E-DIREKTORI


Direktori Inovasi Administrasi Negara

e-Direktori Inovasi AN ini merupakan instrumen untuk menjaring inovasi administrasi negara secara lebih luas. Tujuannya adalah untuk menyediakan bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang administrasi negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan inisiasi, imitasi dan replikasi inovasi.

Pengisian instrumen ini dilakukan oleh stakeholders yang telah berhasil melakukan inovasi. Stakeholders mencakup Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat.

Submit Inovasi Login
Displaying 91-100 of 200 results.
Kelompok Inovator Nama Instansi Nama Inovasi Deskripsi Jenis Inovasi
Provinsi / Kabupaten / KotaProvinsi Jawa BaratPembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca merupakan optimalisasi tugas pokok Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) sebagai pembina perpustakaan dan lembaga kearsipan serta pengembangan budaya baca masyarakat dan budaya sadar arsip.

Pengembangan strategi pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca dilakukan dengan pertimbangan bahwa tugas pokok dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) adalah melakukan pembinaan. Pembinaan ini meliputi pembinaan teknis semua jenis perpustakaan dan lembaga kearsipan; pembinaan kompetensi tenaga perpustakaan dan kearsipan, pembinaan budaya baca masyarakat dan budaya sadar arsip; serta penyelenggaraan layanan publik bidang perpustakaan dan kearsipan di Jawa Barat. Kenyataannya, sebelum program ini dilaksanakan, BAPUSIPDA belum melakukan tugas pokok pembinaan ini secara maksimal, dikarenakan tidak adanya panduan yang jelas terhadap pelaksanaannya. Selain itu karena IKU BAPUSIPDA pada saat program ini diusulkan tidak mencerminkan tugas pokoknya maka, melalui program ini BAPUSIPDA memiliki alasan kuat  untuk menambahkan IKU pada tahun berjalan. Tugas BAPUSIPDA sebagai Pembina  mengikuti aturan perundangan yakni Undang undang no 43 tahun 2007 tentang perpustakaan; Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 32 tahun 2013; Peraturan Pemerintah no 27 tahun 2008 tentang urusan kewenangan provinsi; Peraturan Daerah no 17 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perpustakaan; Peraturan Gubernur no 81 tahun 2012 tentang pelaksanaan Perda no 17 tahun 2011. Program Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat dirasa tepat untuk mengefektifkan tugas dari BAPUSIPDA.

Pada akhirnya program ini bertujuan untuk 1) menjadikan lembaga perpustakaan yang ada di provinsi Jawa Barat sesuai dengan standar perpustakaan; 2) mengembalikan dan meningkatkan minat baca masyarakat dengan melibatkan peran serta stakeholder seperti sekolah, akademisi, tokoh masyarakat, serta keluarga. Manfaat yang diharapkan dari program ini adalah 1) Penyelenggara perpustakaan memiliki acuan yang jelas terhadap penyelenggaraan dan teknis operasional perpustakaan; 2) Masyarakat memperoleh akses informasi yang mudah, murah, cepat dan akuntabel karena bahan baca yang ada melalui seleksi ketat dari penyelenggara pustaka. Strategi yang dilakukan untuk kemudahan implementasi program ini adalah 1) Melakukan identifikasi target audience dan siapa yang menaunginya (sekolah, pakar, dll); 2) Melibatkan stakeholder terkait (sekolah, universitas, lembaga pendidikan, masyarakat); 3) Memanfaatkan media komunikasi yang ada di berbagai kesempatan, termasuk media masa dan media sosial; 4) Melibatkan praktisi dan akademisi untuk menyusun pedoman penyelenggaraan pustaka sesuai dengan lembaga yang menaunginya; 5) Melakukan cultural stuktural yakni melakukan roadshow “Gerakan Membaca” se-provinsi Jawa Barat; 6) Tidak melanggar aturan yang berlaku. Keunggulan yang ditawarkan dari program ini adalah 1) perda pertama terkait dengan perpustakaan; 2) indikator pendukung (koleksi yang variatif); 3) Komunitas budaya baca yang banyak; 4) Masyarakat penggiat budaya baca yang aktif.

Stakeholder yang mendukung program strategi pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca adalah Kepala Daerah/ Gubernur Provinsi Jawa Barat terkait dukungan terhadap program budaya membaca; Para akademisi dan pakar terkait penyusunan pedoman; Pengelola perpustakaan lingkungan sekolah, perguruan tinggi di Jawa Barat, Komunitas budaya baca,  Masyarakat penggiat budaya baca terkait implementasi penyelenggaraan perpustakaan dan budaya baca; Lembaga pemerintah lainnya, masyarakat dan Pelaku dunia usaha serta media terkait publikasi.

Metode
Provinsi / Kabupaten / KotaKota CimahiSistem Pembayaran Online Pajak Daerah Kota Cimahi

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan mengembangkan sistem Pembayaran Online Pajak Daerah Kota Cimahi dimana pemerintah kota melakukan kerjasama dengan bank persepsi untuk mempermudah pembayaran pajak masyarakat.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah dilakukan karena Dinas Pendapatan Kota Cimahi masih menghadapi berbagai kendala, khususnya sejak menerima pelimpahan Pajak PBB-P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada 20  Maret 2012. Kendala tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana, data base yang belum akurat, kesisteman yang belum sesuai harapan, regulasi yang masih harus  disempurnakan,  serta  realisasi  pendapatan  yang belum optimal. Kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak, kekurang akuratan data wajib pajak dapat terlihat dari realisasi  pada penerimaan  jenis pajak  PBB-P2 Tahun 2013 dimana dari  nilai DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) yang ditetapkan Rp. 35.397.423.905,- hanya terealisasi sebesar Rp. 26.769.896.711 atau 75,63 % dari DHKP. Penyebabnya adalah kurangnya media pelayanan yang tersedia bagi wajib pajak yang mempunyai kesulitan dalam membayar pajak. Pembayaran pajak saat itu difasilitasi oleh satu bank persepsi saja. Bank persepsi yang memfasilitasi pembayaran pajak itu pun sangat sulit dijangkau oleh wajib pajak serta menambah biaya dari segi transportasi ke bank persepsi. Untuk inilah strategi optimalisasi dibutuhkan.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak sehingga pada akhrnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cimahi meningkat. Manfaat yang diharapkan adalah 1)agar dalam proses penghitungan pajak tidak perlu dilakukan tiap hari ; 2) Mengurangi biaya perjalanandan waktu wajib pajak dalam membajar kewajibannya; 3) Terwujudnya pelayananan terbaik bagi masyarakat. Strategi yang digunakan untuk optimalisasi ini adalah 1) menambah titik pembayaran pajak dengan melakukan kerjasama dengan bank persepsi lain; 2)menambah kemampuan sistem informasi pajak daerah menjadi sistem pendapatan daerah dengan cara mengintegrasikan dengan sistem informasi lainnya (Sistem Informasi Keuangan Pendapatan Daerah, elektronik pendapatan daerah (non PBB), Sistem informasi manajemen objek pajak; 3) sosialisasi dan kerjasama untuk pembayaran pajak; 4) Penyediaan link dari bank persepsi lain ke bank persepsi utama dan e-sistem informasi pendapatan daerah.

Stakeholder yang mendukung pelaksanaan pembayaran pajak online ini adalah Pimpinan daerah/ Walikota Cimahi sebagai dukungan politis dan kebijakan, Seluruh pimpinan dan staff Dinas pendapatan daerah sebagai tim perancang dan pelaksana sistem, pihak internal dalam lingkungan Pemerintah Kota  (KAPPDE, Bagian Keuangan, Bagian Hukum Setda dll); pihak eksternal di luar lingkungan Pemerintah Kota (BPN, PLN, Pemprov. Jawa Barat, Kementerian Keuangan RI, Kemendagri RI) lembaga perbankan (Bank BJB, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara) dan PT. Pos Indonesia  berkaitan dengan pelayanan pembayaran. Selain itu juga masyarakat yang akan meggunakan layanan sistem pembayaran pajak ini.

Teknologi
Kementrian / LembagaKementerian Dalam NegeriDiklat Aparat Desa Melalui Mobile Training

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi bagian Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai dengan Januari 2013 tercatat mencapai 4.467.982 orang. Aparat pemerintah desa bisa dilihat dari jumlah KepalaDesa atau nama lain saat ini sebanyak 79.075, sedangkan jumlah aparat pemerintah desa kurang lebih 632.600 orang. Kondisi ini tentu menjadi tantangan setiap lembaga diklat baik di tingkat pusat, regional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Ketersediaan sarana dan prasarana diklat (kelas, asrama dll) belum sebanding dengan kebutuhan untuk memenuhi hak setiap aparat dalam meningkatkan kompetensi. Demikian juga terkait dengan faktor jarak antara lokasi lembaga diklat dengan tempat tugas setiap aparat pemerintah yang berimplikasi pada besarnya biaya perjalanan dan lamanya waktu meninggalkan tugas.

Diklat dengan model pelaksanaan selama ini, dimana peserta didatangkan ke lembaga diklat dan bersifat klasikal, atau konvensional akan segera dianggap kadaluwarsa karena  tidak akan mampu menjawab besarnya cakupan target  jumlah aparat sebagai peserta diklat. Biaya yang harus disediakan oleh negara baik dari APBN maupun APBD tentu menjadi sangat besar dan bisa mengganggu struktur pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Mobile Training adalah diklat jemput bola dimana widyaiswara dan penyelenggara mendatangi target group yaitu para aparat desa. Diklat diselenggarakan di desa dan langsung praktek di Kantor Desa. Mobile Training dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa.

Besarnya cakupan target dan bervariasinya kebutuhan kompetensi aparat, maka berdasar analisis pemilihan prioritas, diklat bagi aparat pemerintah desa merupakan prioritas pertama untuk dicarikan model pelaksanaan diklat yang lebih efisien dan efektif. Diklat model mobile training diyakini dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Diklat model mobile training pada prinsipnya adalah model jemput bola dimana penyelenggara diklat dan widyaiswara mendatangi target group, tempat penyelenggaraan diupayakan sedekat mungkin dengan tempat tugas peserta diklat, sarana prasarana memaksimalkan potensi yang ada di lokasi penyelenggaraan diklat, sedang sarana prasarana pembelajaran yang tidak tersedia dibawa dari instansi penyelenggara diklat.

 

Tujuan penyelenggaraan diklat model mobile training ini adalah 1) Mempercepat terpenuhinya target cakupan diklat Aparat Sipil Negara yang sangat besar; 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan diklat. Dengan diklat model mobile training akan dicapai efisiensi biaya dalam jangka pendek tahun 2014 sebesar 200%, jangka menengah tahun 2015 sebesar 400% dan jangka panjang efisiensi 800%.

Manfaat penyelenggaraan diklat model mobile training ini diharapkan 1) meningkatnya kompetensi aparat sipil negara sebagaimana amanat undang-undang; 2) mengatasi keterbatasan sumber daya diklat (biaya, waktu, sarana prasarana diklat).

Stakeholders yang terlibat meliputi unsur widyaiswara, penyelenggara dan peserta. Secara lebih rinci, stakeholders internal yang terlibat terdiri dari Kabid Diklat Teknis Fungsional, Kabag Tata Usaha, Kasubag Administrasi dan Umum, Kasubag Keuangan, Kasubag Program, Kassubag Perpustakaan, Kasi Analisis Kurikulum dan Silabi Diklat Teknis Fungsional, Kasi Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional, Kasi Evaluasi Data dan Alumni Diklat Teknis Fungsional, Kasi Analisis Kurikulum dan Silabi Diklat Struktural, Kasi Pelaksanaan Diklat Struktural, Kasi Evaluasi Data dan Alumni Diklat Struktural, Staf Bidang Diklat Teknis Fungsional, Staf Bidang Diklat Struktural, Staf Bagian Tata Usaha. Sedangkan stakeholders eksternal terdiri dari Kepala Badan Diklat Kemendagri, Pengelola Aparatur Sipil Negara di daerah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat Kabupaten, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten, Kabag Pemerintahan Desa, Kapus Diklat Struktural dan Teknis Badan Diklat Kemendagri, Sekban Diklat Kemendagri, Direktur Pemerintahan Desa dan kelurahan, Camat, Aparat Pemerintahan Desa, Pengelola Diklat Tingkat Kabupaten, Perguruan Tinggi-UGM, Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yogyakarta.

Teknologi
Provinsi / Kabupaten / KotaProvinsi Daerah Istimewa YogyakartaKebijakan Diklat Satu Pintu

Diklat Satu Pintu merupakan integrasi diklat teknis fungsional di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai institusi publik yang berada di bawah Pemerintah Daerah DIY pada tataran teoritis dan praktis berkewajiban untuk mengoperasionalkan nilai-nilai yang terkandung dalam keistimewaan Yogyakarta. Sejalan dengan hal itu, maka upaya untuk mewujudkan good governance yang mengarah pada world-class government yang dilandasi dengan semangat “Yogyakarta-Incorporated”, hakekatnya sama dengan semangat bersama membangun Yogyakarta sebagai revitalisasi etos kerja “saiyeg saeka kapti”. Memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut bukan merupakan satu hal yang mudah dan sederhana. Menjadikan nilai-nilai kehidupan yang luhur tersebut dapat terpatri dan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari setiap anggota masyarakat atau Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan pendekatan-pendekatan berbasis budaya.

Menyadari pentingnya upaya internalisasi nilai-nilai tersebut di kalangan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, maka Badan Diklat DIY memandang perlu menyelenggarakan kediklatan terutama yang teknis dan fungsional secara terintegrasi dalam standar yang lebih terstruktur melalui kebijakan satu pintu. Di sisi lain, pendekatan budaya dalam metode pembelajaran ini akan mendorong berkembangnya sikap dan perilaku yang berlandaskan budaya di kalangan aparatur pemerintah daerah.

Sampai saat ini belum ada kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara terintegrasi sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masih tersebar di beberapa SKPD. Dimana setiap SKPD dapat menyelenggarakan kegiatan diklat aparatur tanpa koordinasi dengan Bandiklat DIY sebagai lembaga yang memiliki tupoksi sebagai penyusun dan penyelenggara program diklat aparatur, akibatnya seringkali terjadi duplikasi program Diklat sehingga dapat berpengaruh pada inefesiensi program Diklat. Disamping itu karena SKPD pelaksana bukan institusi khusus yang melaksanakan kediklatan maka ada kekhawatiran output dan outcome kediklatanan yang dilakukan tidak tepat sasaran.

Tujuan gagasan perubahan dalam jangka panjang yang ingin dicapai: 1) penyelenggaraan diklat aparatur satu pintu; 2) pembangunan/pengadaan kebijakan database informasi kediklatan aparatur yang terintegrasi; dan 3) optimalisasi pemanfaatan/penggunaan database lulusan diklat aparatur DIY yang terintegrasi (dalam SIMPEG).

Stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung dibagi menjadi : 1) Internal : Seluruh bidang dan sekretariat di Bandiklat DIY; dan 2) Eksternal: SKPD se Pemda DIY, Biro Hukum, Biro Organisasi, Bappeda, DPPKA, BKD dan tenaga ahli.

Metode
Provinsi / Kabupaten / KotaKota SurakartaRelokasi Rumah Deret Kampung Keprabon Kota Surakarta

Perkembangan dan kemajuan pembangunan perkotaan di Indonesia tidak bisa terlepas dari tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh, dimana perkembangan kawasan tersebut seiring dengan keberhasilan penataan kawasan protokol di pusat kota. Kawasan kumuh di Kota Surakarta juga menampilkan gambaran serupa, seakan-akan menjadi halaman belakang dari wajah suatu kota, biasanya menempati lahan-lahan pinggiran menempel pusat-pusat perdagangan/ jasa, seperti: bantaran sungai, tanah-tanah negara dan diatas saluran/ pedestarian. Keberadaaannya sangat mengganggu lingkungan kapasitas infrastruktur kota. Dampak ikutannya adalah semakin melebarnya kesenjangan sosial antara masyarakat mapan dengan masyarakat pinggiran di kawasan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan tumbuhnya kota yang terbelah dan rawan krisis sosial.

Salah satu slum area di kota Surakarta adalah di bantaran Kali Pepe yang melewati kawasan tengah kota sebelum mengalir ke Bengawan Solo. Sebagai salah satu fasilitas infrastruktur pengendali banjir kota, keberadaan Kali Pepe saat ini sangat memprihatinkan karena tidak berfungsi secara optimal, dimana selain berperan dalam pengendalian banjir kota, sungai dan bantarannya belum mampu mendukung perannya sebagai salah satu penyangga kualitas lingkungan dan penyediaan ruang publik.

Terobosan kebijakan dalam rangka penataan kawasan kumuh bantaran Kali Pepe Surakarta adalah membangun Rusunawa dengan konsep komprehensif mengintegrasikan aspek tempat tinggal, lahan usaha, penataan ruang publik dan infrastruktur lingkungan.

Kompleksitas permasalahan dalam penataan bantaran Kali Pepe menuntut adanya langkah-langkah strategis dan tidak hanya mengedepankan prosedur yang normatif. Pemenuhan kebutuhan sosial juga harus diakomodasi dan diberdayakan potensinya untuk memperkuat kepentingan pengembalian fungsi (revitalisasi) bantaran Kali Pepe sebagai infrastruktur pengendali banjir, namun bisa dimanfaatkan untuk memperkuat peran yang lainnya. Salah satunya sebagai peningkatan kualitas lingkungan maupun pemberdayaan ruang publik yang berbasis sungai, sehingga bisa menjadi pembangkit tumbuhnya ekonomi kreatif dari pemberdayaan masyarakat bantaran. Langkah-langkah strategis yang dimaksud dalam hal ini adalah dilakukan terobosan-terobosan kebijakan pembangunan yang memerlukan perubahan atau penyesuaian organisasi dari pemangku kepentingan.

 

Salah satu terobosan kebijakan berupa program pembangunan Rusunawa sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan di segmen Jembatan Pringgading-Jembatan S. Parman, dimana disana dijumpai adanya 32 keluarga di bantaran, 18 PKL di tanah Negara dan 13 penyewa di tanah Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta yang harus diakomodasi. Program ini diawali dengan pendekatan dan sosialisasi yang dilakukan secara langsung dan intensif kepada warga yang akan direlokasi sehingga warga memiliki pemahaman yang sama mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan program. Dalam sosialisasi ini juga dilakukan pemetaan terhadap tingkat prioritas permasalahan yang terjadi di permukiman bantaran Kali Pepe baik dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi, serta pembahasan langkah-langkah yang dilakukan bersama warga untuk mempercepat proses penataan.

Proses selanjutnya adalah dilakukannya pemetaan data penduduk secara faktual dan akurat oleh warga mengenai konsep Rusunawa yang akan dibangun. Antusiasme warga dalam memberikan aspirasi menghasilkan konsep Rusunawa dengan penataan yang komprehensif mengintegrasikan aspek tempat tinggal (rumah deret), lahan usaha, penataan ruang publik dan infrastruktur lingkungan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan sosial dapat diakomodasi dan diberdayakan potensinya untuk memperkuat kepentingan pengembalian fungsi (revitalisasi) bantaran Kali Pepe sebagai infrastruktur pengendali banjir, selain dapat pula dimanfaatkan untuk memperkuat peran yang lainnya, seperti peningkatan kualitas lingkungan.

Rusunawa sebagai tempat relokasi yang diberi nama Griya 3WMP Keprabon ini sudah diresmikan pada tanggal 26 Juli 2015 oleh Walikota Surakarta. Warga yang sebelumnya tinggal di permukiman kumuh bantaran Kali Pepe sudah menempati rumah deret dan lahan usaha yang tersedia disana. Dengan demikian, tujuan dari tahapan awal program ini sudah tercapai. Untuk selanjutnya, lahan yang sudah ditinggalkan oleh warga akan dibenahi dan diberdayakan sebagai ruang publik yang berbasis sungai sehingga diharapkan bisa menjadi pembangkit tumbuhnya ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat bantaran. Pemerintah pun akan terus mengawal dan melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat ini agar berjalan berkesinambungan sesuai bussiness plan yang sudah dirancang sendiri oleh masyarakat.

Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu, kelompok utama yang terdiri dari Walikota, Sekda, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bappeda, Dinas Tata Ruang, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Lurah Keprabon, warga bantaran kampung Keprabon dan Arsitek Komunitas Jogjakarta (LSM). Sedangkan yang lain sebagai kelompok pendukung dan kelompok tindak lanjut pemberdayaan.

Konseptual
Provinsi / Kabupaten / KotaProvinsi Jawa TengahPenguatan Kelembagaan Jasa Keuangan Badan Kredit Kecamatan (BKK) Jawa Tengah

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat Jawa Tengah adalah dengan membentuk lembaga intermediasi dibidang keuangan yaitu Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang telah beroperasi sejak tahun 1970. Lembaga ini bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, melalui pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam bentuk penyediaan pembiayaan, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan).

Perubahan status kelembagaan BKK dilakukan melalui strategi konsolidasi/merger terhadap 29 PD. BKK yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan total aset sekitar 1,7 – 1,8 triliun.

Program ini dilatarbelakangi oleh kurang berkembangnya BKK karena status kelembagaannya yang masih berupa Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dimana LKM belum diakui oleh Bank Indonesia dan belum diawasi oleh OJK karena bukan merupakan bank maupun koperasi, sehingga berdampak pada terbatasnya skala usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah reformasi baik dari aspek kelembagaan maupun SDM-nya, sehingga BKK dapat tumbuh dan berkembang lebih baik serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui program perubahan status kelembagaan BKK dari bentuk LKM menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehingga dengan perubahan status ini akan memberikan ruang skala usaha yang lebih luas, mereformasi pola pikir dan budaya kerja, adanya pengawas independen yang kompeten, serta dukungan sistem informasi dan teknologi yang seragam akan memudahkan fungsi pengawasan.

 

Program  untuk dibentuk menjadi BPR BKK. Proses awal yang dilakukan adalah dengan mendapatkan kesepakatan dari berbagai pihak terutama para pemangku kebijakan dan para pengurus Perusahaan Daerah (PD). BKK untuk pembentukan BPR BKK ini. Kesepakatan awal tidak serta merta diperoleh, karena adanya resistensi dari pemegang saham di Kabupaten/Kota yang lembaga PD. BKK nya sudah sehat, merasa khawatir deviden yang diterimanya akan menurun setelah konsolidasi. Namun hal ini dapat teratasi melalui sosialisasi yang intensif dengan mengundang para pakar dari dewan direksi, pemegang saham, dan dewan pengawas sehingga didapatkan keyakinan bahwa setelah konsolidasi, dengan total aset yang akan dimerger sekitar 1,7 – 1,8 triliun, lembaga keuangan ini akan menjadi lebih kuat serta dapat memberikan supply bagi BKK yang kekurangan likuiditas untuk memberikan bantuan usaha mikro.

Setelah kesepakatan dan dukungan penuh telah diperoleh, maka dibentuklah kepengurusan atau dewan direksi melalui proses seleksi dari para pengurus PD. BKK yang berkinerja baik. Dewan direksi ini bertugas mempersiapkan kelengkapan persyaratan perizinan usaha BPR BKK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas yang independen. Sejalan dengan proses tersebut, dewan direksi juga mulai menyusun secara mandiri berbagai SOP mengenai pelayanan, SDM, dan produk demi mewujudkan lembaga keuangan yang profesional.

Program ini sudah masuk menjadi bagian dari program revitalisasi BUMD di Jawa Tengah. Namun sebagai lembaga keuangan yang baru berdiri, hal pertama yang harus dibenahi adalah mengenai rasio kesehatan lembaga yang harus dijaga stabilitasnya. Pemerintah pun tidak menjadikan deviden yang tinggi sebagai tujuan utama, melainkan BPR BKK dituntut untuk menaikkan persentase kredit produktif dibandingkan dengan kredit nonproduktif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat concern terhadap pemberdayaan dan perkembangan UKM sebagai penopang perekonomian masyarakat.

Manfaat dari program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan beragamnya produk yang ditawarkan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dengan adanya rasa nyaman mempercayakan keuangannya dikelola PD. BPR BKK karena dijamin oleh LPS. Bagi manajemen PD. BPR BKK, program ini mendorong inovasi dan kreativitas untuk menyediakan produk yang lebih bervarian sesuai selera pasar sehingga dapat meningkatkan jumlah transaksi. Selain itu juga dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja karena diawasi oleh lembaga independen yang kompeten sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang prima (efektif dan efisien). Adapun bagi pemerintah, dengan semakin banyaknya kredit produktif yang diberikan, maka dapat meningkatkan hasil usaha yang pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah.

Stakeholders yang berperan dalam program ini antara lain: a. Stakeholder primer sebagai stakeholders yang langsung dipengaruhi oleh proper yang dijalankan, yakni Biro Perekonomian, PD. BKK dan nasabah; b. Stakeholder sekunder sebagai stakeholder yang tidak langsung dipengaruhi oleh proper yang dijalankan, yakni Asisten Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Keuangan, OJK, BI, Tim Revitalisasi BUMD dan Perbamida; c. Stakeholder utama sebagai stakeholders yang memiliki pengaruh positif/negatif terhadap proper, yakni Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Ekbang, Karo Perekonomian, PemKab/Kota.

Struktur Organisasi
Provinsi / Kabupaten / KotaKota SalatigaPengaturan Akses Serta Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembiayaan KB MOP dan MOW di Kota Salatiga

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dituangkan strategi untuk memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan alam dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dari segi aspek pengendalian kuantitas penduduk, sejak Program KB Nasional berjalan tahun 1971 sampai dengan tahun 2009 telah berhasil mencegah kelahiran minimal 100 juta.

Penduduk merupakan pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Dinamika kependudukan, baik jumlah, struktur, dan mobilitas penduduk harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dalam pembangunan.Namun demikian, bila Sumber Daya Manusia tidak berkualitas akan menjadi beban.

Pengaturan akses dan penyelenggaraan pelayanan dan pembiayaan KB MOP dan MOW diperlukan guna mewujud-kan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015.

Sasaran Program KB Nasional yang hendak dicapai pada tahun 2015 adalah laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 persen, total fertility rate (TFR) menjadi 2,1 dan net reproductive rate (NRR) menjadi 1,1, sementara pencapaian pelayanan KB di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

  1. Standar Pelayanan Minimal Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah 65%, pencapaian CPR pada tahun 2012 di Kota Salatiga 58,3% dan tahun 2013 57,4%.
  2. Standar Pelayanan Minimal kebutuhan berKB tidak terlayani (unmet need) adalah 5%, sedangkan persentase unmet need Kota Salatiga tahun 2012 10,5% dan di tahun 2013 9,7%.
  3. Total Fertility Rate (TFR) yang hendak dicapai sesuai Standar Pelayanan Minimal adalah 2,1, di Kota Salatiga pada tahun 2012 TFR sebanyak 2,5 dan di tahun 2013 2,31.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan Keluarga Berencana meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi (MOP– Metoda Operasi Pria) dan tubektomi (MOW–Metoda Operasi Wanita) merupakan manfaat pelayanan promotif dan preventif dari Jaminan Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Program KB Indonesia di era Jaminan Kesehatan Nasional mem-punyai sasaran untuk melaksanakan BPJS Kesehatan dengan indikator peningkatan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan mengikuti layanan KB. Harapan akan meningkatnya jumlah penduduk yang mengikuti layanan KB belum berkorelasi positif dengan pelayanan yang diberikan di daerah. Di Kota Salatiga sampai Tahun 2013 kondisi pelayanan KB menunjukkan hasil yang belum maksimal, hal ini terlihat dari: (1) belum optimalnya dampak pembinaan akseptor dan advokasiKIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) terhadap capaian program KB, dan (2) capaian angka peserta KB aktif (angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR)) dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) belum terlayani KB (Unmet Need) yang belum memuaskan.

Dari kondisi tersebut, penyebab masalah utama adalah CPR yang tidak optimal serta Total Fertility Rate (TFR) dan Unmet Need yang masih tinggi, hal ini dikarenakan: 1) Belum adanya pengaturan akses pelayanan dan pembiayaan KB MOP dan MOW, 2) Kurangnya dukungan pendanaan di lapangan, 3) Terbatasnya penyuluh KB, dan 4) Pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang masih rendah.

Untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015 yang ditandai dengan Angka Fertilitas Total/Total Fertility Rate (TFR) sebanyak 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) yaitu banyaknya anak perempuan yang dilahirkan oleh setiap perempuan dalam masa reproduksinya sebanyak 1 di era Jaminan Kesehatan Nasional, maka diperlukan strategi dalam pelaksanaan program KB di Kota Salatiga.

Strategi yang dapat ditempuh melalui pengaturan akses serta penyelenggaraan pelayanan dan pembiayaan Keluarga Berencana MOP dan MOW, yaitu dengan penerbitan Petunjuk Teknis Pengaturan Akses Pelayanan KB MOP dan MOW, terwujudnya Perjanjian Kerjasama Pelayanan KB MOP dan MOW dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Kota Salatiga dan RST dr. Asmir Kota Salatiga) serta penetapan Peraturan Walikota tentang Pelayanan KB di Kota Salatiga. Dengan berbagai langkah tersebut diharapkan dapat tercapai optimalisasi kuantitas dan kualitas pelayanan KB di Kota Salatiga seperti: meningkatnya capaian akseptor baru 10%, menurunnya Unmet Need menjadi 6%, menurunnya drop out akseptor KB sebanyak 10% dan menurunnya angka komplikasi dan kegagalan KB 10%.

Proses
Provinsi / Kabupaten / KotaKabupaten MagelangProduk Pertanian Berdaya Saing di Magelang
Pembangunan pertanian konvensional yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi di Kabupaten Magelang telah mengakibatkan dampak negatif pada  ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan. Meskipun saat ni Kabupaten Magelang masih surplus beras, tetapi gejala gejala tersebut dapat dilihat dari penurunan produksi dari tahun ke tahun. Kurun waktu 2009 – 2011 Kabupaten Magelang memiliki surplus beras sebesar 23.232 ton, namun pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 3.272 ton. Penurunan produksi tersebut diikuti dengan penurunan kualitas sebagai akibat dari penggunaan bahan-bahan kimia yang kurang bijaksana. Kecenderungn global yang telah mulai bergeser kepada produk yang ramah lingkungan, dan aman dikonsumsi merupakan fakta yang harus disikapi secara arif dan bijaksana.

Diagnosis yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang ternyata dijumpai adanya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan.  Area permasalahan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain : 1) Produksi pertanian di Kabupaten Magelang masih belum optimal; 2) tuntutan pasar terhadap produk pertanian yang berkualitas belum sepenuhnya dapat dipenuhi; 3) Masih luasnya lahan kritis di kabupaten Magelang; 4) Masih banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

Sayuran (Baby Buncis, Brokoli, Wortel), Florikultura (Sedap Malam), Tanaman Buah (Salak), Tanaman Pangan (Padi), Tanaman Obat (Jahe), dan Tanaman Perkebunan (Kopi) adalah Delapan Produk Komoditas Unggulan di Kabupaten Magelang

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diperlukan program kegiatan untuk membangun produk pertanian yang aman dikonsumsi bermutu, berdaya saing dan berwawasan lingkungan guna mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan. Untuk mengatasinya Pemerintah Kabupaten Magelang  menyusun arah dan kebijakan di bidang pertanian sebagai langkah stragegis program kegiatan yaitu 1) Pengembangan agribisnis yang berdaya saing; 2) Peningkatan peran sumberdaya pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan dalam menerapkan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan; 3) Peningkatan mutu, produksi dan nilai tambah komersiil; 4) peningkatan sarana prasarana pertanian.

Sebagai langkah perdana di ambil 8 (delapan) komoditas prioritas yaitu: Sayuran (Baby Buncis, Brokoli dan Wartel), Florikultura (Sedap Malam), Tanaman Buah (Salak), Tanaman Pangan (Padi), Tanaman obat (jahe), dan Tanaman Perkebunan (Kopi).

Tujuan Program ini adalah a) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; b) Membuka peluang usaha dan kerja khususnya bidang industrialisasi pengelolaan pasca penen c) Meningkatkan sinergitas program lintas sektoral; d) Mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Magelang.

Dalam mewujudkan impian tersebut diperlukan dukungan dari para pihak dengan pengelompokan sebagai berikut: Stake holder primer (Kelompok tani/ Gapoktan/ Asosiasi, Pelaku pasar, LSM dan Pengusaha bidang pertanian). Stake holder Sekunder (Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM dan Dinas Perdagangan). Stake holder utama (Bupati, Sekretaris Daerah, Bappeda, DPPKAD, BP2KP, Dinas PU dan ESDM).

Produk
Provinsi / Kabupaten / KotaKabupaten WonosoboSistem Kesehatan Daerah (Siskesda) di Kabupaten Wonosobo

Kebutuhan untuk peningkatan kinerja dan sinergitas antar lembaga pelayanan kesehatan melalui pengaturan secara sistemik merupakan suatu langkah yang diharapkan oleh Bupati Wonosobo di saat semakin maraknya sorotan elemen masyarakat mengenai semakin rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di Wonosobo.

Sistem Kesehatan Daerah (Siskeda) mutlak diperlukan demi tercapainya integrasi urusan Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas untuk peningkatan kinerja dan sinergitas antar lembaga pelayanan kesehatan.

Saat itu, Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas belum mampu berperan dalam menjamin efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, pemberlakuan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014 juga belum bisa memperbaiki keadaan, program JKN cenderung menitik beratkan pada upaya kesehatan masyarakat (UKP) daripada upaya kesehatan masyarakat (UKM).  Pemerintah daerah juga tidak memiliki panduan yang tegas tentang bagaimana mengoperasionalkan Sistem Kesehatan Nasional. Berbagai keadaan tersebut diperburuk dengan minimnya proporsi anggaran kesehatan untuk membiayai kegiatan UKM, baik dari APBN maupun APBD. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut diatas diperlukan perubahan secara sistemik dan tidak cukup dengan perubahan secara parsial. Penataan kembali komponen-komponen penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten dalam sebuah Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu solusinya.

Tujuan Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) adalah untuk menata ulang penyelenggaraan urusan kesehatan agar terwujud sinergitas antara Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas sebagai unsur-unsur penyelenggara urusan kesehatan serta mengoptimalkan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat baik di tingkat primer (desa dan kecamatan) maupun sekunder (Kabupaten) sehingga Pelayanan Kesehatan berjalan efektif dan berkualitas melalui sistem kesehatan daerah (Siskesda). Manfaat yang diinginkan dari program ini adalah untuk 1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat; 2) urusan kesehatan dapat lebih tertata rapi dan dapat ditangani lebih sistematik.

Stakeholder terbagi dalam dua kelompok, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Berkaitan dengan stakeholder dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, stakeholder sesuai dengan kelompoknya terdiri atas: (1) Stakeholder Internal adalah pejabat struktural dinas kesehatan, kepala puskesmas, kepala Instalasi Farmasi Kabupaten, dan Kepala Instalasi Laboratorium Kesehatan Daerah, dan (2) Stakeholder Eksternal antara lain adalah Bupati, DPRD, Sekda, DPPKAD, Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Hukum, Direktur RSUD.

Proses
Provinsi / Kabupaten / KotaKota PasuruanOptimalisasi Fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Keberadaan FKDM pada kenyataannya masih belum berjalan dengan semestinya. Di lain sisi, FKDM merupakan merupakan salah satu sarana yang berfungsi untuk dapat menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman/ gangguan stabilitas wilayah. Sebagai upaya untuk mengoptimalisasi peranan FKDM, maka diperlukan realisasi kantor sekretariat FKDM sebaqai pusat pengaduan masyarakat untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan diri kepada masyarakat setempat, revisi Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 188/292/423.012/2007 tentang FKDM, penyusunan prosedur dan mekanisme pelaporan dan sosialisasi tentang FKDM. Fungsi FKDM sendiri adalah sebagai pendukung kinerja kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Pasuruan

 

Tujuan program optimalisasi FKDM adalah 1) Merevisi Peraturan Walikota tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); 2) Menyusun mekanisme dan prosedur pelaporan bagi masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat melalui pembinaan secara berkelanjutan; 4) Menyiapkan rencana ruang Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Manfaat yang ingin diperoleh dari operasionalisasi FKDM adalah untuk 1) peningkatan fungsi dan peran  dari Bakesbangpol bagi masyarakat; 2) menciptakan stabilitas keamanan di masyarakat; 3) Mengikut sertakan masyarakat dalam menjaga keamanan.

FKDM merupakan merupakan salah satu sarana yang berfungsi untuk dapat menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman/gangguan stabilitas wilayah

Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan program optimalisasi fungsi FKDM adalah 1) Pemberian reward bagi anggota FKDM yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya; 2) Menjalin komunikasi yang efektif bagi stakeholder internal dan eksternal ; dan 3) Menyediakan dana yang memadai untuk kegiatan operasional FKDM.

Stakeholder dalam program optimalisasi fungsi FKDM terdiri dari stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder Internal terdiri dari 1) Kabag Hukum Bakesbangpol Kota Pasuruan; 2) Kabag Administrasi Pemerintah Bakesbangpol Kota Pasuruan; dan 3) Ketua Bappeda Kota Pasuruan. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari 1) Kabag Ops Polresta Kota Pasuruan; 2) Pasi Intel Kodim 0819 Kota Pasuruan; 3) Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan; 4) Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kota Pasuruan; 5) Tokoh  Masyarakat dan Tokoh Agama Kota Pasuruan; dan 6) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pasuruan.

Hubungan

Pusat Inovasi Pelayanan Publik - Lembaga Administrasi Negara