E-DIREKTORI


Direktori Inovasi Administrasi Negara

e-Direktori Inovasi AN ini merupakan instrumen untuk menjaring inovasi administrasi negara secara lebih luas. Tujuannya adalah untuk menyediakan bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang administrasi negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan inisiasi, imitasi dan replikasi inovasi.

Pengisian instrumen ini dilakukan oleh stakeholders yang telah berhasil melakukan inovasi. Stakeholders mencakup Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat.

Submit Inovasi Login
Displaying 1-10 of 140 results.
Kelompok Inovator Nama Instansi Nama Inovasi Deskripsi Jenis Inovasi
Kementrian / LembagaBadan Informasi GeospasialOne Map And One Data Informasi Geospasial Tematik

Program Pembangunan Satu Peta Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut yang diusulkan ini dilandasi oleh adanya sebuah Kebijakan Satu Peta “One Map Policy” yang telah dicanangkan oleh Presiden RI ketika Sidang Kabinet RI tanggal 23 Desember 2010, namun sampai saat itu masih belum berjalan sebagaimana yang harapan oleh semua pihak. Kebijakan satu peta ini tentunya segaris dengan telah berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sejak tanggal 11 April 2011, yang memberikan  konsekuensi bahwa Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) berubah menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG), sehingga tugas dan fungsi BIG di bidang survei dan pemetaan semakin luas.

Program ini sangat sulit direalisasi saat itu karena permasalahan utama terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial tematik seperti masih banyaknya UU, PP, Kepmen, Perka atau peraturan perundangan lainnya yang saling tumpang tindih. Sampai saat ini minimal terdapat 171 undang-undang atau peraturan harus menyediakan 94 jenis data geospasial. Banyaknya peraturan terkait dengan informasi geospasial ini mengindikasi bahwa betapa penting informasi untuk pembangunan nasional, namun dari tataran teknis, ternyata sering menimbulkan ketidaksinkronan, tumpang tindih kegiatan, dan masih banyak data serta informasi yang tidak dapat diintegrasikan dalam rangka berbagi pakai informasi antar kementrian dan lembaga penyelenggara informasi geospasial.

Pembangunan Satu Peta Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut dilandasi oleh adanya sebuah Kebijakan Satu Peta “One Map Policy” yang telah dicanangkan oleh Presiden RI ketika Sidang Kabinet RI sehingga diperoleh data yang akurat terhadap peta sebarannya.

Upaya dan langkah strategi untuk mewujudkan tugas dan kewenangan yang diamanahkan oleh Badan Informasi Geospasial sebenarnya telah dilaksana-kan yaitu membentuk kelompok kerja (Pokja) Informasi Geospasial Tematik (IGT) bagi para “stakeholders” penyelenggara dan pengguna Informasi Geospasial Tematik antar Kementerian dan lembaga (12 Pokja IGT). Berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional bidang IG tahun 2013, pembentukan Pokja IGT bertujuan untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program dalam penyelenggaraan IGT antar K/ L. Kelompok kerja ini diharapkan dapat membangun sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam bidang pengumpulan, pengelolaan, penyim-panan dan penyebarluasan informasi geospasial tematik, yang sampai saat ini belum berjalan secara efektif.

 

Tujuan Pembangunan Satu Peta adalah Memperbaiki proses integrasi data dan informasi geospasial tematik wilayah pesisir dan laut di Indonesia dapat diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan melalui penyediaan Tatalaksana Integrasi Informasi Geospasial Tematik. Untuk mewujukannya maka tatalaksana integrasi harus memiliki landasan hukum yang jelas. Penyelenggaraan IGT sumberdaya pesisir dan laut mulai sejak pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial dalam hal ini untuk tema sumberdaya: 1) terumbu karang, 2) padang lamun dan 3) mangrove yang dapat dipertangung-jawabkan dan diintegrasikan dalam kerangka kerja “one map policy”. Dengan menyelesaikan satu dokumen  tata laksana integrasi tersebut, diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit dalam menyelesaikan proses integrasi data dan informasi geospasial dari 11 kelompok kerja  (Pokja) IGT  yang lainnya sesuai dengan rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional IG tahun 2013 dan tahun 2014, yaitu: 1) Pemetaan Sumberdaya Air, 2) Pemetaan Sumberdaya Lahan Pertanian dan Gambut, 3) Pemetaan Monitoring Perijinan Sektoral, Penutup Lahan dan Status Lahan, 4) Pemetaan Ekoregion, 5)  Neraca Sumberdaya Alam, 6) Transportasi, 7) Tata Ruang, 8) Transportasi, 9) Sosial Budaya dan Atlas, 10) Kebencanaan dan Perubahan Iklim, dan 11) Inteligen Geospasial.

Untuk melancarkan proses perubahan tersebut, dilakukan strategi yang tepat seperti 1) Mendorong penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) Tematik dengan menggunakan standar metoda dan prosedur pengumpulan SDA Pesisir dan Laut  (mangrove, terumbu karang dan padang lamun); 2) Mendorong penyediaan IG yang mengacu pada satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal (one map policy) agar dapat dipertanggungjawabkan dan diintegrasikan; 3) Memastikan ketersediaan IG terintegrasi yang merepresentasikan inventarisasi, kondisi/ cadangan, alokasi, dan informasi lainnya terkait SDA oleh K/L/Pemda yang berwenang (walidata); 4) Mensosiali-sasikan tata laksana ini agar dapat direplikasikan ke kelompok kerja yang lain yang dalam IGT; 5) Agar mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat, Perka Tatalaksana Integrasi Tematik ini didorong untuk diangkat menjadi peraturan yang lebih tinggi. Stakeholder yang mendukung Program ini terdiri dari internal BIG yaitu Pusat Pemetaan dan Itegrasi Tematik; Bidang Pemetaan dan Intengrasi Tematik Laut; Sekretariat Kelompok Kerja Pemetaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil; Pusat Pemetaan Rupabumi dan Topoinimi; Pusat Pemetaan dan Lingkungan Pantai; Pusat Standardisasi dan Kelembagaan; Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas; Biro Perencanaan dan Hukum. Sedangkan eksternal terdiri dari Bappenas; Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP); Direktorat Tata Ruang Pesisir dan Laut, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP); Badan Litbang Kementrian Kelautan dan Perikanan; Direktorat Inventarisasi dan Pemetaan Sumberdaya Hutan, Kementrian Kehutanan; Asdep III Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup; Lembaga Pengetahuan Indonesia; Wetland International, CI, WWF, DNPI, REDD+.

Proses
Kementrian / LembagaKemendikbudPenyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UN CBT)

Transformasi UN dari PBT menuju CBT akan memberi banyak perubahan yang substantif untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas penilaian pendidikan secara nasional.

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dari berbasis kertas (paper based test, PBT) menuju berbasis komputer (computerized based test, CBT) merupakan bagian penting dari reformasi transformasi besar Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi pusat penilaian pendidikan kelas dunia (World Class Assessment Center). Ujian Nasional yang diselenggarakan setiap tahun di Indonesia merupakan high stake exam terbesar di dunia dengan jumlah peserta lebih dari 7 juta siswa di lebih dari 80.000 satuan pendidikan (SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Kelompok Belajar Paket B dan C). Logistik yang dikelola sangat besar, 35 juta eksemplar naskah ujian yang merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia (setara dengan lebih dari 400 container) harus didistribusikan ke seluruh satuan pendidikan dengan berbagai moda transportasi, pesawat udara, kapal, truk, hingga harus naik kuda dan perahu untuk mencapai sekolah-sekolah di daerah pedalaman secara tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pencetakan bahan UN juga merupakan pekerjaan besar melalui proses pelelangan umum sesuai Kepres dan pengawasan selama pencetakan yang harus dilakukan 24 jam sehari selama sebulan penuh. Mobilisasi SDM juga luar biasa besar karena melibatkan lebih dari 700,000 panitia dan pengawas dari berbagai kalangan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Kepolisian. Dari segi substansi, penyelenggaraan ujian berbasis kertas dengan skala besar tidak memungkinkan bentuk soal selain multiple choices, sementara kebutuhan asesmen pendidikan mengharuskan pengukuran daya kritis dan kreatif siswa. Pengukuran kompetensi kognitif orde tinggi seperti analisa, sintesa, dan evaluasi sulit dilakukan dengan bentuk soal pilihan ganda (multiple choices). Transformasi UN dari PBT menuju CBT akan memberi banyak perubahan yang substantif untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas penilaian pendidikan secara nasional. Pada bulan Mei 2015 sebagai langkah ujicoba diselenggarakan UN CBT di 133 SMA, 2 MA, dan 378 SMK dengan jumlah peserta 158.220 peserta, selanjutnya bulan Juni 2015 diselenggarakan pula untuk jenjang SMP dengan 41 SMP dan 9.184 peserta.

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Berbasis Komputer (UN CBT) bertujuan menciptakan sebuah sisten ujian nasional yang baru dalam rangka modernisasi penilaian pendidikan sehingga dapat mensyajikan soal-soal yang lebih tepat untuk mengukur kompetensi siswa. Manfaat yang diharapkan adalah 1) Terjadinya efisiensi penyelenggaraan UN (biaya yang lebih murah dan logistik yang lebih mudah); 2) Berkurangnya langkah pemrosesan hasil ujian, karena tidak perlu melakukan pemindaian lembar jawaban ujian yang selain mahal, rumit, juga rawan terhadap kecurangan; 3) Terjaminnya keamanan soal, karena soal tidak dilepas ke publik, masih tersimpan dalam server dan terlindungi melalui enkripsi yang aman; 4) Meminimalisir kecurangan, karena sistem pengamanan berlapis yang dapat diterapkan melalui sistem komputer; 5) Meningkatkan mutu UN, karena soal dikelola melalui sistem komputer; 6) Penghematan biaya dan waktu penyelenggaraan UN (penghematan pada orde 100 milyar rupiah per tahun); 7) Meningkatkan kompetensi dan daya saing siswa. Strategi yang dilakukan untuk penyelenggaran UNCBT ini adalah 1) Menciptakan, menginisiasi dan memperkenalkan sistem ujian nasional berbasis komputer (UN CBT); 2) Pilotting ujian nasional berbasis komputer (UN CBT) pada tahun 2015 di beberapa sekolah yang sudah siap baik sarana prasarana dan SDM-nya; 3) perluasan pelaksanaan UN CBT di seluruh provinsi di Indonesia; 4) membuat bentuk soal UN yang beragam yang dapat merefleksikan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa.

Agar program perubahan ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan diperlukan dukungan dan kerja sama dari semua stakeholders terkait baik internal maupun eksternal. Stakeholder yang terlibat untuk membantu keberhasilan  program yang digagas ini adalah berasal dari pihak  Pusat Penilaian Pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Pendidikan Menengah dan Kejuruan, Ditjen Pendidikan Dasar, Balitbang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Selain itu ikut dilibatkan pula Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Pendidikan Agama), Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, sekolah, guru, siswa, orang tua siswa juga dari pihak masyarakat.

Teknologi
Kementrian / LembagaLembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaIndonesian Culture Collection (InaCC) Sebagai Pusat Depositori Nasional Untuk Koleksi Mikroba

Indonesia sangat kaya mikroorganisme. Mikroorganisme jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kepunahan/dicuri oleh pihak luar. Oleh karena itu, InaCC dipandang sebagai salah satu solusi menyimpan mikroorganisme yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan kembali 30 tahun yang akan datang.

Mikroorganisme mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai sektor seperti pangan/ pertanian, obat-obatan/ kesehatan, industri, kehutanan dan lingkungan. Indonesia mempunyai kekayaan mikroorganisme yang masih belum didata dan dieksplorasi secara optimal. Meningkatnya jumlah penelitian yang melibatkan eksplorasi mikroorganisme yang memiliki nilai bioprospeksi akan menyebabkan semakin banyaknya mikroorganisme yang memiliki potensi baru secara komersial bisa ditemukan. Mikroorganisme yang baru dan memiliki nilai lebih dan unik telah dimasukkan kedalam aplikasi paten untuk melindungi hak intelektual para peneliti dan institusinya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pada pasal 7 disebutkan bahwa Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang semua makhluk hidup, kecuali jasad renik (mikroorganisme). Salah satu syarat utama agar aplikasi paten yang berkaitan dengan hal seperti ini bisa diberikan adalah dengan menyimpan strain/ sample  yang akan dipatenkan di lembaga penyimpanan mikroorganisme (Microbial Culture Collection) yang diakui oleh kantor Paten (Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten) yang saat itu belum ada.

Pada saat ini, “Indonesian Culture Collection (InaCC) adalah satu-satunya lembaga tempat penyimpan koleksi mikroba di Indonesia yang sudah memenuhi Microbial Culture Collection yang berstandar internasional dengan telah dimilikinya  fasilitas fisik yang berfungsi sebagai tempat isolasi, karakterisasi, penyimpanan, dokumentasi dan distribusi mikroorganisme hasil koleksi dengan cara yang benar dan bertanggung jawab kepada publik. InaCC mewakili  Indonesia dalam keanggotaan ACM (The Asian Consortium for the Conservation and Sustainable use of Microbial Resources) yang merupakan konsorsium Pusat Koleksi Mikroorganisme di Asia.

Tujuan akhir dari proyek perubahan ini adalah agar semakin banyak peneliti/ culture collection/ industri yang menyimpan duplikat koleksi mikroba di InaCC dan meningkatkan peran InaCC sebagai pusat depositori nasional untuk koleksi mikroba di Indonesia. Inovasi yang diakukan adalah mempercepat keluarnya Peraturan Kepala LIPI untuk mewajibkan para peneliti mikroorganisme untuk menyimpan kultur mikroorganisme di InaCC (Peraturan Kepala LIPI No, 4 Tahun 2014 tentang Penyimpanan Kultur Mikroorganisme pada InaCC LIPI, tgl. 4 September 2014). Selain itu, inovasi yang dilakukan adalah percepatan penyusunan naskah akademik dan rancangan Peraturan Presiden tentang penyimpanan dan pengelolaan kultur mikroorgnisme sehingga InaCC secara hukum diakui oleh kantor paten sebagai lembaga penyimpanan mikroorganisme di Indonesia pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2017 InaCC diharapkan dapat diakui sebagai International Depository Authority (IDA) di bawah perjanjian Budapest pada International Recognition of  the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.

Stakeholders yang terlibat dalam proyek perubahan ini adalah stakeholder  internal terdiri dari Puslit Biologi, Puslit Bioteknologi, Puslit Biomaterial, Puslit Limnologi, Puslit Oseanografi, Puslit Kimia LIPI. Stakeholders Eksternal terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitvet  (Balitvet Culture Collection/ BCC), Biogen (Biogen Culture Collection/ BiogenCC), BPPT  (BPPT Culture Collection/ BPPTCC), Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Culture Collection/PAIRCC), Pusat Kontrol Kualitas Ikan (National Center for Fish Quality Culture Collection/NCQCCC), ITB (ITB Culture Collection/ITBCC), IPB (IPB Culture Collection/IPBCC), UI (University of Indonesia Culture Collection/UICC), Univ Diponegoro  (Diponegoro University Culture Collection/DUCC), Univ. Udayana (Universitas Udayana Culture Collection/ UNUDCC), Lemigas  (Biotechnology Lemigas Culture Collection/ BLCC) dan Biofarma (Biofarma Culture Collection/ BFCC).

Produk
Provinsi / Kabupaten / KotaProvinsi Daerah Istimewa YogyakartaGreen Hospital Berbasis Kearifan Lokal RSUD Wates

Konsep Green Hospital berbasis kearifan lokal di RSUD Wates terbukti dapat mengubah suasana rumah sakit yang terkesan ‘angker’ dan berbau obat menjadi rumah sakit yang ramah lingkungan dan bertujuan akhir mempercepat proses penyembuhan pasien

Pelayanan kesehatan dituntut untuk lebih memfokuskan pada kebutuhan pelanggan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, dan perkembangan teknologi. Rumah sakit sebagai salah satu unit pelaksana pelayanan kesehatan harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jasa pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna layanan  memiliki emosional, suka keindahan dan kenyamanan serta mendambakan sentuhan perasaan terhadap layanan yang diberikan. Untuk itu layanan Rumah Sakit  harus dapat menjawab kebutuhan tersebut. Kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh RSUD Wates dimana masih terdapat beberapa masalah seperti jumlah kematian  meningkat, indeks kepuasan masyarakat masih dibawah standar nasional, kedisiplinan dan kinerja pegawai belum merata dan pengembangan pelayanan spesialis/ subspesialis terhambat. Solusi atas tuntutan kebutuhan pelayanan dari pelanggan rumah sakit dan permasalahan yang ada yaitu pergeseran ke arah pelayanan paripurna serta berbasis kenyamanan dan keamanan lingkungan rumah sakit. Cara yang dilakukan adalah dengan tata kelola hijau berbasis kearifan lokal, yakni konsep yang berwawasan lingkungan yang memadu serasikan secara komprehensif antara pernyataan pengelolaan sanitasi rumah sakit berdasarkan Permenkes 1204 tahun 2004 dengan konsep Green Hospital yang diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit dari 3 (tiga) dimensi mutu secara komprehensif.

Strategi untuk memperoleh kepuasan pelanggan rumahsakit yang dilakukan RSUD Wates adalah dengan memasukkan Konsep Green Hospital dengan tata kelola hijau berbasis kearifan lokal.  Hal ini dapat diwujudkan dengan kondisi 1) Outdoor (Program Tamanisasi); 2) Indoor (Backdrop Pemandangan alam Objek Wisata yang ada di Kulon progo, Backsound Suara Alam, Instrumen Musik Tradisional dan Musik Klasik serta Aroma Terapi, Backdrop Budaya sadar kesehatan sebagai wahana untuk pendidikan masyarakat); 3) Budaya (Membudayakan hand Higiene pada seluruh pegawai, pengunjung maupun pasien, Kawasan Tanpa Rokok, Hemat Energi dan Air, Peduli sampah); dan 4) Fisik bangunan (Bangunan berbasis Tata Kelola Hijau (Green Hospital), Pengelolaan Limbah, Daur Ulang, Higiena dan Sanitasi, CSSD dan Laundry).

Stakeholder yang terlibat menuju terwujudnya RSUD Wates sebagai Green Hospital adalah Sekda, Asda I, Bagian Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas PU, KLH, Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Budparpora), RS Swasta, Pokja I, II, III, Media, Konsultan dan masyarakat/pelanggan.

Konseptual
Provinsi / Kabupaten / KotaKabupaten MalangKolaborasi Program Contra War dan Sutera Emas

Program percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak  dengan metode kolaborasi program Contra War dan Sutera Emas yang di back up oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi dan didukung oleh BKKBN.

Penerapan Sutera Emas untuk KB berawal dari tingginya angka kematian ibu pada 2013 yang mencapai 39 kasus. Kolaborasi program Contra War dan Sutera Emas dilatar-belakangi oleh tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI dan AKB) di Kabupaten Malang. Di samping itu, program-program reguler di bidang keluarga berencana belum berdaya ungkit secara maksimal terhadap AKI dan AKB. Selama ini, kematian ibu di Kabupaten Malang sebanyak 80 persen disebabkan penyakit bawaan sebelum hamil  yang harus dicegah seperti TBC dan jantung. Untuk itu, masyarakat harus mau mendeteksi kasus di sekitarnya dan melaporkan secepat mungkin kepada tenaga kesehatan. Untuk meningkatkan cakupan Akseptor KB baru dari kelompok Wanita Usia Subur (Unmet Need) beresiko tinggi dilakukan proses penapisan reproduksi terhadap Wanita Usia Subur yang sedang menderita suatu penykit (menular, tidak menular atau bawaan) dan mempunyai faktor-faktor resiko terhadap kehamilan, serta pernah mempunyai riwayat kehamilan beresiko tinggi sebelumnya, yang dapat membahayakan proses kehamilan dan persalinan selanjutnya, dengan penggunaan kontrasepsi yang tepat selama masa penyembuhan penyakitnya sesuai rekomendasi dokter puskesmas dan dokter spesialis.

Tujuan Kolaborasi program Contra War dan Sutera Emas tentu saja untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dengan mendeteksi terlebih dahulu penyakit bawaan sang ibu yang dapat membahayakan dirinya saat akan melahirkan. Selain itu diharapkan juga peningkatan pelayanan kesehatan bagi akseptor KB baru dari kelompok Wanita Usia Subur beresiko tinggi. Adapun manfaat yang diharapkan adalah  1) Meningkatkan kinerja Badan Keluarga Berencana sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang; 2) Memudahkan petugas untuk dapat mengetahui sasaran Unmet Need by name, by address dan by case, 3) Meningkatkan pemahaman petugas bahwa peningkatan cakupan akseptor KB baru seharusnya berbanding lurus dengan penurunan AKI dan AKB; 4) Mengurangi mindset ego sektoral dan ego program; 5) Merangsang semangat petugas untuk bekerja lebih inovatif dan lebih bertanggung jawab; 6) Memudahkan petugas dalam melakukan pendampingan terhadap akseptor KB dari kelompok Unmet Need dalam melaksanakan kehamilan terencana; 7) Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral; 8) Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat; 9) Mempercepat rencana aksi Pemerintah Kabupaten Malang dalam pencapaian tujuan MDG’s.

Strategi yang dilakukan untuk proses implementasi program ini adalah 1) Pengoptimalan tenaga program keluarga berencana, 2) Perencanaan Program Keluarga Berencana, 3) Menentukan metode pelaksanaan yang tepat untuk pelaksanaan Program Keluarga Berencana, dan 4) Memperbaiki sarana dan prasarana program keluarga berencana. Untuk menjamin kelancaran program ini maka stakeholder perlu dilibatkan. Stakeholder yang terlibat dalam program ini adalah pimpinan daerah, sekretaris daerah kabupaten Malang, Jajaran pejabat dan staff Badan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Malang, pengendali petugas lapangan, petugas lapangan, Penyuluh pada Badan Keluarga Berencana, Bappeda, Dinas Kesehatan, RSUD Kanjuruhan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, district facilitator program AIPD AusAid, district facilitator program EMAS USAID dan Tim Sutera Emas.

Metode
Provinsi / Kabupaten / KotaProvinsi Daerah Istimewa YogyakartaFamily Gathering Terpadu RSJ Grhasia Yogyakarta

Family Gathering Terpadu merupakan program bersama antara RSJ Grhasia, ODGJ, dan keluarga pasien untuk mempercepat proses penyembuhan pasien.

paya peningkatan efektivitas penyelenggaraan family gathering terpadu dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa berkelanjutan Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia – DI Yogyakarta yang digagas merupakan usaha untuk menjaring kepedulian keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Grhasia. Sesungguhnya Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI memperlihatkan bahwa rata-rata nasional gangguan jiwa berat di Indonesia adalah 1,7 % dan untuk gangguan mental emosional (cemas dan depresi) di atas usia 15 tahun sebesar 6,0%. Sedangkan prevalensi untuk gangguan jiwa berat di Provinsi DIY sebesar 2,7 % dan untuk angka prevalensi gangguan mental emosional (umur 15+ tahun) juga berada di atas angka nasional. Dampak sosial akibat masalah kesehatan jiwa tersebut antara lain adalah tingginya angka kekerasan baik di rumah tangga maupun di masyarakat, meningkatnya kejadian bunuh diri, penyalahgunaan napza pada remaja, kenakalan remaja, masalah pendidikan, perceraian, pengangguran, kemiskinan, pemasungan, dan lain sebagainya. Upaya rehabilitative kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) agar mandiri di masyarakat.Keterlibatankeluarga perlu diberdayakan dalam bentuk kegiatan secara bersama (family gathering) untuk konseling, latihan perilaku, asuhan keperawatan diperlukan untuk kesembuhan anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan. Kondisi ini akan memberi dampak menurunnya angka relaps (kekambuhan) penderita gangguan jiwa yang sekitar 25% - 50%.

Dalam mewujudkan misi memberi pelayanan yang berkualitas dan menjamin keselamatan pasien serta pelayanan yang beretika dan mencerminkan budaya masyarakat DIY, diperlukan sebuah pedoman atau prosedur yang menjamin program Family Gathering Terpadu dapat berjalan secara berkesinambungan.Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan family gathering terpadu dalam rangka pelayanan kesehatan berkelanjutan di RSJ Grhasia - DIY. Penyelenggaraan family gathering pada dasarnya untuk melakukan pendekatan pelayanan jiwa berbasis komunitas (masyarakat) dimana seluruh potensi yang ada di masyarakat dilibatkan secara aktif. Manfaat yang ingin dicapai dari program ini adalah 1) Didapatkannya kesepakatan bersama antara RSJ Grhasia dengan stakeholders dalam penyelenggaraan pelayanan berkelanjutan pasca perawatan pasien di Rumah Sakit; 2) Terwujudnya keluarga sadar jiwa secara mandiri dalam mengelola pasien atau orang dengan gangguan kesehatan jiwa; 3) Terbentuknya pelayanan kesehatan jiwa paripurna, mulai dari sistem rujukan pasien di tingkat Puskesmas, RSU tingkat kabupaten/kota, sampai RSJ Grhasia DIY. Strategi yang dilakukan untuk menjalankan program tersebut adalah 1) Menyusun kebijakan dan pedoman penyelenggaraan family gathering; 2) Menyelenggarakan pertemuan dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan family gathering terpadu untuk menyusun kesepakatan bersama; 3) Menyusun draft Peraturan Gubernur tentang TP-KJM dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat yang terpadu dant erintegrasi; 4) Memperbaiki pelayanan kesehatan jiwa paripurna, mulai dari sistem rujukan pasien di tingkat Puskesmas, RSU tingkat kabupaten/kota sampai RSJ Grhasia DIY; 5) Pembentukan jejaring pelayanan kesehatan jiwa dalam Self Help Group yang merupakan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dalam penanganan masalah kesehatan jiwa; 6) Mensosialisasikan serta melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Tim Pembina/Pengarah/Pelaksana Kesehatan Jiwa Terpadu Pemda DIY (TP-KJM) secara berjenjang.

Stakeholders yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Puskesmas, keluarga orang dengan gangguan jiwa dan masyarakat sekitar penderita gangguan jiwa.

Metode
Provinsi / Kabupaten / KotaKota PekalonganPenerapan E-Government Untuk Integrasi dan Transformasi Pemerintahan

Pengembangan dan implementasi transformasi dan integrasi e-government dilakukan dalam bentuk aplikasi layanan internal (e-office/surat online) dan aplikasi layanan eksternal untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja administrasi internal serta mewujudkan integrasi data dan proses bisnis manajemen penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan dan pemanfaatan e-government di lingkungan pemerintah saat ini dapat dikatakan belum optimal dan tertinggal dari sektor bisnis, walaupun beberapa inisiasi sudah mulai bermunculan di beberapa instansi pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Tetapi inisiatif tersebut masih bersifat sektoral serta belum terintegrasi, sehingga belum dirasakan kemanfaatan yang optimal bagi peningkatan kinerja, peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan publik. Di Kota Pekalongan juga mengalami kondisi serupa, permasalahan strategis yang dihadapi terkait pengembangan e-government yang belum terintegrasi dalam rangka penguatan good governance dan percepatan pembangunan daerah. Pilar-pilar pokok pengembangan e-government di Kota Pekalongan sebenarnya sudah memadai tetapi masih bersifat parsial, oleh karena itu sudah saatnya mengagendakan inovasi e-government pada tahapan yang lebih maju yaitu e-government untuk integrasi dan transformasi pemerintahan.

Konteks inovasi yang dilakukan lebih mengarah pada pengembangan dan implementasi inovasi e-Government pada tahapan mewujudkan transform and integrated government, yaitu dalam bentuk aplikasi layanan internal (e-office /surat online) dan aplikasi layanan eksternal, dimana dalam satu sisi, untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja administrasi internal SKPD, dan di sisi lain mewujudkan integrasi data dan proses bisnis manajemen penyelenggaraan Pemda. Perubahan yang dilakukan antara lain : 1) Pengembangan dan implementasi layanan aplikasi (SIM) internal (Digital-Mobile- Online Office), berupa implementasi administrasi perkantoran digital-online-mobile. Melalui aplikasi “surat online” atau inovasi “paperless-digital-mobile office”. Perubahan yang dilakukan melalui aplikasi ini lebih mengarah agar administrasi pemerintahan berada dalam “genggaman” dan dapat diakses kapan dan dari mana saja, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien; 2) Pengembangan dan implementasi layanan eksternal, yang dilakukan melalui: a) Aplikasi/ SIM Layanan Informasi Kegiatan SKPD, untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat dan antar SKPD tentang agenda kegiatan organisasi; b) Aplikasi/ SIM Layanan Informasi Eksekutif, yaitu aplikasi yang baru diciptakan sebagai layanan informasi strategis kepada masyarakat berbasis digital; c) Aplikasi/ SIM Administrasi Kelurahan untuk pembuatan Surat Keterangan Kelurahan yang terintegrasi dengan database SIAK/ e-KTP, dimana pelayanan permintaan surat keterangan warga tidak secara manual lagi karena menggunakan database SIAK/ e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Inovasi e-Government yang mengarah pada transform and integrated government juga mencakup 3 (tiga) level sasaran manajemen perubahan yaitu : perubahan dalam level strategi dan kebijakan, perubahan pada level manajemen dan operasional, dan perubahan pada budaya dan perilaku kerja aparatur pemerintah dan masyarakat.

Teknologi
Provinsi / Kabupaten / KotaKota DepokProgram Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kota Depok

Lulusan dari pendidikan kesetaraan baik Paket A/B/C, mempunyai hak dan kedudukan serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, untuk itu masyarakat perlu diberi pemahaman dengan cara yang tepat.

rogram optimalisasi pelaksanaan pendidikan kesetaraan Kota Depok dilakukan dengan cara mempromosikan yang tepat dan menarik, serta pembiayaan penyelenggaraan ujian praktek  A/B/C yang ditanggung oleh pemerintah kota Depok. Optimalisasi pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang berkeadilan didasari  masih banyaknya masyarakat yang belum memahami bahwa pendidikan kesetaraan memiliki status yang sederajat dengan sekolah formal. Padahal lulusan dari pendidikan kesetaraan baik Paket A/B/C, mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan pendidikan formal lainnya, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Khususnya di kota Depok yang pada tahun 2014, animo masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan sangat rendah, hal ini diakibatkan karena minimnya pemahaman masyarakat dan rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap keberadaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan kesetaraan turut memberikan kontribusi rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembelajaran melalui program kejar paket A/B/C. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan strategi pola komunikasi melalui sosialisasi yang proaktif dan strategi sistem pembelajaran yang efektif.

Tujuan optimalisasi pelaksanaan pendidikan kesetaraan ini adalah 1) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan; 2) Pembuatan database peta penyebaran warga yang belum memiliki ijazah di tiap kecamatan; 3) Peningkatan citra institusi pendidikan kesetaraan melalui jaminan kualitas kinerja tutor, bahan ajar dan proses pembelajaran. Sedangkan Manfaat nya adalah agar dapat meningkatkan partisipasi aktif dan minat belajar masyarakat di luar usia sekolah untuk dapat mengikuti kesempatan belajar yang sama dan meningkatkan kualitas pendidikan baik pribadi maupun keluarga yang pada akhirnya dapat meningkatkan  derajat keluarga.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan optimalisasi ini adalah melalui sosialisasi kebijakan pendidikan kesetaraan dan optimalisasi peran stakeholder dengan teknik penyuluhan yang sebelumnya dilakukan promo yang tepat dengan kemasan spanduk, liflet, panduan dan pedoman yang menarik. Selain itu dilakukan pula pendataan warga belajar yang akan diikutsertakan dalam program pendidikan kesetaraan. Sedangkan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah kota Depok. Untuk peningkatan kualitas pendidikan maka dilakukan pembinaan tutor terkait teknis kegiatan belajar masyarakat seperti membekali ketrampilan lifeskill. Secara teknis, sebelum dilaksanakan secara massif se-kota Depok, maka diperlukan pula sampling lokus yang tepat.

Kegiatan Optimalisasi pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang berkeadilan didukung oleh stakeholder yang peduli terhadap perbaikan kualitas pendidikan seperti: Forum Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), UPTD  Kecamatan  dan juga Sekolah (kepala sekolah dan guru) dan masyarakat. Selain itu untuk mendukung kesuksesan program ini, dilakukan koordinasi dengan pihak internal pemerintah kota Depok, serta pihak eksternal lain seperti Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Poltek Negeri Jakarta, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, DPRD Tingkat Kota, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota, Ketua Badan Kerjasama Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Depok, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Ketua Forum Kesatuan Pelajar Depok (FKPD), Ketua Kesatuan Pelajar Muslim Depok (KPMD), Media (cetak, online & elektronik), Komunitas Lingkar Pena.

Metode
Kementrian / Lembaga– Lembaga Administrasi NegaraSistem Kerja, Kompetensi dan Budaya Kerja Berorientasi Kualitas

Pengembangan Budaya Kerja Berorientasi Kualitas adalah sebuah sistem kerja yang mengacu pada sistem kreasi pengetahuan model SECI (Socialization, Externalization, Combination, dan Internalization)

rganisasi yang berkinerja tinggi ditandai dengan value yang kuat untuk bekerja secara berkualitas. Akan tetapi pada kenyataannya value dan budaya kerja yang berorientasi kualitas belum sepenuhnya terbangun di Lembaga Administrasi Negara. Hal ini sebagian disebabkan karena terjadi pemberlakukan struktur organisasi yang baru di Lembaga Administrasi Negara (LAN) sehingga banyak pejabat dan staf yang dimutasi/ dipindah tugaskan. Mereka masih pada tahap mengorientasikan diri dalam bekerja. Di samping itu, budaya kerja yang berorientasi kualitas memang belum melembaga. Akibatnya, berbagai evidence yang menunjukkan bahwa pegawai belum memiliki budaya kerja yang berorientasi pada kualitas muncul. Produk-produk yang dihasilkan LAN masih memiliki sejumlah kekurangan atau belum berkualitas.

Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat (P3D) sebagai pembina program kediklatan tidak luput dari permasalahan itu. Produk-produk pembinaan Diklat yang dihasilkan oleh P3D masih memiliki sejumlah kekurangan atau belum berkualitas. Berbagai kekeliruan pada kebijakan-kebijakan Diklat masih ditemukan, seperti belum fokusnya deskripsi suatu mata Diklat, tidak sinkronnya penghitungan waktu penyelenggaraan Diklat, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan Training of Facilitator (TOF) untuk Diklatpim pola baru misalnya, masih terdapat sejumlah keluhan terhadap kegiatan tersebut. Bahan ajar yang belum lengkap, widyaiswara yang berbeda persepsi terhadap suatu bahan ajar, adalah contoh keluhan-keluhan yang ditujukan kepada kegiatan tersebut. Kualitas produk Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat (P3D) dewasa ini mendapat sorotan baik eksternal maupun internal.

Program ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem kerja yang memungkinkan pegawai P3D dapat meningkatkan kualitas pekerjaannya. Sistem kerja ini berisikan seperangkat rangkaian kegiatan untuk mengkreasi pengetahuan. Manfaat yag diharapkan dari program ini adalah dihasilkannya pegawai negeri sipil yang kompeten melalui penyelenggaraan Diklat dapat terpenuhi.

Pengembangan Budaya Kerja Berorientasi Kualitas (BKBK) ini berisikan sejumlah milestones yang bertujuan untuk mengembangkan BKBK pada Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat, dan kemudian dikembangkan pada Kedeputian Diklat Aparatur dan Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara. Instrumen yang akan dipergunakan untuk membangun budaya kerja tersebut adalah sistem kreasi pengetahuan model SECI (Socialization, Externalization, Combination, dan Internalization), yaitu suatu instrumen untuk mengkreasi pengetahuan guna menopang peningkatan kualitas pekerjaan.  Instrumen bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi pegawai terhadap pentingnya empat kegiatan tersebut, dan tingkat frekuensi mereka melakukan empat kegiatan tersebut. Instrumen ini diperkuat dengan insentif yang diberikan kepada pegawai seperti  1) pemberian nilai kinerja hingga 100; 2) pemberian gelar Pegawai Berbintang BKBK; 3) memajang foto Pegawai; 4) Pemberian penghargaan secara informal.

Untuk melancarkan proses perubahan tersebut, strategi yang dilakukan adalah 1) Pembuatan sistem kerja yaitu sistem kreasi pengetahuan yang memungkinkan pegawai dapat meningkatkan kualitas pekerjaannya; 2) Penerapan beberapa karakteristik dari sistem kerja berorientasi kualitas; 3) Menetapkan insentif yang dapat diberikan sebagai konsekuensi hasil kinerja; 4) Pembudayaan sistem kerja berorientasi kualitas; 5) Promosi sistem kerja ini untuk diterima sebagai budaya kerja berorientasi kualitas di lingkungan Kedeputian Diklat Aparatur dan Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara.  Stakeholder yang terlibat dalam program ini adalah Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat (P3D), pihak eksternal P3D seperti jajaran pimpinan tinggi dan widyaiswara, dan  pihak eksternal LAN seperti  pimpinan lembaga-lembaga Diklat, widyaiswara di seluruh Indonesia. Mereka ini yang akan terkena dampak dari proyek perubahan ini dan memerlukan kepemimpinan untuk mengarahkan mereka mendukung proyek perubahan ini. BKBK ini akan diterapkan pada Kedeputian Diklat Aparatur dan Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara di Lembaga Administrasi Negara.

Konseptual
Provinsi / Kabupaten / KotaProvinsi Jawa TengahGerakan Rumah Pintar Petani Jawa Tengah

Rumah Pintar Petani adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai One Stop Service bagi petani dalam memenuhi semua kebutuhan petani untuk kegiatan budi daya.

Produktivitas tanaman pangan di Jawa Tengah menunjukkan adanya pelandaian bahkan berkecenderungan menurun. Petani sebagai pelaku utama usaha tani dalam kondisi yang lemah baik penguasaan teknologi budidaya dan posisi tawarnya. Adanya permasalahan manajemen pertanian dari hulu ke hilir menjadi penyebabnya, seperti (1) Menurunnya produktivitas tanaman pangan di Jawa Tengah, (2) Kurang terintegrasinya pelaksanaan program kegiatan antara Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan (3) Kurang memadai-nya dukungan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Rumah Pintar Petani adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai one stop service bagi petani dalam memenuhi semua kebutuhan petani terkait kegiatan budidaya, diantaranya permodalan, sarana produksi, informasi teknologi, kebutuhan akan pengairan, jasa alat mesin, prosesing dan pemasaran, disamping itu rumah pintar juga sebagai tempat musyawarah bagi petani dan stake holder nya. Penggagasan Rumah Pintar Petani ini bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan yang berkualitas melalui penanganan yang komprehensif dalam satu wadah pengelolaan yang terpadu, sehingga memberikan efisiensi dan manfaat bagi banyak pihak. Rumah Pintar Petani ini telah dilandasi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur tentang Rumah Pintar Petani. Manfaat yang diharapkan saat gagasan ini akan dilaksanakan adalah 1) Meningkatnya produksi tanaman pangan; 2) Terjaminnya pasokan dan ketersediaan pangan bagi BKP dan BULOG; 3) Meningkatnya sumber pendapatan usahatani bagi petani. Strategi pelaksanaan program rumah pintar dilaksanakan dengan  cara 1) Mencari dukungan pimpinan daerah dengan cara meyakinkan bahwa program ini akan sangat bermanfaat; 2) menjalin kerja sama dengan dinas peternakan, ketahanan pangan (limbah ternak), Bakorluh, serta kolaborasi dengan swasta untuk penyuluhan serta mensubsidi benih, pupuk dan peralatan pertanian; 3) Menerapkan konsep pertanian modern yakni menggunakan mesin panen dan tanam; 4) Menyediakan lahan 100 hektar untuk ujicoba penanaman. Pelaksanaan proyek perubahan melibatkan stakeholder yang terdiri dari: Internal yaitu SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah dan SKPD non Dinpertan TPH serta dari Eksternal yaitu swasta dan masyarakat.

Metode

Pusat Inovasi Pelayanan Publik - Lembaga Administrasi Negara