya pengembangan pelayanan inklusif khsusnya terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana  di lingkungan terminal yang menyediakan  ruang khusus  menyusui. Bahasan  Inovasi Penyediaan Ruang Laktasi Bagi Ibu Menyusui Kasus Pojok Laktasi Terminal Tirtonadi. Pojok Laktasi di Terminal Tirtonadi merupakan salah satu bentuk kepedulian fasilitas publik terhadap kebutuhan perempuan sekaligus menjalankan amanat pemerintah. Maka dari itu, peran pemerintah sangat krusial dalam mendorong pendirian pojok laktasi di fasilitas publik baik melalui regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia yang kompeten. Di samping itu, perlu dibangun kesadaran masyarakat untuk memberikan ruang dan fasilitas yang nyaman bagi ibu menyusui di ruang publik.

Lebih lanjut  juga diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik khusus pada layanan administratif. Salah satu jenis layanan administratif adalah Karta Identitas Anak (KIA) dan Akte Kelahiran. Ketujuh, Abdul Muis, Peneliti Utama pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan membahas  mengenai  model  inovasi  pelayanan  "Keluar Bersama :  Daftar 1 Keluar 5” (Model Jawaban Problematika Pelayanan Dokumen Anak Di Danurejan Kota Yogyakarta). Inovasi Kecamatan Danurejan “Keluar BersamaDimanifestasikan Dengan   Membentuk  Sebuah   Sistem  Pelayanan   Dokumen  Anak   Secara   Terintegrasi  Dan Merancang  Bangun  Sistem  Informasi  Edukasi  Ibu  Hamil  Pada  Media  Elektronik  Handphone Dengan Sistem Sms Gateway.  Adapun tujuan Inovasi  Keluar Bersama Ini  Adalah : (a) Menyelenggarakan Pelayanan Publik Secara Terintegrasi Terkait Dokumen Anak; (b) Mewujudkan Akselerasi Dan Kemudahan Proses Kepemilikan Dokumen Anak; (c)  Mewujudkan Akselerasi Up Date Data Kependudukan; dan  (d) Mewujudkan Tertib Dokumen Anak.

Kedelapan, Yulfikar DA, Pengelola Data dan Kajian  pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, yang menyoroti  pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik  dalam rangka mendorong  terwujudnya  penyelenggaraan  tata pemerintahan daerah yang baik (good local  governance). Disebutkan  bahwa dalam  mereformasi  pelayanan  publik  di daerah  tidak  cukup  dengan  political  will  yang setengah hati, melainkan harus dengan cara sepenuh hati, secara sungguh-sungguh dalam melayani warga negaranya menuju good local governance dengan penerapan reformasi dan e-government,  sebagaimana telah digagas dan diterpaknan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kesembilan, Ida Ayu Fara Febrina, Mahasiswi Magang (Universitas Gajah Mada) pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik, lebih menyoroti pada sistem persawahan tradisional yang berbasis pada kearifan lokal kemudian dijadikan atraksi utama pada Subak Jatiluwih mulai dari kegiatan di sawah sampai dengan kegiatan ritual-ritual yang dijalankan. Sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan agrowisata yang dikembangkan di Jatiluwih berbasis pada modal sosial. Konsep ini kerap dikaitkan dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, semangat kebersamaan yang muncul dari nilai, institusi dan mekanisme adat dapat memunculkan semangat untuk bekerja secara kolektif dalam mencapai suatu tujuan Bersama.

Jakarta,   April 2017

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik,

Erfi Muthmainah

 

Berkas Unduhan

No Judul Total Akses Unduh
1 Bunga Rampai Administrasi Publik: TRANSFORMASI PELAYANAN SEKTOR PUBLIK 81 Public