E-DIREKTORI


Direktori Inovasi Administrasi Negara

e-Direktori Inovasi AN ini merupakan instrumen untuk menjaring inovasi administrasi negara secara lebih luas. Tujuannya adalah untuk menyediakan bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang administrasi negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan inisiasi, imitasi dan replikasi inovasi.

Pengisian instrumen ini dilakukan oleh stakeholders yang telah berhasil melakukan inovasi. Stakeholders mencakup Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat.

Submit Inovasi Login
Displaying 71-80 of 200 results.
Kelompok Inovator Nama Instansi Nama Inovasi Deskripsi Jenis Inovasi
Provinsi / Kabupaten / KotaKota Banda AcehKonsep Gampong Sehat di Kota Banda Aceh

Model Gampong Sehat di Kota Banda Aceh merupakan program yang digagas oleh dr. Media Yulizar, MPH melalui peningkatan peran Kelompok Kerja Posyandu. Gampong bagi masyarakat Aceh dapat diartikan sebagai kampong atau desa. Aparatur gampong terdiri dari kepala gampong (Keuchik) dan DPRK gampong (Tuha Peut). Sebelum dicanangkannya program ini, Kota Banda Aceh yang memiliki 90 gampong, hanya 51 gampong yang sudah terbentuk desa siaga, akan tetapi masih 3 gampong yang dapat dikategorikan dalam gampong siaga aktif dengan strata purnama yaitu gampong Mibo, gampong Ceurih dan gampong Ateuk Pahlawan. Sedangkan jumlah kader yang aktif sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 10 orang. Model Gampong Sehat (MGS) mengadopsi konsep Desa Siaga dari Kementerian Kesehatan yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi gampong di Kota Banda Aceh, sehingga wujud MGS yang diharapkan adalah gampong yang masyarakatnya sadar, peduli dan melakukan secara kontinu upaya-upaya preventif kesehatan.

Karena kesehatan warga sangat dipengaruhi faktor lingkungan 40%, perilaku 35%, faktor layanan kesehatan 20%, dan faktor genetik 5%. Faktanya tahun 2007 terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD dengan jumlah kasus 851. Tahun 2013 jumlah kasus DBD di Banda Aceh sebanyak 258 kasus atau insidens rate 110 per 100.000 penduduk, sedangkan target nasional untuk suatu daerah dapat dinyatakan sebagai bebas DBD adalah maksimum jumlah kasus DBD 60 per 100.000 penduduk per tahun. Selain itu, ada juga kasus diare yang masih cukup tinggi mencapai 6281 kasus per tahun pada tahun 2013 atau rata-rata 17 orang per hari terkena diare, artinya masih ada permasalahan dengan hygiene dan sanitasi termasuk makanan, minuman atau air yang dikonsumsi. Sementara untuk cakupan imunisasi yang menggambarkan tingkat proteksi terhadap penyakit yang dipunyai oleh bayi, 76 gampong atau 84% yang mencapai Universal Child Immunization (UCI), sedangkan target nasional minimal 90% desa UCI pada akhir tahun 2015.

Tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari proyek gampong sehat di Kota Banda Aceh ini adalah untuk memfasilitasi pembentukan tim/forum gampong sehat, melakukan crash program dan meluncurkan gampong yang dapat dijadikan model gampong sehat di Kota Banda Aceh.

Manfaat gampong sehat ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di gampong melalui perubahan perilaku sehingga terhindar dari penyakit menular seperti Demam Berdarah, menurunkan angka kesakitan PTM (Penyakit Tidak Menular), kasus gizi buruk dan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB).

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan model gampong sehat itu adalah: 1) Melakukan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal untuk meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat melalui capacity building, workshop; 2) Melakukan mapping masalah melalui survey dan study EHRA (Environmental Health Risk Assessment); 3) Perbaikan sarana dan prasarana; 4) Melaksanakan crash program sesuai mapping masalah di 9 gampong; 5) Mereplikasi model gampong sehat keseluruh gampong secara bertahap.

Program model Gampong Sehat ini didukung oleh stakeholder utama seperti Walikota Banda Aceh dan Sekda Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Camat dan kepala Puskesmas.

Stakeholders yang kurang berkepentingan namun sangat kuat pengaruhnya karena perannya didalam perencanaan, penganggaran dan perbaikan prasarana dan sarana lingkungan adalah DPRK kota Banda Aceh, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Tim Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh (TAPK) terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan MGS, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DKKK), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dalam hal intervensi lingkungan gampong pilot MGS. Stakeholders yang sangat berkepentingan karena keterkaitan SDM dan program di lapangan namun kurang pengaruhnya adalah seluruh SKPD lainnya namun yang terutama adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (kantor PP-KB), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) terutama kaitan dengan program keluarga harapan (PKH), Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Stakeholder yang kurang berkepentingan dan kurang pengaruhnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi lainnya, jurnalis dan media.

Konseptual
Provinsi / Kabupaten / KotaProvinsi RiauProgram Pelayanan Komprehensif Peduli Ibu dan Anak (“Pelayanan Peduli Bunda”)
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak pada RSUD Petala Bumi semula didasari karena pelayanan kesehatan ibu dan anak yang selama ini diterapkan di RSUD Petala Bumi lebih terfokus pada pelayanan kuratif saja sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya terutama pada upaya promotif dan preventif. Program yang ditawarkan adalah “Pelayanan Peduli Bunda”. Pelayanan ini menyediakan kelas senam hamil, pijat bayi, imunisasi, konsultasi kesehatan serta pembuatan pojok ASI yang tentu saja diperuntukkan kepada para ibu yang menginginkan pelayanan kesehatan.

“Pelayanan Peduli Bunda”menyediakan kelas senam hamil, pijat bayi, imunisasi, konsultasi kesehatan serta pembuatan pojok ASI yang tentu saja diperuntukkan kepada para ibu yang menginginkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Pasal 14 Ayat 8 yang menyebutkan mengenai pelayanan keperawatan dan kebidanan, maka Rumah Sakit Petala Bumi tergolong kedalam Rumah Sakit Kelas C yang harus memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Selain itu berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia terhadap angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) tahun 2012 diperoleh angka 32 per 1000 kelahiran untuk AKB dan 228 per 100.000 kelahiran hidup untuk AKI. Sedangkan target untuk AKB yang dicanangkan tahun 2015 adalah 23 per 1000 kelahiran hidup. Dalam rangka mendukung penekanan AKB dan AKI inilah peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak harus dilakukan. Rumah sakit harus menjadi organisasi pelayanan kesehatan yang aktif dalam artian harus menjemput bola serta memberikan pelayanan inovatif untuk mencegah kematian ibu dan anak.

Tujuan dari program optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak ini antara lain: 1) mendorong segera terwujudnya pelayanan KIA yang terintegrasi; 2) Memperoleh dukungan dari pihak eksternal dan internal terkait dengan pelayaan KIA; 3) Terjalinnya kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk prosedur penerbitan Akte Kelahiran; 4) Kelengkapan fasilitas layanan kesehatan khususnya yang mendukung Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).

Manfaat dari program optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak ini adalah 1) Tumbuhnya kesadaran, kemampuan dan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak; 2) Meningkatkan capaian kinerja rumah sakit yang terkait dengan pelayanan kesehatan; 3) Terjadinya reformasi rumah sakit dimana pelayanan berorientasi peningkatan  perhatian  terhadap upaya promotif dan promoter kesehatan.

Strategi yang dilakukan untuk menjalankan program ini adalah 1) Melakukan penataan pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan kebidanan, konseling gizi dan psikologi) agar tiap unit saling terintegrasi; 2) Menata ulang tugas dan tanggung jawab pegawai lingkup pelayanan KIA; 3) Penataan dan penambahan fasilitas ruangan yang didukung sarana dan prasarana penunjang; 4) Pelatihan  pengembangan kemampuan pegawai melalui inhouse training program; 5) Melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi tiap tahapan.

Stakeholders yang dilibatkan dalam program optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Fakultas Kedokteran UNRI  serta  masyarakat.

Produk
Provinsi / Kabupaten / KotaKabupaten Padang Pariaman Prioritas Kebijakan Pemda Untuk Optimalisasi PATEN

Upaya perbaikan pelayanan umum didaerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran kecamatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Inovasi untuk lebih meningkatkan optimalisasi pelayanan umum di kecamatan ini lebih dipertegas dan di implementasikan dengan keluarnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dimana dalam pasal 29 ditegaskan bahwa seluruh kecamatan harus sudah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-lambatnya 5 tahun.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 (Tujuh Belas) kecamatan, sampai awal tahun 2014 belum satupun kecamatan yang menyelenggarakan Paten, Sedangkan batas waktu penerapan paten sudah makin dekat. Untuk itu diperlukan adanya prioritas utama kebijakan dari Pemerintah Daerah agar program nasional Paten ini bisa diwujudkan.

Seluruh Kecamatan harus menyelenggarakan PATEN sesuai amanat Permendagri Nomor 4 tahun 2010 untuk mengoptimalkan peran kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Tujuan dari program koordinasi dan fasilitasi untuk percepatan terselenggaranya PATEN di seluruh kecamatan adalah mendorong lahirnya Peraturan Bupati Tentang Optimalisasi PATEN. Setelah adanya peraturan tersebut, maka dibentuklah kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam penerapan program percepatan PATEN, tentulah diperlukan strategi yang efektif untuk menggapai tujuan tersebut. Strategi yang diperlukan adalah 1) membangun kesamaan persepsi dengan stakeholder terkait agar tujuan yang diinginkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; 2) mengumpulkan bahan dan informasi terkait pemenuhan persyaratan PATEN; 3) melakukan orientasi lapangan dan mempelajari studi kasus; 4) mengolah data dan informasi dari hasil orientasi lapangan dan studi kasus; 5) mengadakan diskusi dan pembahasan dengan stakeholder terkait dalam rangka pembahasan progress pengolahan data dan informasi terkait percepatan PATEN; 6) mengadakan verifikasi data lapangan dan hasil diskusi; 7) menyusun draf dan finalisasi Perbup terkait PATEN sebagai ketetapan payung hukum yang berlaku; dan 8) menyelenggarakan peresmian dan sosialisasi PATEN.

Stakeholder yang berkontribusi mensukseskan percepatan PATEN dibagi dalam stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal yang terlibat berasal dari pejabat dan staf yang berada dalam lingkup sekretariat daerah kabupaten Padang Pariaman, yaitu Bupati, Sekretaris Daerah , Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi Kebangsaan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Kepala Bagian Terkait, para Kepala Sub Bagian di bagian Pemerintahan Umum, staf bagian Pemerintahan Umum. Di samping itu, stakeholder eksternal juga turut berpartisipasi dalam program ini, yang terdiri dari Kepala BPM2T, Kepala SKPD terkait, Camat, Walinagari dan masyarakat.

Produk
Provinsi / Kabupaten / KotaKabupaten Bangka TengahKonsolidasi Penataan Rumah Kumuh

Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan kerja sama dengan Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan penyusunan Masterplan Revitalisasi Desa Kurau, dan telah dipaparkan di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bersama pihak UNDIP.

Kondisi pemukiman Desa Kurau terutama yang berada di sepanjang bantaran sungai sangat memprihatinkan dan tidak layak huni, jarak antara rumah ke rumah hampir berhimpitan tidak ada jalan yang menghubungkan ke jalan utama pedesaan, tata letak rumah tidak beraturan ada yang menghadap ke dapur, ada yang menghadap ke samping rumah tetangga, ada yang menghadap ke arah kamar mandi, cuci dan buang air besar yang hanya ditutupi dengan triplek atau plastik sebatas dada orang dewasa dengan sanitasi yang tidak memiliki sepiteng dan kotoran langsung dibuang ke sungai. Bantaran aliran sungai (DAS) menjadi terganggu, kemudian lahan yang ditempati sekarang tidak memiliki surat bukti kepemilikan lahan tersebut.

 

Pada tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan kerja sama dengan Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan penyusunan Masterplan Revitalisasi Desa Kurau, hasil perencanaan tersebut telah dipaparkan di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bersama pihak UNDIP, dalam masterplan tersebut perlu dibangun 164 unit rumah dibagi menjadi 4 (empat) klaster, klaster I sebanyak 24 unit, klaster II sebanyak 49 unit, klaster III sebanyak 57 unit rumah dan klaster IV sebanyak 34 unit rumah. Namun sangat disayangkan program dari Kemenpera yang ada seperti membangun rumah susun, Pembangunan Rumah Tapak dan Bantuan pinjaman kredit pembangunan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan bunga plat sebesar 7,25% harus dilaksanakan melalui pengembang, dan program lainnya adalah bantuan bedah rumah sebesar 6.000.000 (enam juta rupiah). Program tersebut telah dilakukan sosialiasi kepada masyarakat Desa Kurau Terjadi penolakan dengan berbagai alasan, penolakan yang paling utama mereka tidak sanggup untuk mencicil pinjaman kredit, dengan demikian program penataan pembangunan rumah tidak layak huni sampai akhir tahun 2014 belum dapat dilaksanakan.

Gagasan perubahan dalam pembangunan rumah layak huni Desa Kurau dengan mencari pendanaan dari sumbangan pihak ketiga dan Corporate Social Responsibility (CSR) atau APBDP Tahun Anggaran 2015 sebagai titipan modal ke bank untuk membiayai kredit perumahan bagi masyarakat tidak mampu yang hidup di pemukiman kumuh dengan sistem pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh pemilik rumah sendiri beserta kelompok masyarakat. Seperti mencari tukang, pekerja, membeli bahan bangunan dan mereka juga dapat menjadi pekerja, baik sebagai tukang maupun menjadi pembantu tukang, kemudian bahan bangunan yang lama dapat dipergunakan kembali pada bangunan yang baru (reuse) dengan ketentuan tidak boleh merubah dari bentuk/design bangunan yang telah direncanakan. Agar tercapai kinerja organisasi di sektor pemukiman, semula hanya 0,003% dapat ditingkatkan menjadi 0,010%.

Tujuan Proyek Perubahan dibedakan dalam tujuan jangka menengah dan tujuan panjang. Tujuan jangka Menengah : 1) Membuat Perda tentang Penitipan Dana APBD ke Perbankan untuk digunakan Kredit perumahan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah; 2) Melakukan kerja sama denga BPN (MOU) pensertifikasi lahan untuk RTSPK klaster I s.d IV; 3) Mengusulkan Anggaran dalam APBD tahun 2015 dan mencari dana CSR untuk membangun RTS di klaster I; dan 4) Pelaksanaan pembangunan sebanyak 20 unit RTS pada klaster I.

Tujuan Jangka Panjang dari proyek perubahan ini adalah 1) Melakukan pembangunan rumah layak huni sebanyak 140 unit rumah di klaster II, Klaster III dan Klaster IV; 2) Memberikan hak atas kepemilikan lahan (sertifikat) kepada RTS klaster II, klaster III dan klaster IV; 3) Tertatanya lingkungan pemukiman aman, nyaman, sehat dan asri secara berkelanjutan (sustainable development) yang dapat melindungi segenap warganya; 4) Adanya kepastian hukum hak atas kepemilikan lahan yang ditempati oleh masyarakat; dan 5) Terbangunnya destinasi wisata kuliner ikan, ekonomi kreatif dan rumah singgah (home stay).

Adapun Manfaat Gagasan Perubahan adalah 1) Adanya rumah layak huni bagi masyarakat yang memenuhi syarat bangunan gedung; 2) Target kinerja pada organiasi dapat dilakukan dan ditingkatkan; 3) Lingkungan tertata menjadi lebih baik; 4) Terciptanya lapangan pekerjaan yang baru; 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan pemukiman.

Stakeholders yang terlibat terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua BAPPEDA, DPRD, Kepala BPN, Kadin, Kades, RTS, Kabag Perekonomian, Pengusaha, DPD, Camat, Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda, dan Kepala BPMPD.

Hubungan
Provinsi / Kabupaten / Kota Prov. Sumatera SelatanSistem Pendayagunaan Hasil Litbang Sumatera Selatan

Balitbangnovda Sumatera Selatan telah merintis upaya-upaya dalam Sistem Pendayagunaan Hasil Litbang dan secara berkelanjutan terus mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kelitbangan yang memberikan outcome pada masyarakat.

Banyaknya hasil penelitian yang dihasilkan oleh Lembaga-Lembaga Kelitbangan termasuk Perguruan Tinggi tidak sebanding dengan implementasinya secara nyata, dimana hasil penelitian tersebut sebagian besar hanya tersimpan di meja dan lemari penelitinya. Hasil penelitian se-Sumatera Selatan yang terekap dalam database di Balitbangnovda tahun 2013 tercatat sebanyak 891 kegiatan, namun baru 5,8% hasil penelitian yang telah dimanfaatkan oleh UKM atau masyarakat.

 

Disisi lain, sebenarnya masyarakat banyak membutuhkan teknologi-teknologi yang dapat membantu mereka dalam segala aspek kehidupan terutama dalam bidang ekonomi untuk tujuan peningkatan taraf hidup. Dari dua kenyataan tersebut, ada jurang pemisah yang sebenarnya dapat dijembatani dengan kehadiran Intermediator.

Seorang Intermediator Teknologi dapat menghubungkan antara dunia penelitian yang banyak menghasilkan penemuan-penemuan teknologi baru dan dunia usaha yang membutuhkan teknologi tersebut untuk meningkatkan daya saing ekonominya. Peranan Intermediator Teknologi sangat strategis dalam upaya Pendayagunaan hasil Litbang.

Berdasarkan masalah tersebut, Balitbangnovda Sumatera Selatan telah merintis upaya-upaya dalam Sistem Pendayagunaan Hasil Litbang dan secara berkelanjutan terus mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Kelitbangan yang memberikan outcome pada masyarakat.

Adapun tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk membentuk dan menjalankan fungsi Jejaring Intermediator Teknologi Sumatera Selatan pada jangka pendek. Pada jangka menengah diupayakan berfungsinya Jejaring Intermediator Teknologi dalam Sistem Pendayagunaan Hasil Litbang Sumatera Selatan, dan pada jangka panjang akan mengimplementasikan Sistem Pendayagunaan Hasil Litbang Sumatera Selatan secara online.

Manfaat yang diambil dari Proyek Perubahan ini antara lain: (1) Meningkatkan cakupan layanan Intermediator Teknologi kepada masyarakat, sebagai salah satu bentuk pelayanan publik Balitbangnovda; (2) Meningkatkan kualitas tatalaksana pendayagunaan hasil Litbang di Sumatera Selatan; dan (3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas transfer teknologi untuk masyarakat.

Gagasan perubahan ini dijalankan melalui strategi antara lain: (1) Mewujudkan Intermediator Teknologi di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi sebagai penghasil teknologi; (2) Mewujudkan database teknologi yang dapat diakses publik; dan (3) Menyediakan ruang/media untuk interaksi penghasil teknologi dan pengguna teknologi.

Dalam program ini, telah teridentifikasi 12 orang stakeholder internal, yaitu:Sekretaris Balitbangnovda, Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosbud, Kepala Bidang Pengkajian Sumber Daya Utama, Kepala Bidang Pengkajian Ekonomi dan Perhubungan, Kepala Bidang Inovasi, Kepala Subbidang Inkubator Teknologi, Kepala Subbidang Ekonomi, Kepala Subbagian Perencanaan, Kepala Subbidang Pendayagunaan Iptek, Manajer Sentra HKI, Ketua Serambi Difusi Iptek dan Kepala Subbagian Umum.

Teknologi
Provinsi / Kabupaten / KotaKota MetroPengalihan Penerapan Akuntansi Berbasis Kas Kepada Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Metro

Pemerintah Kota Metro dalam menyajikan laporan keuangan masih menggunakan basis pencatatan kas modifikasian. Sedangkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Agar pengalihan penerapan basis pencatatan akuntansi pada laporan keuangan Pemerintah Kota Metro tidak menurunkan opini atas hasil audit oleh BPK RI, maka perlu terobosan strategi percepatan pengalihan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dari akuntansi berbasis kas kepada akuntansi berbasis akrual.

Tujuan dan manfaat gagasan perubahan ini pada jangka pendek adalah (1) Ditetapkannya Peraturan Walikota Metro tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual, Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual; (2) Terlaksananya penyesuaian program (pengadaan server dan install) teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari basis kas kepada basis akrual, sekaligus transfer keterampilan mengoperasionalkan peralatan tersebut kepada Tim Admin SIPKD BPKAD Kota Metro; dan (3) Ditetapkannya Surat Edaran Walikota Metro tentang perubahan dan penyesuaian kode rekening anggaran pendapatan dan belanja pada penyusunan RAPBD Kota Metro TA 2015 sesuai Bagan Akun Standar. Sedangkan tujuan jangka menengahnya adalah (1) Diterbitkannya perubahan Peraturan Walikota Metro terkait kebijakan penatausahaan aset daerah, yang meliputi pengadaan, pengelolan, penghapusan, dan pemindahtanganan; (2) Diterbitkannya Peraturan Walikota Metro tentang Kebijakan Penyusutan Nilai Aset Daerah, dan tentang Kebijakan Penghapusan Hutang dan Penghapusan Piutang Pemerintah Daerah; (3) Terlaksananya program dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah dan (4) Terlaksananya penilaian kembali terhadap aset daerah yang masih bernilai nol atau satu rupiah. Adapun untuk jangka panjang, tujuannya adalah terlaksananya upaya-upaya lanjutan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.

Program ini memberikan manfaat antara lain: (1) Pemerintah Kota Metro siap menerapkan basis pencatatan akuntansi berdasarkan basis akrual pada penyajian Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah  terhitung 1 Januari 2015; (2) Makin meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah; (3) Dipertahankannya opini WTP atas hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro pada tahun anggaran 2015 dan tahun-tahun selanjutnya.

Program ini dilakukan melalui strategi antara lain: (1) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang akuntansi; (2) Melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan kapasitas SDM di bidang akuntansi; (3) Melakukan penyesuaian program teknologi informasi perangkat komputer, yaitu dengan pengadaan server dan install peralatan sistem sekaligus transfer keterampilan operasional dan manajemen pengelolaannya kepada petugas admin SIPKD., (4) Penilaian kembali terhadap aset-aset tanah dan/ atau bangunan yang masih bernilai nol atau satu rupiah, (5) Mempersiapkan dan memantapkan instrumen penilaian dan pengakuan standardisasi kualitas manajemen pelayanan keuangan daerah.

Adapun stakeholders yang berperan dalam program ini terdiri dari stakeholder internal dan eksternal. Stakeholders internal terdiri dari Walikota Metro, Sekda Metro, Asisten 3 Sekda Metro, Kepala BPKAD, Kabid Akuntansi BPKAD, Kabid Anggaran BPKAD, Kabid Aset BPKAD, Kabid Belanja BPKAD, Sekretaris BPKAD, Para Kasubbid/Kasubbag BPKAD. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari Inspektur, Bappeda, dan Dispenda Metro, seluruh Kepala SKPD Metro sebagai Pengguna Anggaran, seluruh Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kota Metro. Stakholder lain yang turut mendukung yakni DPRD Kota Metro, Dirjen Keuda Kemendagri, DJPK Kemenkeu, USADI/Konsultan, Pemprov Lampung, BPK RI, BPKP, Fak Ekonomi Unila.

Metode
Kementrian / LembagaBPPTTeknologi Kogenerasi Untuk Penghematan Energi

Aplikasi kogenerasi membuka peluang penghematan energi sampai dengan sekitar 13 ribu GWh per tahun dan sekaligus memberikan manfaat pengurangan CO2 sekitar 10,1 juta ton per tahun.

Efisiensi pada sektor industri dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem kogenerasi (co-generation) atau dikenal sebagai sistem Combined Head and Power (CHP). Sistem CHP merupakan suatu pendekatan dalam penerapan teknologi dimana energi listrik dan energi panas dihasilkan dalam satu sistem terintegrasi. Metode konvensional yang dihasilkan panas dan listrik secara terpisah memiliki efisiensi terpadu sebesar 35 – 40%, sementara sistem CHP efisiensi energinya dapat mencapai 80%. Peluang penghematan energi dari aplikasi teknologi kogenerasi sangatlah besar. Dari kajian yang telah dilakukan BPPT dengan mengaplikasikan teknologi kogenerasi di mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Tenaga Gas (PLTMG), serta tyrbin gas (PLTG) di pembangkit PLN saja, aplikasi kogenerasi membuka peluang penghematan energi sampai dengan sekitar 13 ribu GWh per tahun dan sekaligus memberikan manfaat pengurangan CO2 sekitar 10,1 juta ton per tahun. Potensi tersebut secara eknonomi memberikan penghematan di PLN sebesar Rp. 14,01 Trilyun/tahun, dengan asumsi proyeksi biaya pokok penyediaan PLN rata-rata tahun 2014 sebesar Rp. 1.078/KWh. Sedangkan untuk industri, pemanfaatan teknologi kogenerasi untuk mendaur ulang panas buang, diidentifikasi berpotensi menghemat energi sampai dengan 13,8 ribu GWh pertahun sekaligus memberikan pengurangan emisi CO2 sekitar 10,7 juta ton per tahun. Potensi ini menawarkan penghematan pada sektor industri di Indonesia sebesar Rp. 15,34 Trilyun/tahun dengan tarif dasar industri rata-rata per Oktober 2013 sebesar Rp. 1.112/KWh sehingga sejalan dengan Program Energi Nasional dan sejalan dengan rencana induk Konservasi Energi Nasional.

Stakeholders yang terlibat dalam proyek perubahan ini adalah BPPT, Kementerian PPN/Bappenas, Kemristek, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, PLN, UNDP, Asosiasi dari sektor industri terkait.

Metode
Kementrian / LembagaKementerian Pendidikan dan Kebudayaane-MSA (Elektronik Monitoring Serapan Anggaran) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Percepatan implementasi e-MSA (Elektronik Monitoring Serapan Anggaran) merupakan program untuk dapat mengontrol serapan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Faktanya anggaran pendidikan sangat besar jumlahnya, yang pada tahun 2014 mencapai Rp 368,9 trilyun (20% APBN). Dari jumlah tersebut, Rp.80,6 trilyun dikelola langsung oleh Kemdikbud melalui 408 Satuan Kerja (Satker) yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggaran sebesar itu sangat perlu dimonitoring agar penggunaannya tepat sasaran, salah satunya metode monitoringnya adalah melalui e-MSA.

e-MSA adalah sistem elektronik Monitoring Serapan Anggaran untuk pemantauan serapan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan anggaran serta kerja sama luar negeri dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemdikbud. Sistem e-MSA sebenarnya telah dibangun pada tahun 2013 akan tetapi belum dilakukan operasionalisasi sistem. Untuk mengoperasionalkan sistem e-MSA perlu dilakukan sosialisasi dan penyusunan SOP yang jelas serta dilakukan secara bertahap. Kemdikbud sendiri tidak membeli software ini dari luar, melainkan segala pengembangan dan pembangunan IT internal dilakukan oleh para SDM IT yang dimiliki Kemdikbud sehingga tidak menjadi ketergantungan dengan pihak ketiga penyedia software. Sistem ini dibangun pertama kali pada versi 0.1, dan hingga sekarang sudah mengalami perbaikan dan pengembangan hingga menjadi versi 3.2.

Tujuan dari program ini adalah agar dapat terimplementasikannya sistem elektronik Monitoring Serapan Anggaran (e-MSA), yakni sistem pemantauan dan pengendalian berbasis ICT yang mencatat setiap perkembangan serapan anggaran pada seluruh program dan kegiatan di Kemdikbud secara berjenjang dan terintegrasi, yang otomatis dapat disajikan dalam bentuk grafik dan tabel yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja melalui berbagai media oleh stakeholder untuk mewujudkan e-Government.

Implementasi e-MSA sudah memiliki kekuatan hukum dengan dituangkan ke dalam Permendikbud Nomor 42 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem e-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk teknis penggunaannya sudah tertuang dalam Peraturan Sesjen Nomor 30/P/2012, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem e-MSA Kemdikbud.

Strategi yang dilakukan untuk mensukseskan gagasan program ini adalah dengan melakukan pengujian serta penyempurnaan sistem e-MSA melalui uji terap terhadap beberapa unit kecil. Setelah dirasa cukup layak sistem mulai diperkenalkan kepada stakeholder. Tetapi sebelum diterapkan kepada unit yang lebih besar, dilakukan penyusunan SOP/Petunjuk Teknis penggunaan e-MSA. Selanjutnya baru dilakukan pelatihan dan pendampingan terhadap pengguna sistem yang sebelumnya dibuat surat penugasan untuk dapat mengoperasionalkan sistem e-MSA. Untuk ke depan, sistem ini akan dikembangkan sampai ke analisis, termasuk kegiatan-kegiatan apa saja yang penyerapan anggarannya rendah sehingga dapat dijadikan masukan bagi Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri untuk penyusunan anggaran di tahun berikutnya.

Adapun stakeholders yang terlibat dalam implementasi sistem e-MSA ini adalah seluruh unit kerja yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Teknologi
Kementrian / LembagaArsip Nasional RIOptimalisasi JRA Untuk Peningkatan Akses Informasi Publik

JRA sebagai salah satu instrumen terpenting dan wajib dimiliki oleh setiap organisasi untuk terciptanya arsip/dokumen perusahaan yang otentik, utuh, dan lengkap serta sebagai alat bukti sah tentang hak-hak keperdataan rakyat dan informasi publik yang terpercaya

Setiap instansi hampir setiap hari menciptakan arsip sehingga menciptakan “Boom Arsip” yaitu penumpukan arsip pada lembaga negara dan pemerintahan daerah (PEMDA). Boom Arsip ditengarai karena instrumen pedoman untuk melakukan penyusutan arsip yaitu Jadwal Retensi Arsip (JRA) belum semuanya dimiliki oleh setiap instansi. Hanya 10% JRA PEMDA yang sudah disetujui Kepala ANRI. JRA sebagai salah satu instrumen terpenting dan wajib dimiliki oleh setiap organisasi untuk terciptanya arsip/dokumen perusahaan yang otentik, utuh, dan lengkap serta sebagai alat bukti sah tentang hak-hak keperdataan rakyat dan informasi publik yang terpercaya. Dalam prakteknya, JRA di Indonesia terdiri dari JRA Keuangan, JRA Kepegawaian, JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian, dan JRA Substantif. Pelayanan persetujuan JRA oleh Kepala ANRI memakan waktu 3 bulan s.d. 1 tahun sehingga mengakibatkan munculnya Boom Arsip. Kondisi ini diperparah dengan adanya keterbatasan Pejabat Arsiparis yang dinyatakan Lulus Sertifikasi hanya sebanyak 216 orang dari 3.154 orang atau 6,84 %.

Proyek perubahan ini membuat suatu perubahan atau terobosan arah kebijakan organisasi yaitu: 1) percepatan pelayanan persetujuan JRA dari 3 bulan menjadi 15 hari kerja dengan memperpendek tahapan “Kertas Kerja Telaahan JRA” dan ekspose pembahasan; 2) pemberian kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk dapat menetapkan persetujuan JRA Pemda Kabupaten/Kota; 3) melakukan sertifikasi kompetensi arsiparis minimal 30% pada tahun 2015; dan 4) mengintensifkan sosialisasi UU Kearsipan kepada seluruh stakeholders.

Stakeholders yang terlibat dalam proyek perubahan ini terdiri dari stakeholders internal dan eksternal. Stakeholders internal terdiri dari Kepala ANRI, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Sekretaris Utama ANRI, Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, Direktur Kearsipan Pusat ANRI, Direktur Kearsipan Daerah ANRI, Direktur Akreditasi dan Profesi Kearsipan ANRI, dan Arsiparis Madya. Sedangkan stakeholders eksternal terdiri dari Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga (K/L), Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, BKN, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas; dan DPR RI Komisi II.

Proses
Kementrian / LembagaKementerian PAN dan RBPenyelarasan Arsitektur Informasi Kinerja dan Pengintegrasian Data Pelaporan

Penyelarasan Arsitektur Informasi Kinerja dan Pengintegrasian Data Pelaporan dalam Sistem Perencanaan Sistem Penganggaran, dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian/Lembaga sudah menjadi keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembuatan laporan dan mengurangi duplikasi laporan

Pada Kementerian/Lembaga, kondisi saat ini yang terjadi adalah belum ada keselarasan yang baik dalam Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran, dan Manajemen Kinerja, baik dalam hal struktur dan kerangka logis kinerja, istilah dan definisi, jenis dan format formulir, penanggung jawab kinerja organisasi; dan aplikasi pengolahan data dan informasi kinerja. Antara perencanaan kinerja dengan penganggaran seolah menjadi hal yang terpisah dan berbeda, sehingga apa yang akan dicapai sering kali tidak sinkron dengan uang yang ada. Permasalahan sebagaimana tersebut diatas menimbulkan dua isu strategis, yaitu:

  1. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) pada tingkat Kementerian/ Lembaga belum berorientasi pada hasil/ outcome, serta belum dapat menjawab target prioritas RPJMN karena tidak tersedia informasi hasil dalam Laporan Kinerja masing-masing K/ L;
  2. Banyak duplikasi pekerjaan bagi instansi pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan pelaporan keuangan dan kinerja.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan suatu proses perubahan untuk menyeragamkan gerak langkah dalam mewujudkan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcome), peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Kementerian/ Lembaga, serta mengurangi duplikasi dalam penyusunan dokumen dan pelaporan yang diharapkan dapat menyederhanakan form dan laporan, menciptakan efisiensi, penganggaran dan pelaporan yang lebih mudah, serta data dan informasi yang terintegrasi. Dengan terlaksananya hal-hal tersebut, kinerja instansi pemerintah yang selama ini belum berorientasi hasil dan belum terukur dapat berubah menjadi kinerja yang terukur.

Untuk itu, perlu adanya kesepakatan untuk menyelaraskan arsitektur informasi kinerja dan mengintegrasikan data pelaporan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian/Lembaga antara  Kementerian Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB.

Pada akhirnya, penyelarasan arsitektur kinerja ini akan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga.

Metode

Pusat Inovasi Pelayanan Publik - Lembaga Administrasi Negara