E-DIREKTORI


Direktori Inovasi Administrasi Negara

e-Direktori Inovasi AN ini merupakan instrumen untuk menjaring inovasi administrasi negara secara lebih luas. Tujuannya adalah untuk menyediakan bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang administrasi negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan inisiasi, imitasi dan replikasi inovasi.

Pengisian instrumen ini dilakukan oleh stakeholders yang telah berhasil melakukan inovasi. Stakeholders mencakup Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat.

Submit Inovasi Login
Displaying 81-90 of 200 results.
Kelompok Inovator Nama Instansi Nama Inovasi Deskripsi Jenis Inovasi
Kementrian / Lembaga Kementerian KeuanganPenerapan Budaya Kerja 5 R di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai aparat pengawas internal pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan Keuangan Negara. Itjen harus dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa tugas dan fungsi unit-unit Kemenkeu dilaksanakan secara patuh pada peraturan perundang-undangan dan terbebas dari praktek-praktek penyimpangan, ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu, Itjen juga harus membantu unit eselon I lain untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi governance yang lebih baik. Sehubungan hal tersebut, Itjen terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun demikian, untuk dapat memberikan keyakinan bagi manajemen, maka kapabilitas seluruh unsur dalam Internal Audit, baik dalam hal layanan utama Internal Audit, sumber daya manusia, tata kelola, akuntabilitas serta budaya kerja harus terus ditingkatkan. Saat ini, capaian tingkat kapabilitas Itjen Kemenkeu berada pada level 3 (tiga) Internal Auditor Capability Model (IACM) dari skala 5 (lima), yang merupakan gambaran bagaimana Itjen mampu memberikan manfaat bagi organisasi dalam hal ini Kementerian Keuangan secara keseluruhan.Pengukuran tingkat kapabilitas Internal AuditItjen menjadi sebuah institusi yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas Kementerian Keuangan kepada rakyat. Itjen Kementerian Keuangan menjadi satu-satunya unit internal audit di Indonesia yang sudah mencapai level 3 (tiga) IACM pada sisi Internal Audit Public Sector. Namun demikian, capaian IACM ini belum disertai dengan sikap budaya kerja yang mencerminkan nilai-nilai efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas yang diinginkan dalam elemen IACM tersebut. Pada saat membandingkan budaya kualitas serta budaya proses kerja yang tercermin dalam kerapihan ruangan kerja di tingkat Inspektorat dan Bagian lainnya, ternyata ditemukan kondisi yang jauh dari kondisi level 3 (tiga).

Budaya Kerja 5R

- Ringkas -

- Rapi -

- Resik -

- Rawat -

- Rajin -

Oleh sebab itu, sebagai alternatif solusi dari adanya gap tersebut,melalui salah satu elemen dalam pengukuran IACM yang berkaitan dengan Budaya Kerja, maka dirancanglah sebuah program yang menggambarkan bagaimana elemen Budaya Kerja ini mampu memberikan sumbangsih dalam pencapaian Kinerja Itjen Kementerian Keuangan melalui capaian IKUI ACM. Program yang digagas ini mengedepankan aspek Manajemen Perkantoran, yang merupakan supporting atas tugas dan fungsi utamadi bidang Internal Audit. Sistem budaya kerja yang dimaksud adalah Budaya Kerja 5 S yakni:

  1. Sort/Seiri: Kegiatan memisahkan barang/item-item yang diperlu-kan dari yang tidak diperlukan
  2. Straighten/Set in Order/Seiton: Tetap mempertahankan yang masih diperlukan dalam tempat yang tepat
  3. Shine/Seiso:Mempertahankan tempat kerja rapi dan bersih
  4. Standardize/Seiketsu: Lakukan secara konsisten kebiasaan S 1, S 2 dan S 3 dan lakukan budaya upaya merawat
  5. Sustain/Shitsuke: Terbentuknya kebiasaan/budaya kerja disiplin yang selalu mempertahankan prinsip-prinsip proses di atas

Budaya Kerja 5 S jika diadopsi ke dalam tatanan Bahasa Indonesia menjadi 5R, yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin. Budaya ini akan diimplementasikan ke seluruh elemen organisasi di lingkungan Itjen Kementerian Keuangan dalam rangka upaya peningkatan kualitas kinerja Itjen Kementerian Keuangan. Metode Budaya Kerja 5 R pada dasarnya telah banyak dilaksanakan pada sektor-sektor manufacturing, beberapa dalam unit-unit layanan umum, baik di bandara, rumah sakit, dan lain sebagainya. Namun demikian, sangat jarang ditemui adanya implementasi Budaya Kerja 5 R di lingkungan Birokrasi/Kantor Pemerintahan. Hal ini disebabkan tidak mudahnya melakukan internalisasi kepada seluruh pegawai yang ada di suatu organisasi untuk mengimplementasikan Budaya Kerja 5 R dalam lingkup pelaksanaan tugas sehari-harinya.

Strategi yang ditempuh dalam rangka pengimplementasian Budaya Kerja 5 R ini adalah dengan membagi unit-unit kerja menjadi beberapa kelompok (yang disebut gemba). Dalam setiap gemba, ada 1 (satu) orang leader yang bertugas untuk mengawasi konsistensi pelaksanaan Budaya Kerja 5 R. Melalui penerapan Budaya Kerja 5 R ini, target awal yang akan dicapai melalui tugas dan fungsi Bagian Umum dalam supporting/dukungan pengawasan dalam Layanan Perkantoran adalah mendapatkan ruangan kerja yang Ringkas, Rapi dan Resik sehingga akan mendukung tercapainya Target Utama bidang Internal Audit seperti yang tercermin dalam Target Capaian Level IACM pada level 4 (empat).

Metode
Kementrian / LembagaBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalPeningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

Dalam struktur organisasi BKKBN, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kependudukan berada di bawah naungan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. Puslitbang Kependudukan dalam sistem manajemen disebut sebagai “service center” atau unsur penunjang, yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan (berupa data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan) pada “mission centre” atau jajaran operasional.

Puslitbang Kependudukan setiap tahun menyediakan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan sesuai kebutuhan “mission centre”, dengan harapan data dan informasi tersebut akan dimanfaatkan dalam membuat strategi penggarapan program yang berdasarkan “evidence base”. Namun dalam pemantauan Puslitbang Kependudukan belum semua stakeholder memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan kependudukan sebagai masukan dalam membuat kebijakan dan dalam perencanaan program KKBPK kedepan.

Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kependudukan mutlak diperlukan. Updating data kependudukan ini akan menentukan rangkaian kinerja birokrasi yang lain.

Masalah inti yang dihadapi oleh Puslitbang Kependudukan adalah meskipun dengan keterbatasan SDM yang ada karena beberapa peneliti juga merangkap sebagai pejabat struktural, Puslitbang Kependudukan dituntut untuk dapat menjadi institusi penyedia data dan informasi yang terkini bagi “mission centre” dalam hal penentuan kebijakan dan perencanaan program KKBPK kedepan. Maka dari itu Puslitbang Kependudukan harus mempunyai SDM yang berkualitas dan professional sehingga pada akhirnya akan terbentuk institusi berkinerja tinggi.

 

Tujuan Jangka Pendek yang diharapkan dalam program perubahan ini adalah menyusun sekaligus mensosialisasikan kepada seluruh peneliti, pejabat struktural dan staf fungsional yang lain di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan agar dapat dijadikan acuan kerja peneliti dan pejabat struktural dalam melaksanakan tugas, berinteraksi dengan mitra kerja maupun mensosialisasikan hasil litbang pada seluruh stakeholder, mitra kerja dan masyarakat umum.

Adapun Tujuan yang diharapkan antara lain 1) Membentuk peneliti yang profesional; 2) Peneliti dapat naik jabatan sesuai waktunya; 3) Hasil penelitian dimanfaatkan oleh stakeholder khususnya “mission centre” pengendalian kependudukan; 4) Administrasi keuangan litbang dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu; 5) Para stakeholder dalam perencanaan program menggunakan data dan informasi yang terkini (“up to date”) dan valid; 6) Litbang dapat terlaksana sesuai dengan AJK yang telah ditetapkan; dan 7) Penyerapan anggaran dapat sesuai target yang telah ditetapkan

Manfaat yang diharapkan dari program ini antara lain: 1) Tersedianya peneliti yang profesional; 2) Tersedianya data dan informasi yang terkini (“up to date”) dan valid; 3) Administrasi kegiatan litbang kependudukan khususnya dalam hal keuangan dapat terselesaikan dengan baik tanpa kesalahan dan sesuai AJK yang telah ditetapkan; 4) Peneliti dapat naik jabatan lebih cepat dari waktu yang disediakan; dan 5) Perencanaan program dan kegiatan KKB berdasarkan data informasi yang terkini.

Strategi Gagasan Perubahan yang diterapkan yaitu 1) Menyamakan persepsi antara para peneliti dan pejabat struktural dalam mencapai visi Litbang; 2) Menyepakati pembagian tugas antara peneliti, pejabat struktural dan staf fungsional lainnya secara konsisten; 3) Menetapkan target-target yang harus dicapai oleh setiap peneliti dan pejabat struktural; dan 4) Membentuk Tim Teknis Metodologi. Stakeholders yang terlibat dalam kegiatan ini adalah stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal terdiri dari Peneliti dan Pejabat Struktural di Puslitbang Kependudukan. Sedangkan stakeholders eksternal terdiri dari deputi Lalitbang, pejabat eselon II di lingkungan “mission centre” Pengendalian Kependudukan, Kepala Biro Perencanaan, dan Mitra kerja terkait, yang sangat berpengaruh dalam memberikan masukan tentang metodologi yang tepat untuk suatu penelitian.

Metode
Kementrian / Lembaga Kementerian Sosial RI Sistem Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan gelandangan dan pengemis yang selama ini hanya dibebankan pada Dinas Sosial, menyebabkan penanganan gelandangan dan pengemis tidak optimal, walaupun Dinas Sosial telah memprogramkan upaya  rehabilitasi dan pemberdayaan gepeng.

Permasalahan yang teridentifikasi di lingkungan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial  yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasiomal (JKN). Sejak diluncurkannya 1 Januari 2014 sasaran peserta PBI JKN sebanyak 86,4 juta jiwa, sedangkan 1.799.421 jiwa PMKS belum masuk menjadi peserta PBI JKN, hal ini menggambarkan bahwa belum terpenuhinya kebutuhan kesehatan bagi PMKS. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh Sistem Pendataan PMKS belum sesuai dengan Sistem Pendataan Basis Data Terpadu dan Basis Data Kependudukan, sehingga data hasil pendataan tidak bisa dijadikan acuan atau tidak dapat direkomendasikan sebagai  penerima sasaran program dalam hal ini PBI JKN.

Tujuan Pengembangan Sistem data ini adalah menjalin kerjasama dalam rangka memperoleh kejelasan status kependudukan PMKS melalui proses pemadanan (matching) data PMKS dengan Basis Data Kependudukan Di samping itu, upaya rekonsilisasi data PMKS antara Pusdatin dengan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Sosial dalam bentuk penyeragaman variable sistem pendataan perlu dilakukan oleh Kementerian Sosial RI. Untuk menunjang dua hal tersebut, pemberian bimbingan Teknis verifikasi data PMKS perlu dipertimbangkan bagi TKSK di Wilayah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem Pengembangan Data yang telah disusun harus melakukan pemutakhiran data PMKS untuk diusulkan menjadi peserta PBI.

Stakeholders yang terlibat dalam upaya pengembangan sistem data tersebut adalah Kementerian Kesehatan yang berperan untuk penyediaan anggaran untuk PBI JKN; Kementerian Dalam Negeri yang berperan dalam Pemberian NIK buat peserta PBI; an BPJS yang berperan sebagai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional.

Proses
Kementrian / LembagaKementerian Kesehatan RISOP Pelaporan Gratifikasi dan Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Secara Online
Praktek korupsi masa sekarang ini mengalami perkembangan dengan cara memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk korupsi adalah Gratifikasi. Tidak semua orang, termasuk di lingkungan Kementerian Kesehatan memahami tentang gratifikasi. Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 Pasal 12B ayat (1) pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Selama ini pemahaman mengenai gratifikasi dikalangan aparatur masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa memberi dan menerima suatu hadiah. Gratifikasi menjadi suatu bentuk yang sudah umum dan wajar sehingga dalam prakteknya meskipun sudah diatur dalam undang-undang dan ketentuan lainnya ternyata masih banyak penyelenggara negara yang belum memahami pengendalian gratifikasi di lingkungan sekitarnya.

Adapun tujuan program ini pada jangka pendek adalah teridentifikasinya potensi gratifikasi dan upaya pengendaliannya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, tersusunnya SOP pelaporan gratifikasi bagi aparatur pengawasan.

Tujuan jangka panjangnya adalah meningkatnya pemahaman tentang gratifikasi serta terlaksananya SOP pelaporan gratifikasi bagi Aparatur Pengawasan sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah terlaksananya laporan gratifikasi dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi dan  terwujudnya budaya anti korupsi pada aparatur Kementerian Kesehatan.

Saat awal ide perubahan digagas, manfaat yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah meningkatnya pemahaman tentang gratifikasi Aparatur Pengawasan Kementerian Kesehatan, menfasilitasi Aparatur Pengawasan untuk memiliki kompetensi dan kontribusi dalam mewujudkan pribadi dan organisasi yang berintegritas.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek perubahan antara lain:

  1. Inspektur Jenderal, merupakan stakeholder utama yang memiliki pengaruh besar terhadap upaya dan dukungan untuk menentukan berhasilnya proyek perubahan. Inspektur Jenderal bertindak selaku proyek sponsor, yang menentukan arah proyek perubahan
  2. Sekretaris unit utama merupakan stakeholder pendukung yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap proyek perubahan tetapi memiliki kepedulian dan dukungan yang kuat jika mengeluarkan kebijakan.
  3. Inspektur, IAKES, Auditor dan seluruh SDM Inspektorat Jenderal merupakan stakeholder kunci yang memiliki kepentingan besar terhadap upaya berhasilnya proyek perubahan, bahkan upaya untuk meneruskan ke stakeholder intern dan merangkul serta mengelola stakeholder eksternal.
  4. Satuan kerja di lingkungan kantor pusat dan satuan kerja di lingkungan UPT merupakan user yang memanfaatkan fasilitas yang dihasilkan dari proyek perubahan ini.
Proses
Kementrian / LembagaPOLRIPelayanan Administrasi Kepegawaian Secara Elektronik di Lingkungan Puslabfor Bareskrim POLRI
Pelayanan administrasi kepega-waian di lingkungan Puslabfor Bareskrim POLRI mengalami beberapa masalah yaitu : (1) Belum valid/akuratnya data personel dan administrasi kepegawaian, (2) Puslabfor POLRI belum mempunyai ID dan Password khusus untuk akses ke aplikasi Sisbinkar POLRI dalam rangka penyempurnaan database personel, (3) Puslabfor belum mempunyai server tersendiri untuk penyimpanan data aplikasi Sisbinkar POLRI sehingga masih menggunakan milik Bareskrim POLRI, dan (4) Jaringan internet dan intranet yang tersedia saat ini sangat terbatas (lambat) dan sering mati.

Secara umum manfaat yang diperoleh adalah untuk mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian dalam proses pembinaan karir, perawatan dan data administrasi personel Puslabfor Bareskrim POLRI secara cepat, tepat, akurat, mudah, murah dan aman.

Tujuan program ini pada jangka pendek adalah: (1) Tersedianya berkas administrasi kepegawaian secara benar, valid/akurat dan lengkap dalam format elektronik, (2) Tersedianya database personel secara benar, mutakhir dan lengkap dalam aplikasi Sisbinkar POLRI, (3) Kemudahan akses data dan berkas administrasi personel dalam proses pembinaan karir, perawatan dan data administrasi personel, (4) Tersedianya jaringan internet dan intranet dengan bandwidth cukup untuk aplikasi Sisbinkar POLRI dan pelayanan administrasi kepegawaian secara elektronik, (5) Tersedianya software yang tepat untuk mempermudah akses data dan berkas administrasi kepegawaian. Sedangkan untuk jangka menengah, tujuannya adalah: (1) Tersedianya database personel Puslabfor dalam Aplikasi Sisbinkar POLRI status Offline, (2) Database personel Puslabfor terintegrasi dengan aplikasi Sisbinkar POLRI melalui baginfopers Robinkar SSDM POLRI, (2) Tersedianya payung hukum pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian secara elektronik dengan Peraturan Kapuslabfor Bareskrim POLRI. Untuk tujuan jangka panjang adalah pelayanan administrasi kepegawaian secara elektronik dapat diterapkan di lingkungan Puslabfor Bareskrim POLRI.

Strategi Gagasan Perubahan: (1) Penyesuaian dan penggabungan anggaran dengan kegiatan lain, (2) Penyempurnaan jaringan internet/ intranet, (3) Penggunaan aplikasi Camscanner untuk mengatasi scanner, dan (4) Sosialisasi secara klasikal dan melalui sosial media, dan (5) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana.

Stakeholders yang terlibat antara lain: (1) Kapuslabfor Bareskrim Polri sebagai pemangku kewenangan dalam menyediakan dukungan pendanaan dan sumber daya lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek perubahan, (2) Sekretaris Puslabfor sebagai pemberi persetujuan pemanfaatan personel dan fasilitas lainnya guna keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan, (3) Kasubbagsumda sebagai penyelenggara pembinaan karir, perawatan dan data administrasi personel di lingkungan Puslabfor Bareskrim POLRI sekaligus penanggung jawab utama terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan program, (4) Paur subbagsumda yang membantu Kasubbagsumda dalam menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Puslabfor Bareskrim POLRI, (5) Para Kaurmin yang menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian masing-masing bidang/ bagian di lingkungan Puslabfor Bareskrim POLRI, (6) Para Kasubbagrenmin Labforcab untuk akses data administrasi kepegawaian labforcab, (7) Baginfopers Robinkar SSDM Polri untuk ijin penggunaan ID dan Password, (8) Bagsumda Rorenmin Bareskrim Polri untuk ijin akses langsung server aplikasi Sisbinkar, dan (9) Pokja 1, pokja 2 dan pokja 3 yang memberi dukungan penuh dalam rangka pelaksanaan program.

Proses
Kementrian / LembagaBPKPPeningkatan Jumlah Peserta Diklat Melalui e-Learning dan Jumlah Auditor yang Tersertifikasi

BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah pada tingkat nasional, sekaligus sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berkewajiban untuk terus mengupayakan tercipta dan terpeliharanya fungsi pengawasan intern pemerintah yang handal (kompeten dan terpercaya) dan profesional (berlandaskan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang baik) untuk mendukung manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang sehat dan kuat. Namun yang terjadi saat ini adalah masih kurangnya aparat pengawasan intern pemerintah yang memadai dari segi jumlah, serta handal dan profesional dari segi kompetensi. Upaya yang dilakukan BPKP adalah mendorong dan memfasilitasi pembentukan/ penjenjangan jabatan fungsional auditor intern pemerintah serta peningkatan kompetensinya, baik secara internal (bagi auditor BPKP) maupun secara eksternal (bagi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Proyek perubahan ini mengusulkan alternatif solusi untuk percepatan proses fasilitasi tersebut melalui optimalisasi penggunaan sarana/prasarana fasilitasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan e-learning dan tujuan lebih jauh lagi adalah meningkatkan jumlah auditor tersertifikasi.

Strategi yang digunakan dalam proyek perubahan ini adalah dengan meningkatkan pemahaman dan minat calon peserta diklat/sertifikasi secara elektronik, meningkatkan pemahaman dan komitmen pejabat atau petugas yang akan terlibat secara teknis, serta penguatan persepsi dan peningkatan keyakinan pejabat/petugas akan manfaat perubahan.

Stakeholders yang terlibat dalam proyek perubahan ini adalah BPKP, Kementerian/Lembaga, dan juga pemerintah daerah.

Sumber Daya Manusia
Provinsi / Kabupaten / KotaKabupaten SubangPartisipasi Swasta dan Masyarakat Dalam Gapura Serasi Kabupaten Subang

Gapura Serasi merupakan pembangunan infrastruktur taman kota sehingga tercipta ruang terbuka hijau yang serasi (sehat, rapi, bersih) dengan menggunakan model revitalisasi taman kota melalui peran aktif swasta dan masyarakat.

Peningkatan tata kelola taman kota didasari dari kebijakan Bupati Kabupaten Subang tentang corong gapura yang diantaranya gapura intan dan gapura serasi. Hal ini juga terkait dengan tugas pokok dari Dinas Tata Ruang Permukiman Kebersihan Kabupaten Subang terkait dengan penanganan tata ruang daerah, cipta karya, dan kebersihan termasuk pertamanan. Program gapura ini lebih ke arah pembangunan infrastruktur taman kota sehingga tercipta ruang terbuka hijau yang serasi (sehat, rapi, bersih). Produk yang dihasilkan dari program ini adalah model revitalisasi taman kota melalui peran aktif swasta dan masyarakat.

Kondisi sebelum program ini dicanangkan adalah taman kota Subang yang ada di 16 lokasi masih belum tertata rapi bahkan beberapa dalam kondisi memprihatinkan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mau menjaga dan merawat taman kota. Kondisi taman memprihatinkan karena dijadikan tempat pembuangan sampah warga sekitar, luas taman kota masih di bawah 20% luas kota, taman terbatas pada ruang milik jalan (pulau jalan, teluk jalan, sempadan jalan).

Program ini digagas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas taman melalui peran serta swasta dan masyarakat. Selain itu diharapkan terjadi pemeliharaan taman kota yang terkelola dengan baik. Taman yang dijadikan percontohan adalah Taman Pujasera, Taman Rangga Wulung, dan Taman Pulau. Disini pemerintah daerah mengambil peran sebagai fasilitator. Sehingga CSR (Coorporate Social Responsibility), LSM dan masyarakatlah lebih berperan. Manfaat yang diharapkan adalah terciptanya ruang terbuka hijau yang serasi (sehat, rapi, bersih) sehingga akan muncul minat masyarakat untuk berkumpul. Selain itu dapat menambah kadar oksigen yang ada di sekitar taman kota. Strategi yang dilakukan untuk mengimplementasikan program ini adalah 1) menggalang dukungan dari bupati dan SKPD untuk pemanfaatan rupiah non subsidi  APBD dengan melakukan penawaran kerjasama dengan CSR dan; 2) mengubah mind set masyarakat agar mau bersama sama memperbaiki dan merawat taman kota yang ada; 3) melakukan pengarahan kepada masyarakat untuk pengelolaan taman dimulai dari perencanaan sampai perawatan taman; 4) Memilih tiga taman untuk proyek percontohan yang didanai oleh CSR (Bank Jabar, PT Aqua); 5) MOU dengan CSR dimana CSR dibebaskan memilih akan berperan dimana. 6) mendokumentasikan kegiatan dan monitoring serta memanfaatkan media lokal dalam mensosialisasikan program pemerintah daerah.

Pelaksanaan program ini melibatkan stakeholder yang terdiri dari Bupati berperan Menetapkan prioritas pembangunan, Sekretaris Daerah berperan memberikan persetujuan dan mengarahkan program, Pejabat Struktural bertanggung jawab terhadap perkembangan harian program, Pelaksana dinas Tarkimsih berperan dalam mendukung dinas, Aparat kecamatan memfasilitasi dinas dan organisasi masyarakat, perusahaan (swasta, BUMN, BUMD) berperan menyediakan pembiayaan penataan taman kota, Aparat kelurahan memfasilitasi dinas dan organisasi, Organisasi masyarakat setempat berperan menyiapkan administrasi yang dibutuhkan.

Hubungan
Provinsi / Kabupaten / KotaProvinsi Jawa BaratKurikulum Diklat Pertanian Model On Farm/Off Farm

Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh dilakukan dengan menambahkan muatan kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh terkait dengan proses off farm pada pertanian.

Optimalisasi Penyuluhan Melalui Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh merupakan gagasan yang dilatarbelakangi keinginan untuk mensejahterakan petani. Selama ini petani sangat handal dalam melakukan kegiatan pertanian, budidaya, sampai pada akhirnya panen.  Kegiatan pertanian sampai masa panen (onfarm)  tentusaja telah banyak didampingi oleh penyuluh yang ada. Akan tetapi hasil panen yang berlimpah ternyata dinilai tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Ini disebabkan kegiatan pasca panen (off farm) yakni pemasaran produk pertanian tidak melibatkan petani. Petani hanya dianggap sebagai penyuplai kebutuhan pertanian sehingga perubahan harga selama masa pendistribusian tidak dirasakan oleh mereka. Hal ini tentu disebabkan kurangnya wawasan enterplener dikalangan petani. Berbanding lurus dengan wawasan enterplener petani, ternyata di kalangan penyuluh pertanian juga kurang disinggung permasalahan jiwa enterplener untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu disusunlah kurikulum bagi penyuluh terkait dengan wawasan enterplener dan semangat wirausaha untuk dapat melakukan  kelanjutan proses distribusi dari produk yang telah dihasilkan petani.

Program Optimalisasi Penyuluhan Melalui Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh dilakukan dengan menambahkan muatan kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh terkait dengan proses off farm pada pertanian. Tujuan program ini dilakukan adalah 1) meningkatkan potensi penyuluh untuk membantu petani; 2) Peningkatan ekonomi melalui pelatihan yang komprehensif. Manfaat yang didapat bagi penyuluh adalah meningkatnya pengetahuan dan kompetensi penyuluh pertanian dalam memberikan ilmu tentang pertanian dan budidaya yang komprehensif.

 

Sedangkan manfaatnya bagi kelompok tani adalah adanya peningkatan kesejahteraan karena dapat terhubung langsung dengan konsumen. Strategi yang dilakukan untuk optimalisasi penyuluhan ini adalah sebagai berikut 1) Merubah kurikulum dengan penambahan materi menyuluhan komprehensif budidaya onfarm dan off farm; 2) Menerapkan sistem ajar on / off (kelas/ lapangan) yang merupakan adopsi dari Diklat PIM; 3) Melakukan kerjasama dengan Balai pelatihan melalui MOU untuk penyusunan materi ajar bagi penyuluh; 4) Bekerjasama dengan balai pelatihan pertanian (pusat pelatihan kayu ambon dan  ciheau dll) untuk pelatihan penyuluh pertanian; 5) Menjaring stakeholder agar dapat terhubung langsung dengan hasil pertanian kelompok tani binaan. Program ini dinilai berhasil karena mampu meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam enterpreneurship.

Pelaksanaan program ini melibatkan stakeholder yang terdiri dari Gubernur Jawa Barat selaku pembina, Dinas pertanian, perikanan dan peternakan, Dinas Perkebunan, Balai pelatihan pertanian, Balai pelatihan Perkebunan, Peneliti, dosen, mahasiswa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Penyuluh Pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, selain itu ikut dilibatkan pula masyarakat (petani).

Sumber Daya Manusia
Kementrian / LembagaKementerian KehutananResort Based Management Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Resort Based Management merupakan struktur organisasi terkecil dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk mengawasi, memanfaatkan, mengelola dan melindungi hutan koservasi

Optimalisasi Kinerja RBM (Resort Based Management) merupakan gagasan yang dilatarbelakangi oleh perkembangan dan permasalahan yang timbul dari isu ekonomi, isu sosial dan isu lingkungan, sehingga pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak (Resort Based Management) belum efektif dan belum optimal ditambah kurangnya tenaga pengawas kawasan konservasi  yang lebih dari 50 kawasan konservasi. Pengelolaan konservasi berbasis resort yang dimaksudkan untuk meletakkan pondasi yang kuat bagi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Terobosan secara menyeluruh terkait dengan optimalisasi kinerja RBM untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar kawasan konservasi yang juga merupakan unsur penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort penting karena merupakan isu stratejik yang merupakan leverage mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Resort yang dimaksud disini adalah struktur organisasi terkecil dalam sebuah organisasi. Kelompok pengawas hutan konservasi bersama masyarakat membentuk struktur untuk mengawasi, memanfaatkan, mengelola dan melindungi hutan koservasi. Hal ini sesuai dengan tugas fungsi Dirjen Konservasi dan SDA Kementerian Kehutanan untuk melakukan pengawasan, memanfaat kelola, melindungi  kawasan konservasi. Selain itu sebagai tugas fungsi lain seperti pemberdayaan, maka dirangkul masyarakat untuk terlibat.

Program optimalisasi kinerja ini bertujuan agar 1) Terpantaunya kawasan konservasi melalui sinergi dengan masyarakat; 2) Munculnya kesadaran untuk melakukan pencegahan dini terhadap kerusakan kawasan konservasi. Manfaat yang diharapkan dari program optimalisasi ini adalah 1) menumbuhkan kepedulian masyarakat  (nilai penting kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam Hutan (SDAH) dan Ekosistemnya); 2) tersusunya kesepakatan antara masyarakat Model Desa Konservasi (MDK) (mewujudkan efektivitas pengelolaan konservasi); 3) sinergitas optimalisasi implementasi RBM dan MDK (efektivitas pengelolaan kawasan konservasi); 4) optimalisasi penyelenggaraan kawasan konservasi (keutuhan kawasan konservasi dan kelestarian SDAH dan Ekosistemnya). Optimalisasi kinerja RBM dalam rangka mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar kawasan konservasi, dilaksanakan dengan menggunakan strategi 1) membangun Pondasi RBM; 2) membangun pondasi Pemberdayaan Masyarakat; 3) membangun Pondasi Pengatuaran Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

Stakeholder yang mendukung program kegiatan ini adalah 1) Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dirjen PHKA, Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktur Pemanfaatna Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Kepala Pusdal Regional Wilayah I, Biro Hukum, Kepala Balai Besar KSDA Jabar, Tim Kerja PP BBKSDA Jabar, pelaksana ditingkat tapak (RBM); 2) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Desa yang terdiri dari Dinas Pertanian, Tanaman Semusim dan Peternakan, Dinas Kahutanan Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Koperasi, Dinas PU, BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa), Bakorluh (Badan Koordinasi Penyuluh), Camat, Kepala Desa, BRI/ BJB/ Mandiri; 3) Non Pemerintah yang terdiri dariTokoh masyarakat, FK3I, Ketua/ Pengurus MDK, Masyarakat Desa Anggota MDK, Koperasi, Dunia Usaha.

Konseptual
Provinsi / Kabupaten / KotaProvinsi Jawa BaratRightsizing Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Peningkatan kinerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan cara menelaah Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) khususnya tentang fungsi pelayanan berupa pelatihan teknis perkebunan. Selama ini  kegiatan pelatihan teknis perkebunan yang terdapat pada kegiatan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat  dilaksanakan bekerjasama dengan instansi vertikal atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Kurun waktu lima tahun yang lalu (2008-2013), upaya peningkatan kualitas SDM perkebunan dipandang sebagai salah satu faktor terlemah dari upaya pencapaian keberhasilan pembangunan perkebunan di Jawa Barat secara keseluruhan.

Agar pelayanan dibidang pelatihan teknis bagi petani lebih mudah dan cepat serta pelaksanaan lebih efisien, diperlukan penyelenggaraan pelatihan teknis perkebunan bagi petani perkebunan rakyat di Jawa Barat secara mandiri oleh Dinas Perkebunan. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran kinerja Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2008-2013, dari sebelas indikator sasaran stratejik tersebut hampir semuanya telah mencapai target sasaran diatas 100%  (atau antara 100%-206,69%), kecuali satu indikator yang tidak mencapai target sasaran, yaitu indikator ke-9 tentang “Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan”, yang hanya mencapai 80,07% (dibawah 100%).

Peningkatan kualitas SDM perkebunan diantaranya dengan menerapkan GAP dan GMP  yang dapat dilakukan melalui pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis secara intensif. Sehingga pelayanan dibidang pelatihan teknis bagi petani lebih mudah dan cepat serta pelaksanaan lebih efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya pembenahan peningkatan kinerja pembangunan perkebunan perlu difokuskan pada upaya peningkatan kualitas SDM perkebunan. Upaya peningkatan kualitas SDM perkebunan diantaranya dengan menerapkan GAP (Good Agriculture Practices) dan GMP (Good Manufacturing Product), yang dapat dilakukan melalui pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis secara intensif sesuai kebutuhan lapangan. Namun demikian, ternyata sejauh ini upaya penerapan pembinaan SDM pelaku usaha perkebunan tersebut masih memiliki banyak kendala, antara lain adalah: a). Keterbatasan kewenangan dalam penanganan kegiatan pelatihan/ bimbingan teknis yang tercermin dalam uraian tugas pokok dan fungsi dari unit kerja yang menangani urusan pembinaan SDM Perkebunan; b) Keterbatasan Sarana-prasarana pelatihan/ bimbingan teknis yang memadai, akibatnya pelaksanaan kegiatan pelatihan/ bimbingan teknis menjadi kurang optimal dan kurang intensif. Pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan layanan dalam bidang pelatihan perkebunan bagi petani perkebunan. Secara umum manfaat yang diharapkan atas perubahan Tupoksi adalah meningkatnya kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, sedangkan secara khusus, antara lain 1) meningkatnya kinerja Dinas Perkebunan melalui optimalisasi fungsi fungsi pelayanan pelatihan teknis perkebunan; 2) Meningkatnya kualitas SDM perkebunan khususnya kompetensi dalam mengajar teknis perkebunan; 3) Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani perkebunan baik teknis (on farm) maupun non-teknis (off farm) di bidang perkebunan; 4) Meningkatnya mutu hasil produk perkebunan yang berdaya saing. Strategi yang dilakukan agar proses  pengembangan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan adalah 1)  mendapatkan dukungan dari pimpinan derah dan DPRD terkait dengan perubahan nomenklatur organisasi; 2) perubahan orientasi tugas dari pejabat yang ditambahkan tugas fungsi yang baru; 3)  perbaikan peraturan tentang uraian tugas pokok dan fungsi (Pergub No. 38 Tahun 2009 dan Pergub No. 54 Tahun 2010) untuk beberapa unit kerja terkait dalam penanganan SDM pelaku usaha perkebunan dengan merubah fungsi penyelenggaraan pelatihan teknis perkebunan dari Bidang SDM, Kelembagaan dan Permodalan ke UPTD BPTP; 4) mengevaluasi dan melakukan pemanfaatan sarana-prasarana pada unit kerja lingkup Dinas Perkebunan Jawa Barat yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis secara mandiri (oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat sendiri).

Stakeholder yang terlibat untuk mewujudkan proses ini adalah Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Asosiasi, Kelompok Tani, Gapoktan di Bidang Perkebunan, Badan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian, Balai Pelatihan Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Instansi Vertikal (Unit Pelaksana Teknis) Pusat.

Struktur Organisasi

Pusat Inovasi Pelayanan Publik - Lembaga Administrasi Negara