Detail Inovasi


PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU

Waktu Dibuat: Rabu, 24 Desember 2014 | 03:26:58 WIB - Dilihat: 1958, Diunduh: 504 Unduh
 

Produk Inovasi : Percepatan Penyelesaian Perijinan

Jenis Inovasi: Proses

Kelompok Inovator : Provinsi / Kabupaten / Kota

Nama Instansi : KOTA SURAKARTA

Unit Instansi : Badan Penanam Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)

Penggagas : Imam Sutopo (Walikota Surakarta tahun 1998) dan direvisi kembali oleh Joko Widodo (walikota Surakarta 2005)

Kontak Person : Badan Penanam Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Telp. (0271) 653693, 642020 Psw. 324, 325 Fax. (0271) 644308

Sumber : Hasil Observasi langsung ke kota Surakarta

Teknik Validasi : Observasi

Tahun Inisiasi : 1998

Tahun Implementasi : 2005


Deskripsi

Pelayanan perijinan satu pintu merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk memperbaiki sistem pelayanan perizinan di Surakarta dengan mengubah sistem pelayanan perizinan yang awalnya berbentuk satu atap menjadi satu pintu (One Stop Service-OSS) dan memberikan pelimpahan wewenang secara bertahap kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) (sekarang menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2005 mengenai pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada Koordinator UPT, kemudian Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota no. 13 tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagain Kewenangan Walikota Kepada Koordinator UPT untuk menambah jumlah perizinan yang bisa diterbitkan oleh UPT. Selanjutnya meningkatkan bentuk lembaga dan wewenang UPT menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang didasari oleh Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta menggabungkan KPPT dengan Kantor Penanaman Modal (KPM) menjadi BPMPT yang didasari oleh Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Tujuannya adalah untuk memberikan proses perijinan yang cepat, praktis dan efisien demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan perekonomian kota Surakarta yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa yang membutuhkan banyak investasi dari para pelaku usaha. Kondisi pelayanan publik saat itu terutama sistem pelayanan perizinan masih dianggap tidak efisien, berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, serta tidak adanya transparansi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemahon izin. Upaya perubahan ini menghasilkan sistem proses pelayanan perijinan yang lebih mudah, praktis dan dengan kepastian waktu dan biaya yang lebih transparan yang diiringi dengan peningkatan jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang mengurus ijin. Perubahan ini juga berdampak positif terhadap pendapatan daerah Surakarta.

 

Detil Inovasi

 
 
  • Adanya tuntutan pelayanan proses perijinan yang cepat, mudah, efisien, dan transparan;
  • Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan penanaman modal;
  • Adanya komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pelayanan perijinan dan penanaman modal.
 
  • Paradigma lama masyarakat untuk melakukan pembayaran kepada petugas biar cepat;
  • Mental pegawai yang masih mempunyai pemikiran mencari uang tambahan dari pelayanan yang diberikan;
  • SKPD teknis merasa tidak rela ijin diserahkan ke BPMPT.
 

Penguatan kelembagaan :

- Tahun 1998 dengan nama UPT sesuai dengan SK Walikota tahun 1998 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu
- Tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2005 tentang pelimpahan sebagaian kewenangan oleh Walikota kepada UPT
- Tahun 2007 dikeluarkan Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2005 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada UPT untuk menambah jumlah perizinan yang bisa diterbitkan
- Tahun 2008 (Perda No.6 Th 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta), meningkatkan bentuk lembaga dan wewenang UPT menjadi Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu (KPPT),
- Tahun 2011 (Perda No 14 Th 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Th 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota), menggabungkan KPPTdengan Kantor Penanaman Modal (PKM) menjadi BPMPT


Implementasi yang efektif dari kantor BPMPT :
- 1 Januari 2009 urusan perijinan ditingkatkan dari 9 urusan menjadi 20 urusan kemudian ditingkatkan lagi menjadi 48 urusan perijinan.
- 1 Januari 2012 BPMPT mulai berjalan, urusan perijinan yang ditangani menjadi 56 perijinan dan 2 non perijinan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Sehari ada lebih dari 200 pemohon kartu PKMS dan BPKAS, sehingga akhirnya dikelola oleh sekolahan kemudian diserahkan ke Dinas dan akhirnya disetor ke BPMPT

 
  • Pengurusan perizinan dari waktu berbulan-bulan menjadi 4-6 hari;
  • Praktis dalam proses pelayanan pemberian ijin;
  • Gratis tanpa dipungut biaya, kecuali ada 5 hal perijinan yang masih membayar;
  • Mengubah mindset masyarakat yang semula masih berpikiran paradigma lama (mengurus perjinan itu sulit dan membutuhkan biaya tambahan);
  • Meningkatnya jumlah perijinan pada tahun 2005 sampai 2011 dari 7.000 surat yang diterbitkan menjadi 11.000 (naik 40%);
  • Menarik investor untuk ke Kota Surakarta sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dalam hal investasi
 
  • Adanya Komitmin Pimpinan Daerah serta Pimpinan yang tegas dan jujur
  • Mindset para penyelenggara yang sudah berubah (tidak lagi mempunyai pemikiran paradigma lama)
  • Adanya dukungan Anggaran
  • Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang kondusif
  • Dukungan sistem informasi dan teknologi dalam proses perijinan dan penanaman modal
  • Adanya pemberian insentif bagi petugas pelayanan
 

Inovasi Lainnya