LAB KOTA AMBON


Pelayanan Publik di Ambon Jangan Berbelit Belit

Rabu, 26 Juli 2017 | 12:33:59 WIB - Jumlah Dilihat: 122
 

Ambon - Pelayanan publik pada pemerin­tahan daerah harus memudahkan mas­yarakat bukan berbelit-belit dengan aturan. Terlalu banyak pro­se­dur dalam pe­ngurusan admini­strasi itu akan mem­perlambat proses pelayanan publik, padahal aturan menginginkan pemerin­tah bisa cepat memberikan pelayanan.

“Kita butuh inovasi dari pemerin­tah daerah dan kalau bisa ditun­taskan 1 hari kenapa tidak,” ujar Ke­pala Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Ad­mi­nistrasi Negara (LAN) Erfi Muth­mainah kapada wartawan di sela-sela bimbingan teknis (Bimtek) Laborato­rium Ino­vasi Pela­yanan Publik di Pasific Hotel-Belakang Soya Ambon, Rabu (26/4).

Dikatakan, sebuah pelayanan publik harus menyentuh kebutuhan dan keinginan masyarakat secara umum. “Keinginan masyarakat itu harus lebih mudah dalam penguru­san apapun di pemerintahan,” ujar Muthmainah.

Ia mencontohkan, di daerah lain, pengurusan IMB di PUPR, SIUP-SITU pada BP2T dan akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) pada Dis­dukcapil bisa dilakukan 1 hari.

“Kita lihat di Ambon ini ada SKPD yang sudah cukup bagus, sedang­kan SKPD yang lain hanya jalan di tempat,” kata Muthmainah.

Pelayanan publik itu sendiri tam­bahnya, bukan hanya pada BP2T, atau badan perpajakan dan retibusi daerah te­tapi semua SKPD. “Ini yang se­men­tara kita dorong sehingga se­mua seko­tor pelayanan publik berjalan secara ber­sama-sama sesuai SOP,” pintanya.

Muthmainah kembali mencon­tohkan, di daerah lain ketika ada bayi lahir pada hari itu juga sudah bisa mendapatkan akta kelahiran maupun perubahan KK.

“Saya pikir pemerintah daerah perlu adanya inovasi guna mem­berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan LAN siap membantu,” terang Muthmainah.

Kota Ambon menurutnya, harus dapat meniru apa yang sudah dila­ku­kan di daerah lain yang pelayanan publiknya sudah lebih baik diban­dingkan dengan yang ada sekarang.

“Kita akan coba bersama-sama, dan kalau ada kendala LAN siap membantu menyesaikan agar diketa­hui kenda­lanya dimana dan ba­gaimana proses penyelesaikan,” tegas Muthmainah.

Selain itu SKPD juga tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, karena pelayanan publik berhubungan satu SKPD dengan SKPD yang lain.

Di tempat yang sama Asisten III Sekkot Ambon, Romeo Soplanit me­ngakui pelayanan publik di sejumlah dinas sudah berjalan dengan baik.

“Kita punya 150 jenis layanan publik di sejumlah SKPD dan sudah berjalan walaupun belum semuannya berjalan dengan baik,” pungkas Soplanit. (S-39)